Buntut Soal Keabsahan Pencalonan Ma’ruf Amin, Pengamat Anggap Keliru

indopos.co.id – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Johanes Tuba Helan mengatakan, Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga boleh mengajukan perbaikan gugatan hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Secara hukum acara konstitusi, perbaikan gugatan boleh dilakukan oleh penggugat sebelum sidang pembacaan gugatan. Jadi tidak masalah,” kata Johanes Tuba Helan di Kupang, Rabu (12/6/2019).

Hal itu berkaitan dengan polemik seputar boleh tidaknya BPN mengajukan perbaikan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK. Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

“Bukan dokumen yang diperbaiki, tapi permohonan. Sesuai dengan peraturan MK, terutama ketentuan MK nomor 4 tahun 2019, maka kami menggunakan hak konstitusional untuk melakukan perbaikan,” kata Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjajanto.

Johanes Tuba Helan menjelaskan, secara hukum, pengajuan perbaikan materi gugatan dapat dilakukan sepanjang sidang pembacaan gugatan belum dilakukan. Hanya saja menurut dia, permohonan perbaikan gugatan yang diajukan BPN Prabowo-Sandiaga menunjukkan bahwa, materi gugatan yang disampaikan ke MK lemah.

“Bagi saya, yang jelas bahwa dengan adanya perbaikan gugatan menunjukkan alasan untuk menggugat hasil Pemilu ke MK lemah,” kata mantan Ketua Ombudsman Perwakilan NTB-NTT.

Terkait langkah BPN Prabowo-Sandiaga mempersoalkan keabsahan pencalonan Ma’ruf Amin adalah keliru. “Mempersoalkan keabsahan pencalonan KH Ma’ruf Amin dalam Pilpres adalah langkah keliru yang dibuat BPN Prabowo bahkan terkesan mengada-ada,” katanya.

Ini mengacu pernyataan Bambang bahwa pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin dapat didiskualifikasi karena Ma’ruf Amin melanggar ketentuan Pasal 227 huruf p UU 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Kedudukan KH Ma’ruf Amin sebagai anggota dewan pengawas BNI Syariah dan Mandiri Syariah tidak bisa disamakan dengan pejabat atau karyawan BUMN. Namun, setelah terpilih dan dilantik menjadi Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin harus melepaskan jabatan di dua anak usaha BUMN BNI dan Mandiri itu. Artinya, untuk pencalonan tidak ada masalah, tetapi sesuai aturan, setelah dilantik, Ma’ruf Amin harus melepaskan jabatan tersebut.

Karena itu, Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga tidak perlu lagi mencari-cari alasan, yang kemudian membuat publik semakin yakin bahwa materi gugatan yang diajukan ke MK lemah. BPN Prabowo-Sandiaga kata dia, sebaiknya fokus pada materi gugatan yang sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). (ant)

Komentar telah ditutup.