Hukum

KPK Periksa Nicke Widyawati Terkait Suap PLTU

Redaktur: Sumber Rajasa Ginting
KPK Periksa Nicke Widyawati Terkait Suap PLTU - Hukum

PEMBANGUNAN - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (10/6/2019). Foto: Reno Esnir/ANTARA

indopos.co.id -  Kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 mendapat perhatian serius lembaga antirasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus suap dalam pembangunan PLTU Riau-1 yang sudah menjerat mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir (SB).

Senin (10/6), KPK memanggil Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati sebagai saksi untuk tersangka Sofyan Basir yang statusnya mantan Direktur Pengadaan Strategis PT PLN.

“Yang bersangkutan (Nicke, Red) diperiksa kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka SFB,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (10/6).

Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan pada 27 Mei 2019. Nicke pun memenuhi panggilan KPK. Ia datang, sekira pukul 10.17 WIB, kemarin. Tanpa mengeluarkan kata kepada awak media, ia langsung masuk ke dalam lobi Gedung antirasuah itu untuk menjalani pemeriksaan.

Nicke diperiksa kurang lebih tiga jam. Saat keluar dari Gedung merah putih, ia mengatakan tidak ada yang berbeda dalam proses pemeriksaan oleh penyidik KPK.

“Pemeriksanya hampir sama dengan yang kemarin. Ditanya seputar tupoksi sebagai Direktur perencanaan saja, waktu saya menjabat,” ucap Nicke.

Sementara itu, Febri mengungkapkan untuk pemeriksaan terhadap saksi Nicke Widyawati, KPK membutuhkan pengetahuan saksi dalam kasus PLTU Riau-1.  Mulai dari proses kontrak kerjasama, hingga proyek PLTU disetujui.

“Tentu kami dalami pengetahuan saksi dan juga posisi proyek PLTU Riau-1 dengan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2016 sampai 2017,” kata Febri.

Tak hanya Nicke, KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi untuk tersangka Sofyan Basir. Sehingga saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik KPK sudah cukup banyak.

"Sudah puluhan yang diperiksa dalam kasus ini untuk tersangka SFB,” terang mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) tersebut.

Besok (Hari ini), Febri menyatakan, direncanakan pemeriksaan terhadap tersangka Sofyan Basir untuk mengonfirmasi beberapa hal proses penyidikan lebih lanjut.

“Kami sedang melakukan proses finalisasi untuk penyidikan ini. Jadi, semoga tidak terlalu lama. Penyidik akan menaikkan kasus ini dengan tersangka SFB. Segera dilimpahkan pada tahap lebih lanjut atau ditahap penuntutan," tuturnya.

Tak hanya mendapat sorotan dari KPK, kasus PLTU Riau-1 ini juga mendapat sorotan dari Pakar Hukum Pidana yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih.  Menurutnya, kasus korupsi PLTU ini sangat terstruktur. Dia menduga dalam kasus ini melibatkan dari pejabat menteri, legislatif, petinggi perusahaan BUMN, hingga pihak swasta .

“PLTU merupakan korupsi di masa lalu yang baru ketahuan sekarang,” terangnya.

Yenti juga menilai, bahwa pengungkapan kasus PLTU ini sangat lama. KPK tidak bergerak cepat untuk mengungkap kasus yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut.

“Sebetulnya kalau ada proyek korupsi, KPK harus membongkar semuanya. Artinya nanti didapatkan fakta bahwa korupsi sebetulnya mulainya dimana?” katanya.

Ia juga meyakini, masih ada pihak lain yang menikmati uang hasil dari korupsi PLTU Riau-1. Namun, KPK belum bisa mengungkap secara cepat. Karena, menurutnya, KPK tidak menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Kalau pakai TPPU akan tuntas. Hampir semua korupsi ada TPPU-nya. Terutama korupsi seperti ini (PLTU Riau-1),” terangnya.

Jika KPK menggunakan pasal TPPU, kata Yenti, maka akan cepat mengendus aliran dana korupsi yang mengalir secara terstruktur.

“TPPU untuk pengembangan siapa saja yang terlibat korupsinya? Mulai kapan? siapa yang menikmati uang korupsi? Apakah sejak persetujuan? Itu bisa ketahuan,” pungkasnya.

Menurutnya, KPK mestinya menggunakan UU TPPU agar lebih optimal untuk menyelesaikan persoalan korupsi. "Itu juga bisa menyasar yang menikmati uang korupsi itu,” tegasnya.

Bisanya, ungkap Yenti, korupsi dimulai sejak melakukan penawaran. Meski tindakan korupsi itu dilakukan kurun waktu yang masih akan datang.

“Ada saja yang menawarkan, contohnya menangkan tender karena memiliki kedekatan dengan legislatif. Itu termasuk tranding influense. Jika di sana ada tranding influense. Berarti korupsi itu terstruktur," tandasnya. (bar)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Hukum / Dugaan Suap PLTU Riau-1, KPK Periksa Tersangka Idrus Marham


Baca Juga !.