Megapolitan

Kejar Aset Milik Pemprov, Pekan Depan DPRD Gelar Rapat Lagi

Redaktur:
Kejar Aset Milik Pemprov, Pekan Depan DPRD Gelar Rapat Lagi - Megapolitan

Foto: Net

indopos.co.id - Beberapa hari sebelum Lebaran, tepatnya pada Rabu (29/5/2019), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengundang rapat, wali kota dari lima wilayah administrasi dan Bupati Kepulauan Seribu. Sayangnya, panggilan dari wakil rakyat di Kebon Sirih itu tidak diindahkan oleh enam orang pembantu Gubernur Anies Baswedan.

Padahal pembahasan yang ingin dibahas cukup penting. Yakni, terkait persoalan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang belum diserahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta oleh pengembang.

Penyelesaian persoalan fasos dan fasum ini berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Adapun permasalahan yang ditemukan oleh BPK antara lain pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap yang belum selesai.

Pemprov DKI Jakarta pun didesak untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Pasalnya, DPRD menilai ada kekhawatiran yang lebih selain penyelesaian pendataan aset. Yakni, demi mencegah terjadinya kasus serupa. Sekadar diketahui, dahulu terjadi kasus lahan di Cengkareng, Jakarta Barat, yang juga dibeli ulang oleh Dinas Perumahan seharga Rp 300 miliar dari tangan pengembang. Padahal lahan tersebut merupakan milik Pemprov DKI Jakarta.

Menindaklanjuti persoalan ini Komisi A DPRD DKI Jakarta sangat fokus demi menyelesaikan persoalan ini. Koordinator Komisi A DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan pihaknya telah menjadwalkan rapat lanjutan membahas fasos dan fasum pada pekan depan. Saat ini, data-data mengenai fasos fasum sedang dikumpulkan dan untuk selanjutkan akan ditindak lanjuti. ”Rapat selanjutnya pekan depan. Hari Rabu,” singkat Taufik saat ditanya INDOPOS mengenai kelanjutan persoalan fasos dan fasum tersebut.

Nada yang sama juga disampaikan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif. Dia menegaskan pihaknya serius dalam mengungkap persoalan fasos dan fasum. Terlebih, kerugian daerah akibat masalah ini diduga mencapai triliunan rupiah. ”Kami akan kejar aset-aset tersebut. Selanjutnya dikembalikan pada masyarakat Jakarta sebagai fasos dan fasum,” tegas Syarif.

Upaya pengungkapan persoalan aset fasos dan fasum mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN), Ahmad Sulhy, yang menilai masalah aset di DKI Jakarta sudah menjadi sorotan publik. Pemprov DKI Jakarta pun dituntut untuk serius menuntaskan persoalan ini.

Pihaknya juga mendukung Komisi A DPRD DKI yang saat ini tah menggelar rapat untuk mengungkap masalah tersebut. ”Masalah fasos dan fasum sudah menjadi temuan BPK. Jadi tidak ada alasan bagi Pemprov DKI untuk tidak menyelesaikannya,” ujar Sulhy, Selasa (11/6/2019).

Sulhy mengaku memiliki data mengenai lahan fasos dan fasum yang bermasalah. Salah satunya adalah fasos dan fasum di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) di Jakarta Utara. Kemudian juga beberapa fasos dan fasum di Jakarta Barat, Timur, Selatan, dan bahkan di Jakarta Pusat. ”Kami akan dengan senang hati membantu DPRD dan Pemprov DKI menuntaskan masalah ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Kontrol Korupsi (LKK) Agus Taufiqurohman juga menyoroti persoalan ini. LKK ucapnya mendesak masalah aset fasos dan fasum segera dituntaskan. ”Kami mendesak Pemprov DKI segera menuntaskan masalah fasos dan fasum ini,” ujar Agus, Selasa (28/5/2019).

Agus mengatakan, masalah aset ini sudah menjadi temuan dari BPK. Sehingga sudah menjadi keharusan untuk ditelusuri dan diungkapkan. ”Kami juga akan melaporkan masalah aset dan fasos fasum ini kepada KPK agar ikut turun tangan menuntaskan,” sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mendorong Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk mempercepat inventarisasi aset tetap pada tahun ini.

Ia menuturkan, selama ini BPAD DKI Jakarta mengandalkan aplikasi Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA) untuk mencatat hasil dari inventarisasi aset tersebut. ”Kita dorong agar cepat selesai tahun ini. Karena dulu aset belum tercatat dengan baik. Saat ini pencatatannya akan diperbaiki,” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/5/2019).

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPAD DKI Jakarta, Pujiono menjelaskan, sampai kini, pihaknya telah mencatat aset tetap senilai Rp 436 triliun dari 725 entitas ekuitas yang tersebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari jumlah itu, masih ada lima hingga enam persen aset tetap yang belum diinventarisasi. ”Sekarang mau kita genjot agar sampai 100 persen. Karena BPK juga minta cepat diselesaikan,” bebernya.

Penegasan atas temuan BPK diamini oleh pejabat yang bertugas di beberapa kota administrasi DKI Jakarta. Sekretaris Kota (Seko) Jakarta Timur Usmayadi, mengakui masih ada ratusan pengembang yang belum menyerahkan kewajiban fasos fasum kepada pemprov. Pihaknya berjanji menyerahkan data dan nama-nama pengembang tersebut kepada DPRD.

Hal senada juga dikatakan Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup (PKLH) Jakarta Utara Ardan Solihin. Menurutnya, salah satu pengembang yang belum menyerahkan fasos fasum di wilayah Jakarta Utara adalah Pantai Indah Kapuk (PIK). ”Kami akan terus berusaha mendesak agar pengembang menyerahkan kewajiban fasos dan fasumnya,” tandasnya.

Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta Michael Rolandi pun menerangkan, jumlah aset yang dimiliki pemprov sangat besar. Pemprov DKI Jakarta ditaksir memiliki total aset senilai Rp 436 triliun yang tersebar di seluruh OPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. ”Itu besar sekali. Kalau enggak ada pengelolaan cashless akan menyulitkan saat menyusun laporan keuangan,” ujar Michael.

Terkait proses penagihan, fasos dan fasum, Pemprov DKI Jakarta pun menempatkan wewenang kepada wali kota dan bupati agar prosesnya lebih cepat. Persoalan dari penagihan fasos dan fasum pun beragam.

”Kadang pengembangnya sudah susah dicari ini dari tahun 1971, saya pernah telusuri dari 2012. Kadang dokumen SIPPT-nya enggak ada, pengembangnya sudah enggak ada,” tutur Michael, Rabu (15/5/2019). Michael pun masih belum mengetahui berapa nilai aset fasos dan fasum yang belum tertagih. (wok)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / MRT Jakarta Belum Optimal, Integrasi Moda Transportasi Minim

Megapolitan / Makam Pangeran Jayakarta Segera Direstorasi

Megapolitan / Kuorum

Megapolitan / Polemik IMB Pulau Reklamasi, Anies Tak Jauh Beda dari Rezim Dulu

Megapolitan / Siapapun Gubernurnya, Pembangunan Pulau Reklamasi Jalan Terus


Baca Juga !.