Megapolitan

Pemkot Bekasi Larang Pejabat Terima Parsel Lebaran

Redaktur: Syaripudin
Pemkot Bekasi Larang Pejabat Terima Parsel Lebaran - Megapolitan

Foto: Net

indopos.co.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melarang seluruh pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) menerima bingkisan atau paket dalam bentuk apapun saat Lebaran 2019. Pasalnya, parsel merupakan salah satu bentuk gratifikasi kepada pejabat publik.

”Kita sudah mengimbau kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi agar tidak menerima parsel Lebaran 2019 dengan alasan apapun. Karena termasuk gratifikasi,” terang Kepala Inspektorat Kota Bekasi Widodo Indrijantoro, Rabu (29/5/2019).

Widodo menambahkan, imbauan pelarangan menerima parsel itu dilakukan dalam bentuk surat edaran. Saat ini, surat itu sudah diedarkan ke seluruh OPD. ”Sudah kita edarkan suratnya. Ini surat larangan untuk seluruh pejabat di Pemkot Bekasi. Agar menjadi perhatian serius,” paparnya.

Widodo juga mengaku, pihaknya belum menerima laporan mengenai adanya pejabat yang menerima parsel. Menurutnya lagi, pejabat yang menerima bingkisan bisa dikategorikan sebagai gratifikasi dan wajib melaporkan penerimaan parsel kepada Inspektorat Kota Bekasi.

Pelarangan itu, kata Widodo lagi, sesuai amanat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya sudah mengeluarkan imbauan agar kepada seluruh pejabat penyelenggara negara untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk parsel, uang belanja, voucher belanja, voucher menginap dan biaya wisata.

Jika masih ada pejabat yang menerima gratifikasi, pejabat yang bersangkutan akan terkena sanksi pidana.
Menurut dia juga, larangan pejabat menerima parsel jadi salah satu kebijakan Pemkot Bekasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Apalagi, kata dia juga, seluruh pegawai Pemkot Bekasi sudah melakukan penandatanganan fakta integritas. ”Isi fakta integritas itu adalah membangun pemerintahan yang jujur dan bersih dari korupsi. Bukan hanya pejabatnya tapi seluruh ASN,” cetusnya.

Sementara itu, Hamludin pengamat Kebijakan Perkotaan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi mengatakan kebijakan menolak parsel Lebaran 2019 sebaiknya juga dibarengi dengan pengawasan. Jangan sampai kebijakan itu hanya sampai pada penekanan surat edaran saja. ”Harus ada yang mengawasi. Apakah benar semua pejabat menjalankannya!,” ujarnya.

Apalagi, kata Hamludin juga, larangan pejabat penerima parsel saat Lebaran sudah menjadi perhatian penegak hukum. Pemberian parsel itu masuk gratifikasi. ”Pengawasan yang perlu ditekankan. Jangan hanya mengimbau tapi harus mnengawasi apakah semua pejabat mentaati larangan itu,” tandasnya. (dny)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Arus Balik, 42.727 Orang Lewati Terminal Kalideres

Nasional / Program Motis KA Rencana akan Tambah Kuota

Nasional / Pengamat Sebut Mudik 2019 Lebih Baik

Headline / Tiket Pesawat Mahal, Penumpang Kapal Laut Meningkat

Megapolitan / Ini Aturan Baru PPDB SMP 2019


Baca Juga !.