Dampak Tiket Pesawat Mahal, Wisatawan Melorot 30 Persen

indopos.co.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung menangani permasalahan kenaikan harga tiket pesawat yang memberikan dampak negatif terhadap industri dan ekosistem pariwisata. “Penyelesaian permasalahan harga tiket pesawat sudah tidak di ranah kementerian, karena sudah ditangani presiden,” kata Guntur Sakti, kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Senin (10/6/2019).

Dia menambahan, salah satu solusi yang akan dilakukan presiden dalam menyelesaikan permasalahan itu, yakni mendatangkan pesawat komersial negara lain atau maskapai asing.

Guntur mengatakan, hampir seluruh daerah mengeluhkan kenaikan harga tiket pesawat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri juga sudah menyampaikan keluhannya karena mengganggu sektor pariwisata. “Sektor pariwisata Kepri termasuk andalan di Indonesia,” ujar mantan Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Kepri itu.

Selama ini, lanjut Guntur, Kemenpar telah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian terkait dan perusahaan industri pariwisata terkait kenaikan harga pesawat. Dalam rapat itu terungkap bahwa kenaikan harga tiket pesawat tidak hanya mempengaruhi industri pariwisata, melainkan juga ekosistem pariwisata seperti pelabuhan, terminal dan bandara.

“Dalam catatan ASITA (Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia) dan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), keluhan yang kami dengar, kenaikan harga tiket pesawat menyebabkan penurunan kunjungan wisman dan wisatawan nusantara hingga 30 persen,” ujarnya.

Guntur berharap permasalahan kenaikan harga tiket pesawat itu dapat diatasi, sehingga dapat membangkitkan industri dan ekosistem pariwisata. “Harapan kami segera diselesaikan permasalahan itu,” tandasnya.

Wakil Ketua Umum PHRI Maulana Yusran menyatakan, mahalnya harga tiket pesawat sangat memukul industri hotel, restoran, dan transportasi. “Dengan tingginya harga tiket pesawat ini sudah tentu ada pengaruhnya bagi industri perhotelan. Yang jelas menyebabkan okupansi turun, karena kita bergerak di sektor bisnis orang-orang travel pariwisata,” tuturnya kepada INDOPOS, Senin (10/6/2019).

Yusran mengatakan, pada 11 Februari 2019,  Presiden Jokowi mendapat input permasalahan harga tiket pada saat itu ada di avtur, sehingga presiden mengatakan, jika avtur itu yang menjadi problem utama, maka telah terjadi duopoli— pasar yang hanya terdapat dua penjual–, maka dimasukkan pesaing baru. “Tapi perjalanan ke depannya setelah itu ternyata bukan avtur. Avtur itu malah sudah tidak mahal,” ujarnya.

Yusran menambahkan, ajang pergerakan yang cukup tinggi untuk pariwisata, yakni lebaran dan akhir tahun. Namun karena terjadinya permasalahan tiket, akhirnya momentum itu yang menjadi hilang atau terjadi penurunan. “Dengan kenaikan tarif pesawat terbang, masyarakat yang mudik (dari Jakarta, Red) lebih memilih moda transportasi darat yang dapat memakan waktu perjalanan yang lama. Ini dapat mengurangi long of stay masyarakat di hotel untuk berwisata,” tambahnya.

Selain itu, Yusran berharap agar pemerintah menyelesaikan permasalahan ini dan duopoli itu segera diakhiri. ”Kenapa kok permasalahan tiket ini susah sekali,” tandasnya.

Di tempat terpisah, pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II non TPI Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mengalami peningkatan dari biasanya setelah dibuka kembali usai libur bersama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah.

“Jumlah masyarakat yang mengurus paspor pada hari pertama kerja setelah libur cuti lebaran membeludak, lebih banyak dari biasanya mencapai 55 pemohon,” kata Kepala Kantor Imigrasi non TPI Meulaboh Imam Santoso di Meulaboh, Senin (10/6/2019).

Biasanya, setiap hari jumlah pemohon paspor di kantor setempat hanya berkisar antara 30 hingga 40 orangi. Namun kemarin siang jumlah masyarakat yang mengurus dokumen keimigrasian meningkat lebih 50 persen.

Penyebab banyaknya masyarakat yang melakukan pembuatan paspor, kata Imam, dipengaruhi beberapa faktor seperti libur cuti bersama, sehingga masyarakat yang memerlukan paspor harus menunggu hari kerja. Selain itu, faktor tingginya harga jual tiket pesawat udara juga menyebabkan masyarakat Aceh yang ingin kembali ke Jakarta atau luar Pulau Sumatera lebih memilih transit di Kuala Lumpur, Malaysia karena harga jual tiket yang sangat murah. (ant/yah)

Komentar telah ditutup.