Hukum

Kasus Korupsi BLBI, KPK Harus Berani Ungkap Selain Sjamsul

Redaktur: Sumber Rajasa Ginting
Kasus Korupsi BLBI, KPK Harus Berani Ungkap Selain Sjamsul - Hukum

indop[os.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim, sebagai tersangka dalam pengembangan perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Penetapan Sjamsul Nursalim dan Itjih sebagai tersangka menambah deretan pasangan suami – istri yang terjerat kasus korupsi bersamaan. Berdasarkan data INDOPOS, ada delapan kepala daerah terjerat kasus korupsi yang dilakukan pasangan keluarga. (lihat grafis).  

Namun lambatnya penangan skandal yang berhubungan keuangan perbankan ini mendapat sorotan dari sejumlah pengamat. Mereka mendesak KPK untuk mengusut siapa lagi yang menikmati aliran uang BLBI.

Pakar  Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mendorong agar KPK harus menyelesaikan atau menuntaskan kasus seperti korupsi BLBI sampai tuntas. Tidak hanya kasus BLBI ada beberapa kasus korupsi lain yang penanganannya mangkrak di KPK.  Seperti bailout Bank Century, pembelian pesawat PT Garuda Indonesia yang dijabat Direktur Utama Emirsyah Satar, proyek pembangunan di Hambalang. ”Kasus - kasus korupsi ini harus segara dituntaskan, ”kata Abdul Fickar, Senin (10/6/2019).

Abdul Fickar Hadjar menegaskan dengan dinaikkan kembali kasus BLBI merupakan upaya KPK untuk mencicil utang kasus yang tengah ditanganinya. Namun, KPK juga harus berani mengungkap siapa lagi selain SN dan istrinya, Itjih Nursalim, yang menikmati aliran uang BLBI tersebut. ”Terutama dalam kaitan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL), ” ujar Abdul. 

Kasus ini juga, menurut Abdul, berdimensi politis. Karena terjadi dan diselesaikan melalui kebijakan pemerintahan berkuasa yang berganti. ”Karena itu juga akan menyentuh kebijakan dari pemerintahan yang berkuasa, sebagai contoh kebijakan lunas,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh  Pengamat Bisnis dan Keuangan Eko B. Supriyanto. Menurut Eko, bahwa tindakan KPK yang menyatakan SN belum menyelesaikan kewajibannya atas BLBI semata-mata didasarkan pada Laporan Audit Investigasi BPK 2017. 

Yang intinya menyimpulkan adanya kerugian negara akibat penerbitan SKL berkenaan dengan misrepresentasi oleh SN atas nilai pinjaman BDNI kepada petambak Dipasena. ”Dokumen inilah yang juga digunakan KPK untuk menjerat mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT),” kata Eko.

Eko menjelaskan bahwa pada 25 Mei 1999, sehubungan telah dipenuhinya segala kewajiban SN atas BLBI dan hal-hal terkait lainnya melalui perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), Pemerintah menerbitkan Surat Release and Discharge (Pembebasan dan Pelepasan) dan Akta Letter of Statement kepada SN. Yang pada intinya menjamin untuk tidak mengambil tindakan hukum apapun terhadap SN dan afiliasinya sehubungan dengan BLBI dan hal terkait lainnya berdasarkan MSAA.

“Janji ini telah berlangsung lebih 20 tahun, namun Senin (10/6/2019) KPK menjadikan SN dan istrinya tersangka dalam kasus yang terkait BLBI tersebut. Tindakan KPK itu jelas bertentangan dengan janji dan komitmen pemerintah mengenai kepastian hukum di Indonesia,” ujar Eko.  

Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan tersangka SN dan istrinya ITN ke tiga lokasi di Singapura dan satu lokasi di Indonesia. Untuk diketahui, Sjamsul dan istrinya saat ini berada di Singapura.

"Sebagai pemenuhan hak tersangka pada 17 Mei 2019, KPK telah mengirimkan informasi pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan tersangka SN dan ITN  ke tiga lokasi di Singapura dan satu lokasi di Indonesia," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Tiga lokasi di Singapura, yakni The Oxley, Cluny Road, dan Head Office of Giti Tire Pte.Ltd. Sedangkan satu lokasi di Indonesia, yakni di Rumah di Simprug, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

KPK pada Senin telah mengumumkan Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka dalam pengembangan perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Dikarenakan tersangka SJN diduga sebagai pihak yang diperkaya Rp4,58 triliun dalam kasus korupsi ini, maka KPK akan memaksimalkan upaya 'asset recovery' agar uang yang dikorupsi dapat kembali kepada masyarakat melalui mekanisme keuangan negara," ucap Syarif.

Selama proses penyidikan yang dilakukan sejak 13 Mei 2019, kata Syarif, telah dilakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi dari pihak swasta. "KPK mengingatkan pada para tersangka, jika memiliki iktikad baik, diminta bersikap kooperatif dengan proses hukum ini. Dalam penyidikan ini KPK akan memanggil tersangka secara patut sekaligus sebagai pemenuhan hak tersangka dan memberikan ruang pada tersangka untuk memberikan informasi atau bahkan sangkalan terhadap perkara yang menjeratnya," tuturnya.

Hal itu, kata dia, merupakan upaya KPK untuk tetap memberikan porsi yang seimbang pada pihak yang diduga melakukan korupsi untuk mengajukan bukti-bukti sebaliknya. Namun jika hal ruang tersebut tidak digunakan, KPK akan terus melakukan penyidikan dan proses hukum lanjutan sesuai hukum acara yang berlaku. "KPK juga mengingatkan agar semua pihak menghormati proses hukum sehingga tidak terdapat upaya-upaya menghambat penanganan perkara ini," ujar Syarif.

Keputusan KPK Nilai Janggal 

Sementara itu, kuasa hukum Syamsul Nursalim, Dr. Maqdir Ismail menyatakan keputusan KPK menetapkan SN dan istrinya ISN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BLBI sangat janggal dan tidak masuk akal.

Maqdir mengatakan Sjamsul telah membebaskan dia dari segala tindakan hukum terkait dengan kasus BLBI. Dia menyebut Sjamsul sendiri telah menyelesaikan kewajibannya sebagai pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) sejak 1998.

"Bahwa seluruh kewajiban Sjamsul telah terselesaikan, serta membebaskan dan melepaskan dirinya dan afiliasinya dari segala tindakan hukum yang mungkin ada sehubungan dengan BLBI dan hal terkait lainnya,” katanya.

Menurut Maqdir, penetapan tersangka tersebut bersumber dari SKL yang merupakan tindakan administratif dari pimpinan BPPN. “Selain itu, kalau terjadi kerugian negara akibat penjualan asset Dipasena, dapat dipastikan hal itu terjadi bukan atas persetujuan Bapak dan IbuSjamsul Nursalim,” tandasnya. (dan/dai/ant)

Baca Juga


Berita Terkait

Hukum / Tetapkan SN Tersangka, Langkah KPK Dianggap Janggal

Hukum / Kasus BLBI Kembali Digeber, Pengamat Soroti Kinerja KPK

Headline / Samadikun Bayar Cash Rp 87 M


Baca Juga !.