Politik

Belum ada Data Jelas, Usulan Bentuk Pansus Kerusuhan 22 Mei Mental Lagi

Redaktur: Riznal Faisal
Belum ada Data Jelas, Usulan Bentuk Pansus Kerusuhan 22 Mei Mental Lagi - Politik

DIWARNAI INTERUPSI - Suasana sidang paripurna di gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6).

indopos.co.id - Rapat paripurna juga diwarnai interupsi soal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kerusuhan 22 Mei. Anggota Fraksi PKS DPR RI yang melontarkan hal tersebut.

"Kami usul bentuk Pansus kerusuhan 22 Mei, anggota keluarga mengalami kebuntuan proses hukum serta mereka yang mengalami akses hukum dan informasi," ujar Aboe Bakar Al-Habsyi, anggota Komisi III dari Fraksi PKS DPR RI dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/6/2019).

Dia mengatakan, tanggal 21 Mei sampai 22 Mei terjadi terjadi insiden pasca Pemilu 2019 yang tidak diinginkan masyarakat. Namun, hingga saat ini belum ada data resmi yang dirilis berapa jumlah yang tewas dan luka-luka. "Itu jumlah yang tidak sedikit. Saya sampaikan dukacita atas korban yang jatuh tersebut yang tidak kita kehendaki," ujarnya.

Selain jumlah korban, menurut dia, berseliweran kabar ada orang hilang dalam peristiwa tersebut dan ditahan aparat kepolisian namun tidak bisa ditemui keluarganya. Jangan sampai informasi tersebut dibiarkan liar dan tanpa tanggung jawab, sehingga perlu diluruskan agar tidak terjadi hoax.

"Selain itu, kita perlu kawal penegakan hukum dilakukan secara benar, proporsional, dan adil," katanya.

Melalui pembentukan Pansus tersebut, dia berharap DPR dapat memberikan penjelasan kepada publik berapa jumlah pasti korban tewas dan luka-luka. Selain itu, DPR dapat memberikan bantuan hukum dan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kericuhan Mei lalu.

"Ini usulan lugas dan jelas sehingga ini bisa menjadi perhatian kita sebagai wakil rakyat," imbuhnya.

Anggota Fraksi PKS DPR lainnya, Refrizal menilai, Pansus ini perlu dibentuk. Dia pun menegaskan, pembentukan Pansus tersebut juga tidak bertentang dengan undang-undang.

"Saya sampaikan kita harus memperjelas, baik itu melalui angket atau interpelasi dan hak itu tidak melanggar Undang-Undang. Ini adalah UU MD3. DPR punya hak untuk itu. Saya ingin hak ini digunakan sehingga rakyat tahu peristiwa tanggal 21-22 Mei ini berapa orang yang dibunuh. Jangan mengentengngkan nyawa manusia," ucapnya.

Sedangkan dari anggota Fraksi Partai Golkar DPR Mukhamad Misbakhun tidak sependapat dengan usulan tersebut. Dia menyarankan kasus itu diserahkan sepenuhnya pada pemerintah.

"Pandangan saya kurang tepat, kita berikan kepercayaan kepada pemerintah secara sunggu-sungguh, masyarakat bisa menilai, media juga bisa mengungkap, apa yang terjadi di balik semua ini," ungkapnya.

Anggota Fraksi PDIP DPR Arteria Dahlan menyebutkan, polisi sudah bekerja profesional dalam menangani kerusuhan 22 Mei.

"Kami melihat yang dilakukan aparat kepolisian yang dilakukan TNI, polisinya rakyat, TNI adalah tentara rakyat, yang dilakukan kemarin sekedar melindungi eksistensi negara melindungi segenal tupah darah Indonesia, melindungi Bawaslu, melindungi KPU. Polisi diberikan bom molotov, rumah polisi dibakar, itu simbol negara," paparnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Jhon Kennedy Aziz menilai, usulan FPKS itu berlebihan karena apa yang sudah dilakukan petugas keamanan, yaitu Polri/TNI telah sesuai ketentuan dan standar prosedur. Oleh karena itu, usulan FPKS untuk dibentuk Pansus Kericuhan 21-22 Mei tidak perlu ditanggapi. (aen)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.