Megapolitan

Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Pemkot dan Pemkab Bekasi Berbeda Kebijakan

Redaktur: Syaripudin
Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Pemkot dan Pemkab Bekasi Berbeda Kebijakan - Megapolitan

KENDARAAN DINAS - Sejumlah mobil dinas terparkir di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Foto: Deny Iskandar/INDOPOS

indopos.co.id - Kebijakan dua pemerintahan di Bekasi berbeda perihal larangan mobil dinas (mobdin) digunakan mudik. Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memperbolehkan mobil plat merah itu dibawa mudik. Sedangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi justru melarang.

Diperbolehkannya aparatur sipil negara (ASN) menggunakan kendaraan dinasnya oleh Pemkot Bekasi dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya, segala bentuk kerusakan mobdin yang akan dipakai mudik akan ditanggung si pemakai.

”Pemakai harus bertanggung jawab apabila ada kerusakan mobil dinas. Sebab selama digunakan mudik atau libur Lebaran 2019, kondisi kendaraan harus kembali dengan baik,” terang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Sopandi Budiman, Selasa (28/5/2019).

Menurut Sopandi juga, saat ini pihaknya sudah memberikan surat edaran terkait ketentuan dan syarat pinjam pakai kendaraan dinas dalam rangka mudik Lebaran. Apabila peminjam adalah pejabat setingkat eselon II, maka peminjaman mobdin itu harus mendapat izin Sekretaris Daerah (Sekda) Bekasi.

Namun, apabila peminjam merupakan pejabat eselon III dan IV, maka harus mendapat izin dari kepala OPD. ”Surat pinjam pakainya sudah ada di kantor dinas masing-masing. Tinggal diisi, nanti harus ada izin dari kepala OPD-nya,” kata Sopandi juga.

Adapun, kebijakan pemakaian kendaraan dinas untuk mudik lebaran berlaku sejak Senin (3/6/2019) hingga Senin (10/6/2019) mendatang. Setelah cuti bersama berakhir, pegawai wajib mengembalikan kendaraan dinas yang mereka pinjam dalam keadaan utuh. ”Kami (BPKAD, Red) tentu akan mengecek kondisi fisik kendaraan yang dipinjam itu," jelas Sopandi juga.

Sementara itu, Pemkab Bekasi melarang kendaraan dinasnya dipakai mudik oleh pejabatnya. Pasalnya, adanya imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Mau tidak mau, kita ikuti imbauan dari KPK,” terang Kabag Humas dan Protokoler Sekda Kabupaten Bekasi Edward Sutarman.

Dia juga memaparkan, imbauan KPK itu jadi landasan dikeluarkan surat edaran ke setiap pejabat dan ASN yang mendapatkan jatah mobidl dinas. Jadi, katanya juga, saat mudik Lebaran tahun ini, seluruh kendaraan dinas tidak ada yang beroperasi. ”Sudah dilarang, mobil dinas dipakai mudik,” tandasnya. (dny)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Ini Aturan Baru PPDB SMP 2019

Nusantara / Tujuh ASN Bolos Kerja Hari Pertama Masuk Dikenai Sanksi Disiplin

Daerah / Bupati Muba Wajibkan Seluruh ASN Ikut Upacara 1 Juni


Baca Juga !.