Headline

Tiket Pesawat Masih Mahal, Pemerintah Tak Keluarkan Sanksi

Redaktur: Juni Armanto
Tiket Pesawat Masih Mahal,  Pemerintah Tak Keluarkan Sanksi - Headline

SULIT FINANSIAL - Garuda saat mendarat di Bandara Blang Bintang, Banda Aceh, Aceh.

indopos.co.id - Masyarakat menilai sejumlah maskapai penerbangan domestik masih menerapkan harga tinggi. Meski demikian pemerintah memandang harga-harga tersebut belum keluar dari koridor regulasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 78/2017. Karenanya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak melayangkan sanksi terhadap operator penerbangan. ”Sepanjang harga tiket masih dalam koridor regulasi, maka tidak ada sanksi,” tegas Polana B. Pramesti, dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kepada INDOPOS, Selasa (11/6/2019).

Polana mengatakan, pihaknya telah mengatur tiket pesawat melalui Permenhub No 78/2017.  Sayangnya ketika dikonfirmasi lebih lanjut, dia enggan berkomentar lebih jauh.

Sementara Kepala Biro Komunikasi Informasi Publik (KIP) Kemenhub Hengki Angkasawan menambahkan, pihaknya membantah soal rencana pembekuan terhadap maskapai yang enggan menurunkan harga. ”Kami tidak ada wacana untuk melakukan pembekuan terhadap maskapai yang tidak mau menurunkan harga tiket,” terangnya.

Saat ini, lanjut Hengki, pihaknya masih cooling down terkait maskapai dan tiket pesawat. Tentang melambungnya tiket pesawat, pihaknya hanya mengatur harga batas atas dan batas bawah. ”Selama maskapai bermain dalam koridor itu, mereka tidak bersalah,” katanya.

Sanksi hanya akan dijatuhkan apabila maskapai melakukan pelanggaran terhadap regulasi. Selama operator penerbangan menerapkan tarif sesuai Permenhub No 78/ 2017, maka tidak ada regulasi yang dilanggar. ”Jadi intinya, tidak perlu dikeluarkan sanksi, selama tidak ada pelanggaran,” tegasnya.

Di tempat terpisah, saat dikonfirmasi rencana penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk avtur, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufrans Wira Sakti enggan berkomentar banyak. Saat ini, pihaknya masih menunggu hasil rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). ”Kita tunggu saja hasil ratas tiket pesawat hari ini,” tandasnya.

Sementara Samudera Sukardi, pengamat penerbangan mengatakan, meski sudah ada kebijakan penurunan tarif pesawat 16 persen oleh pemerintah, namun banyak operator penerbangan memilih tidak menjalankannya. Bahkan, pemerintah tidak mengambil sikap tegas atas perusahaan yang tidak menjalankan kebijakannya itu. "Apa berani pemerintah mengambil kebijakan tegas kepada perusahaan penerbangan yang tidak ikuti penurunan harga tiket?" tandasnya.

Malah yang sekarang dilakukan pemerintah justru membiarkan maskapai asing masuk ke tanah air. Kebijakan itu akan menjadi masalah baru pada industri penerbangan di Indonesia. Sebab, nantinya pangsa pasar domestik akan diambil alih pihak asing. "Setidaknya akan menjadi persoalan baru kalau dibiarkan maskapai asing masuk ke Indonesia," katanya.

Semisal, lanjut dia, bakal hadirnya sejumlah hotel yang dibangun pihak asing. Padahal, di luar negeri sendiri jarang sekali ditemukan hotel milik anak bangsa. Pendirian hotel itu sebagai salah satu faktor adanya maskapai asing yang sudah mengudara.

Yang semestinya dilakukan pemerintah, kata Sukardi, mempermudah izin operasional maskapai baru. Setidaknya, akan terjadi kompetisi dalam memperebutkan pangsa pasar. Selama ini yang terjadi terkesan terjadi kartel. "Kalau sekarang kan syarat untuk mendirikan maskapai baru harus memiliki 10 pesawat. Itu yang dianggap berat. Seharusnya izinnya dipermudah, biar terjadi kompetisi dalam pasar domestik," tandasnya.

Tingginya harga tiket pesawat, dinilai Sukardi, sebagai akumulasi perang harga yang terjadi sebelum pada 2008-an lalu. Atas pemberian harga murah itulah menjadi salah satu faktor keuangan maskapai terjun bebas. "Salah satu faktor yang menyebabkan keuangan beberapa maskapai penerbangan mengalami kerugian adalah perang harga tiket murah sebelum 2008-an lalu. Sekarang baru terkena dampaknya," katanya kepada INDOPOS, Selasa (11/6/2019).

Sukardi mengaku sebenarnya tiket yang dijual sejumlah maskapai penerbangan saat ini tidak terlalu mahal. Itu menjadi mahal karena selama ini masyarakat selalu diberikan tiket murah. Padahal kalau dilihat dari rata-rata tiket dunia mencapai USD 250 per jam. "Orang Indonesia selalu dimanjain dengan tiket murah. Jadi seolah penerapan tiket pesawat sekarang mahal. Padahal masih di bawah rata-rata tiket dunia," ujarnya.

Menurut dia, perang tarif pada 2008-an itu setiap maskapai bisa dikatakan menang bila memberikan tarif semurah mungkin. Nyatanya, sekarang kondisi keuangan perusahaan tersebut mengalami masalah. "Imbasnya baru sekarang dirasakan perusahaan yang memberikan tiket murah," jelasnya.

Di lain pihak, Mohamad Taufik, ketua Sekretaris Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan, meroketnya harga tiket pesawat menghantam semua kalangan. Tidak hanya masyarakat biasa, namun juga pebisnis, dan juga wisatawan.

Saat lebaran, dia merasakan sendiri betapa mahalnya harga tiket. "Saya mudik ke Semarang (Jawa Tengah, Red) harus membayar harga tiket sebesar hampir Rp 6 juta. Harga tersebut sangat tidak masuk akal kenaikannya," ujar Taufik, Selasa (11/6/2019).

Dia menambahkan, banyak keluhan dan curhat dari lapisan masyarakat mengenai besarnya tarif pesawat ini. ”Hampir semuanya mengungkapkan kekecewaan," tandasnya.

Lebih lanjut, loyalis Prabowo ini berharap harga tiket yang mahal itu segera dicarikan jalan keluarnya. Mengenai dugaan kartel yang membuat harga tiket pesawat melambung, Taufik menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengungkapnya. "Masyarakat sangat terbebani dengan kondisi harga tiket pesawat ini. Jadi sebaiknya segera dituntaskan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengaku mendapat laporan dari warga soal mahalnya tiket pesawat dan tarif tol. Tingginya tiket pesawat dikeluhkan banyak orang menyebabkan penumpang di sejumlah bandara anjlok. Bandara di Bali dan Sumatera Barat misalnya contoh bandara yang mengalami penurunan penumpang.

Wakil Ketua DPR RI itu menambahkan, keterjangkauan akomodasi transportasi menjadi faktor penting yang harus dijaga pemerintah. Fadli menilai hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah di waktu-waktu mendatang. "Saya kira ke depan harus dipikirkan mudik itu biayanya tetap normal, harga-harga tiket pesawat tetap terjangkau, kemudian harga di jalan tol jangan naik," imbuhnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (10/6/2019), dari Januari-April 2019 jumlah penumpang pesawat mencapai 24 juta orang. Angka ini anjlok 20,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Persentase penurunan jumlah penumpang pesawat paling besar terjadi di Bandara Kualanamu, Medan yang mencapai 32,5 persen. Disusul Bandara Internasional Juanda Surabaya sebesar 25,2 persen, Bandara Internasional Hasanuddin Makassar sebesar 24,8 persen, Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebesar 21,9 persen, dan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali sebesar 13 persen. Adapun bandara lainnya diakumulasi mengalami penurunan jumlah penumpang hingga 18,5 persen.

Di lain pihak, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf angkat bicara dugaan kartel hingga mahalnya harga tiket pesawat. Pengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden 01 itu membantah bila ada unsur politik dalam kasus tersebut.

Irma Suryani Chaniago, juru bicara (jubir) TKN Jokowi-Ma'ruf mengatakan, tidak ada politisasi dalam melambungnya harga tiket pesawat ataupun dugaan adanya kartel. "Harga tiket itu kan berkaitan dengan ongkos operasional. Jika pemerintah menurunkan harga tiket dan operasional, maka tidak menutup kemungkinan maskapai akan rugi dan gulung tikar," ungkap politikus Partai NasDem itu saat dihubungi, Selasa (11/6/2019).

Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf yang juga Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) juga menilai harga tiket pesawat yang ada saat ini telah ditetapkan melalui berbagai penyesuaian yang melingkupinya seperti harga avtur dan selainnya yang dibayar dengan dollar Amerika Serikat (AS). "Kita juga mengetahui dengan rupiah, mereka itu (maskapai, Red) membayar dengan dollar, membeli pesawat dengan dollar, membeli avtur dengan dollar. Tapi tarif rupiah. Maka mau tidak mau harus ada penyesuaian secara bertahap," ujarnya di Jakarta, kemarin.

JK mengatakan, jika harga tiket pesawat tidak disesuaikan dengan komponen pendukung pesawat yang pembayarannya menggunakan dollar, maka banyak maskapai yang akan bangkrut.

JK melanjutkan, kalau banyak maskapai bangkrut, maka akan memunculkan monopoli satu maskapai yang besar dan harga tiket akan kembali mahal. "Karena kalau tidak, bisa saja kita nikmati hari ini begitu banyak tiket pesawat terbang murah, tapi kita tahu juga berapa perusahaan yang bangkrut, yang berhenti nantinya," tandasnya.]

"Kalau nanti ada yang berhenti gimana? Tarif akan lebih tinggi lagi jika terjadi monopoli. Hati-hati juga, kita harus mempertimbangkan unsur itu. Unsur kepentingan konsumen, tapi kita juga memperhatikan unsur perusahaan," lanjut dia.

Operasional Kecil

PT Angkasa Pura I (Persero) mengaku tidak bisa menghapus pembayaraan jasa kebandarudaraan dan beberapa biaya yang harus dikeluarkan setiap maskapai. Ini lantaran biaya operasional bandara relatif kecil atau hanya sekitar 1,5 persen dari total biaya yang dikeluarkan sebuah maskapai.

Corporate Communication PT Angkasa Pura (AP) I Awaluddin mengatakan, sebenarnya komponen harga tiket itu bukan hanya airport charge saja atau biaya kebandarudaraan, banyak komponen lain antara lain fuel, ground handling, maintenance, airport charge, navigation charge, first class, dan business class. "Jadi airport charge hanya bagian saja," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Layanan di bandara yang harus dibayar perusahaan penyedia jasa penerbangan meliputi pendaratan pesawat, parkir pesawat di apron, garbarata, dan check-in penumpang. "Ada kompunen biaya, ada biaya namanya navigasi. Jadi itu beda lembaganya. Kalau kita menghapuskan biaya pengudaraan itu kecil banget, nggak ngaruh," jelas Awaluddin.

Terkait kondisi penerbangan Indonesia yang sedang menurun, ia menuturkan, Angkasa Pura I siap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik penerbangan nasional. "Kita siap akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi," jelasnya.

Manajer Humas PT AP II Yado Yarismano menuturkan, mengenai biaya kebandarudaraan biasanya hanya tiga hingga lima persen dari total biaya maskapai. "Kami saat ini telah memberikan beberapa insentif untuk teman-teman maskapai," tuturnya.

Pihaknya telah menyiapkan insentif khusus selama angkutan lebaran. Insentif cash back diberikan kepada maskapai yang mengoperasikan penerbangan tambahan atau extra flight dengan pesawat berbadan sedang atau narrow body selama masa angkutan lebaran. Besaran dari cash back sekitar 100 persen dari biaya jasa pendaratan pesawat. Adapun insentif yang sebelumnya sudah diberikan dan masih berlaku juga saat angkutan lebaran adalah new route incentives, cash back 100 persen dari jasa pendaratan pesawat selama satu tahun juga diberikan bagi maskapai yang membuka rute baru di bandara AP II, kecuali Bandara Internasional Jawa Barat dan rute dalam negeri Soekarno-Hatta.

Berdasarkan Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (Siasati) Kemenhub, jumlah pesawat yang mendarat dan terbang di 38 bandara di Indonesia mengalami penurunan selama H-7 sampai H+5 lebaran dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Untuk keberangkatan pesawat pada 2018 sebesar 31.756 dan pada 2019 sebesar 24.992 pesawat atau mengalami penurunan sekitar 21.30 persen. Kemudian untuk kedatangan pesawat turun sekitar 21,99 persen. Ini berdasarkan angka pada 2018 sebesar 31.813 pesawat dan pada 2019 sekitar 24.817 pesawat.

Klaim Lunas

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro menegaskan, pihaknya patuh dan menjalankan kebijakan regulator dan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan serta ketentuan internasional. ''Jika berhubungan dengan harga jual tiket, bahwa besaran tarif tiket (harga jual, Red) yang dijalankan telah sesuai aturan regulator. Lion Air Group tidak menjual yang melebihi batas atas atau maksimum atau menjual masih berada di bawah koridor tarif batas atas layanan kelas ekonomi domestik,'' katanya.

Dia menambahkan, dalam menentukan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi domestik, pihaknya telah menghitung secara bijak. Harga jual tiket menurut aturan yang dibedakan sesuai jenis penerbangan yang menggunakan pesawat jet dan baling-baling (propeller). ''Untuk harga jual tiket penerbangan yang dijual merupakan implementasi penggabungan beberapa komponen menjadi kesatuan harga tiket pesawat,'' tukasnya.

Danang pun merinci terkait komponen-komponen yang digunakan Lion Air Group dalam menentukan harga tiket pesawat. Pertama, tarif dasar (basic fare) tiket pesawat menurut jarak. Kedua, mengandung pajak (government tax) dengan kisaran 10 persen dari harga dasar (basic fare) tiket pesawat. Lalu ada unsur iuran wajib asuransi yang disingkat IWJR (Iuran Wajib Jasa Raharja). Keempat, berisi Passenger Service Charge (PSC) atau airport tax dimasukkan langsung dalam biaya tiket pesawat. Besarnya pun berbeda-beda sesuai dengan bandar udara di masing-masing kota

Terkait penundaan pembayaran jasa kebandarudaraan periode Januari-Maret 2019 kepada PT Angkasa Pura (AP) I, Lion Air Group menyebut sudah melunasinya. Adapun untuk tagihan April 2019 dan seterusnya dibayar kelompok usaha berlogo kepala singa itu kepada AP I secara normal alias tidak ada penundaan.

Danang mengakui Lion Air Group sempat meminta kepada AP I agar hal yang terkait dengan kewajiban pembayaran diperlakukan sama dengan operator penerbangan lainnya. Lion Air Group sudah menyampaikan hal tersebut secara tertulis dan resmi melalui surat kepada pengelola bandara. ''Kewajiban pembayaran yang Lion Air Group minta untuk dibuatkan termin pembayarannya adalah kewajiban Januari, Februari, dan Maret 2019,'' ujarnya.

Dia menambahkan, Lion Air Group bersama pihak pengelola bandara sebagaimana dimaksud telah melakukan pertemuan resmi dan sudah menyepakati secara tertulis terkait dengan termin pembayaran kewajiban Januari, Februari, dan Maret 2019. Adapun pembayaran sudah dilaksanakan. ''Pembayaran kewajiban April 2019 dan seterusnya dilakukan secara normal atau tidak ada penundaan,'' pungkasnya.

Sementara VP Corporate Secretary & CSR, Citilink Indonesia Resty Kusandarina mengatakan, pihaknya juga terus berusaha untuk memaksimalkan strategi bisnis yang ada. ”Selain itu selalu berusaha menjaga tingkat layanan kami untuk pelanggan,” ujarnya. (wok/dny/nas/aen/dan/dew/ers)

 

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.