Nasional

KPU-Bawaslu Matangkan Materi, Siapkan Jawaban atas 51 Alat Bukti

Redaktur: Riznal Faisal
KPU-Bawaslu Matangkan Materi, Siapkan Jawaban atas 51 Alat Bukti - Nasional

Fritz Edward Siregar. Foto: Charlie Lopulua / indopos

indopos.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah mematangkan materi guna menghadapi gugatan pasangan 02, Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, sidang perdana terkait perkara perselisihan hasil Pemilu presiden (Pilpres) akan digelar Jumat (14/6/2019) nanti.

Ketua Tim Kuasa Hukum KPU dalam perkara perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilpres, Ali Nurdin mengatakan, sudah siap menghadapi sidang perdana di MK, Jumat (14/6/2019) mendatang. Sidang perdana itu mengagendakan pemeriksaan pendahuluan permohonan. 

"Yang jelas kami sudah siap.  Kami pun siap menyampaikan jawaban (atas 51 alat bukti yang disampaikan pemohon, Red)," ujarnya saat dihubungi, Minggu (9/6/2019). 

Dia menjelaskan, persiapan secara internal dalam tim hukum sudah dilakukan sejak sebelum Hari Raya Idulfitri. Sementara itu, pada Senin (10/6/2019), tim hukum dan KPU akan kembali menggelar rapat koordinasi persiapan sidang perdana.  

"Untuk dokumen dari provinsi sudah kami siapkan. Sebelumya kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman KPU (daerah, Red) yang menangani hal itu," lanjutnya. 

Terkait perbaikan permohonan dari pemohon, Ali mengaku, akan lebih dulu mempelajari dokumennya. "Nanti kami baca dulu apakah perbaikannya sesuai regulasi atau tidak kemudian apa isinya. Kami belum bisa memberikan tanggapan sebab belum ada (dokumen perbaikan permohonan, Red)," ungkapnya.

Ali menjelaskan, mekanisme dalam sidang pemeriksaan pendahuluan nanti, KPU selaku pihak termohon tidak akan menyanpaikan jawaban. Sidang pendahuluan akan menyampaian permohonan dari pemohon atau dalam kasus ini pihak BPN Prabowo-Sandiaga Uno.  Jawaban dari termohon secara tertulis akan disampaikan ke MK pada 12 Juni.  

"Pembacaan (jawaban termohon) secara lisan biasanya dilakukan setelah pembacaan permohonan pemohon.  Jadi kemungkinan akan dibacakan pada 17 Juni," tambah Ali.  

Senada, komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar menyatakan, pihaknya sedang menyiapkan draf keterangan untuk sidang sengketa PHPU Pilpres di MK. Bawaslu pun menyiapkan sejumlah dokumen yang menyertai keterangan itu.

"Sampai ini sudah selesai draf kedua. Hari ini kami akan kumpul lagi untuk membuat draf ketiga.  Sudah ada masukan dari provinsi juga, " ujar Fritz saat dikonfirmasi, Minggu (9/6/2019).

Namun, lanjutnya, tidak semua draf akan disampaikan dalam keterangan Bawaslu sebagai pihak terkait di MK.  Draf pertama hingga draf terakhir merupakan proses penyempurnaan sehingga yang akan dibacakan sebagai keterangan di MK adalah yang menyesuaikan perkembangan terakhir. 

"Iya, kan sekarang kita tulis sesuai permohonan yang ada. Pemeriksaan pendahuluan pada 14 Juni,  maka bisa saja ada tambahan (perbaikan permohonan, Red) dari pemohon," ungkapnya. 

Menurut dia,  Bawaslu pun tidak menyiapkan dokumen khusus untuk dibawa ke MK.  Bawaslu hanya menyiapkan kembali semua dokumen yang sudah ada selama proses pengawasan proses Pemilu. 

Dokumen yang disiapkan antara lain formulir pengawasan, surat pencegahan dan putusan-putusan Bawaslu selama menangani sengketa proses pemilu. "Jadi tidak ada dokumen khusus," tuturnya. 

Lebih lanjut,  Fritz menambahkan, metode penyusunan keterangan untuk PHPU pilpres sama dengan metode penyusunan keterangan untuk PHPU pileg dan PHPU pemilihan anggota DPD.  Hanya saja,  untuk kedua PHPU tersebut Bawaslu pusat lebih banyak melakukan supervisi. 

"Kan yang lebih banyak menulis (keterangan, Red) adalah Bawaslu provinsi. Mereka lebih memahami persoalan. Kami lakukan supervisi dan finalisasi akhir," tutur Fritz. (aen)

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / KPU Berharap Seluruh Gugatan Pileg Ditolak

Headline / 380 Ahli Waris KPPS Belum Terima Santunan

Nasional / MK Dengar Jawaban KPU untuk 44 Perkara

Nasional / MK Dengar Jawaban KPU untuk 44 Perkara

Hukum / Hakim MK Minta Saksi Berkualitas

Headline / KPU Sebut MK Tak Berwenang Adili Sengketa Suara Luar Negeri


Baca Juga !.