Hukum

Kasus BLBI Kembali Digeber, Pengamat Soroti Kinerja KPK

Redaktur: Ali Rahman
Kasus BLBI Kembali Digeber, Pengamat Soroti Kinerja KPK - Hukum

Ilustrasi

indopos.co.id - Pengamat bisnis dan keuangan Eko B. Supriyanto menanggapi pengumuman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin petang (10/6/2019) yang menetapkan pengusaha besar Sjamsul Nursalim (SN) sebagai tersangka. Yakni terkait penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 20 tahun yang lalu. SN adalah pemegang saham (PS) pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), salah satu penerima BLBI.

Pengamat dari InfoBank Institute menjelaskan bahwa pada 25 Mei 1999, sehubungan telah dipenuhinya segala kewajiban SN atas BLBI dan hal-hal terkait lainnya melalui perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), Pemerintah menerbitkan Surat Release and Discharge (Pembebasan dan Pelepasan) dan Akta Letter of Statement kepada SN. Yang pada intinya menjamin untuk tidak mengambil tindakan hukum apapun terhadap SN dan afiliasinya sehubungan dengan BLBI dan hal terkait lainnya berdasarkan MSAA.

“Janji ini telah berlangsung lebih 20 tahun, namun Senin petang (10 Juni), KPK menjadikan SN dan istrinya tersangka dalam kasus yang terkait BLBI tersebut. Tindakan KPK itu jelas bertentangan dengan janji dan komitmen pemerintah mengenai kepastian hukum di Indonesia," ujar Eko kepada wartawan, di Jakarta, Senin (10/6/2019).

Eko Supriyanto juga menyoroti tindakan KPK yang menyatakan SN belum menyelesaikan kewajibannya atas BLBI semata-mata didasarkan pada Laporan Audit Investigasi BPK 2017.

Yang intinya menyimpulkan adanya kerugian negara akibat penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) berkenaan dengan misrepresentasi oleh SN atas nilai pinjaman BDNI kepada petambak Dipasena.

"Dokumen inilah yang juga digunakan KPK untuk menjerat mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT)," pungkasnya. (dai)

 

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.