DPR Ancam Panggil KPK Soal Predikat Wajar Dengan Pengecualian

indopos.co.id – Komisi III DPR RI berencana memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan predikat wajar dengan pengecualian atau WDP. Namun, lembaga antirasuah itu balik menantang wakil rakyat yang membidangi hukum tersebut.

“Ya, kita akan panggil KPK dalam waktu dekat,” ungkap Masinton Pasaribu, anggota Komisi III DPR, kepada wartawan, Minggu (9/6/2019).

Politikus PDIP itu membeberkan, dalam sidang paripurna DPR (28/5/2019) lalu, BPK menyampaikan penilaiannya atas laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari 86 kementerian/lembaga terkait penggunaan APBN 2018. Secara rinci, laporan keuangan kementerian/lembaga 2018 yang sesuai standar BPK terdapat 82 laporan (95 persen mendapat predikat WTP).

Lalu, empat laporan sisanya mendapat predikat WDP. Meraka yakni, Kementerian PUPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan KPK.

Masinton pun menyayangkan lembaga antikorupsi seperti KPK yang penyajian laporan keuangannya tidak lengkap memperoleh predikat WDP. “Seharusnya KPK sebagai lembaga antikorupsi memberikan contoh pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan berintegritas,” tegasnya.

Dia menyebutkan, dalam Pasal 5 UU Nomor 30 tahun 2002 sangat jelas kewajiban dasar KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi berasaskan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

Ketika penyajian laporan keuangan KPK mengenyampingkan asas akuntabilitas, keterbukaan dan integritas, maka disinilah pangkal terjadinya indikasi korupsi di tubuh KPK. Ini masalah serius dan sangat mendasar. Mustahil memberantas korupsi kalau tubuh KPK masih digelayuti benalu korupsi.

“Selama ini KPK selalu mengklaim lembaganya menerapkan prinsip ‘zero tolerance’ dan zona integritas dalam tata kelola lembaga anti korupsi tersebut. Kalau KPK konsisten dan konsekwen dengan prinsip zero tolerance dan berintegritas harusnya laporan keuangan KPK tidak memperoleh opini WDP. Itu ukuran sederhananya,” ujarnya.

Ia pun meminta pimpinan KPK harus menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait laporan keuangannya yang berpredikat WDP. Sesuai tagline KPK, ‘berani jujur hebat’. Sebab itu, publik berhak mempertanyakan dan menagih integritas KPK. Karena, menurut Masinton, bukan kali ini saja laporan keuangan KPK bermasalah.

Permintaan Masinton itu pun disanggupi oleh Saut Situmorang selaku pimpinan KPK. Bahkan dia menantang Komisi III DPR untuk juga memanggil pihak BPK. Tujuannya mendapatkan penjelasan kekurangan KPK.

“Agar kita semua jadi inovator solution bagi negeri, utamanya dalam pembangunan ,Good Corporate Governances’ (GCG, Red),” ucap Saut melalui keterangan tertulisnya, Minggu (9/6/2019).

Saut menduga predikat WDP yang diperoleh KPK itu terkait dengan 16 temuan yang dianggap material dan tiga buah administrasi persediaan barang rampasan. Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK yang baru dibentuk pada 2015 lalu juga menjadi alasan sulitnya pemenuhan administrasi barang rampasan.

“KPK dinyatakan WDP karena administrasi nilai persediaan yang berupa barang rampasan masih belum diyakini. Walau barang rampasan tersebut dari hasil perkara perkara lama yang padahal pada tahun lalu sebenarnya sudah dinyatakan WTP,” kilahnya.

Wakil ketua KPK itu mengklaim WDP itu dianggap tidak ada kaitannya dengan kinerja pemberantasan korupsi. Sehingga, pihaknya siap mempertanggungjawabkan jika dipanggil DPR. “Sebagai komisi III, boleh-boleh saja kritis dan sebagai anggota DPR memang digaji untuk berbicara,” tuntasnya. (aen)

Komentar telah ditutup.