Megapolitan

Penghapusan Operasi Yustisi Kependudukan di DKI Diapresiasi

Redaktur:
Penghapusan Operasi Yustisi Kependudukan di DKI Diapresiasi - Megapolitan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: Net

indopos.co.id - KEBIJAKAN Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menghapus Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) sejak 2018 dan tahun ini dinilai tepat. Karena telah sesuai dengan ketentuan aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Jal tersebut dikatakan Sugiyanto, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar). Lebih lanjut pria berkacamata yang akrab ini menjelaskan bahwa berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 tentang HAM pada pasal 27 Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. ”Nah jadi jelas, melarang orang datang ke Ibu Kota Jakarta dengan alasan oprasi yustisi kependudukan atau dalih apapun itu melangar HAM,” ujar dia di Jakarta, Senin (10/6/2019).

Sugiyanto menambahkan bahwa penghapusan OYK juga sangat relevan bila dikaitkan dengan ketentuan aturan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

”Inti dari UU/34/2013 itu sebagaimana disebutkan pada pasal 63 ayat (1) adalah, KTP-el itu berlaku secara nasional. Nah untuk apa lagi ada oprasi yustisi kependudukan? Sedangkan saat ini KTP-el sudah berlaku nasional,” ucapnya
Melengkapi penjelasannya, Sugiyanto memuji langkat tepat gubernur Anies Baswedan menganti nama operasi yustisi kependudukan atau operasi bina kependudukan dengan istilah kebijakan pelayanan bina kependudukan yang ikut dibantu oleh Rukun Warga ( RW ) dan Rukun Tetangga ( RT ).

”Anies ingin menegaskan bahwa Jakarta adalah milik semua warga negara. Siapa pun boleh datang, tinggal dan mengadu nasib di ibu kota tanpa ada perbedaan diskriminasi berdasarkan keadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Sugiyanto. (wok)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Anies Tak Berani Memberi Jaminan Nasib Pencari Suaka, Alasannya...

Megapolitan / Anies Hadiri Lebaran Betawi

Megapolitan / Lebaran Betawi untuk Merekatkan Hubungan Warga

Megapolitan / DPRD Berharap Kunjungan Anies ke Kolombia Bermanfaat


Baca Juga !.