Megapolitan

DPRD Janji Juli Sudah Ada Wagub DKI yang Baru

Redaktur:
DPRD Janji Juli Sudah Ada Wagub DKI yang Baru - Megapolitan

MENUNGGU WAKTU - Dua calon Wagub DKI Jakarta, Ahmad Yulianto dan Ahmad Syaikhu bersalaman. Foto: Dok.Pribadi Agung Yulianto

indopos.co.id - Sudah lama DKI Jakarta tidak memiliki wakil gubernur. Tepatnya ketika Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk maju ke pentas Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden pada 2018 silam.

Hingga kini, jabatan yang ditinggalkan Sandi pun kosong. Membuat Anies Baswedan sebagai orang nomor satu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, terpaksa bekerja sendirian.

Pasalnya, DPRD DKI Jakarta, tak kunjung menunjuk pendamping Anies. Tarik-ulur antara sejumlah partai politik yang berada di Kebon Sirih membuat pemilihan wagub pun terpaksa molor dari target. Padahal dua nama untuk bersaing, memperebutkan kursi wagub disodorkan Partai Gerindra dan PKS, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Terkait persoalan ini, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mohamad Ongen Sangaji menjamin pertengahan Juli 2019, sudah ditunjuk pengganti Sandiaga Uno. ”Kekosongan wagub kita harapkan sudah bisa terisi setidaknya pertengahan Juli 2019 ini. Kami sudah menyusun time schedule yang ketat,” kata Ongen.

Menurutnya, saat ini Pansus akan bekerja marathon untuk merampungkan tata tertib dan tata cara pemilihan, termasuk membentuk panitia pemilih. Setelah rampung, akan dikonsultasikan ke Kemendagri.

Bicara tentang dua nama yang sudah ada yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto yang diajukan oleh partai pengusung PKS dan Partai Gerindra, menurut Ongen, keduanya tetap akan doproses sesuai dengan tata cara yang ada. Mengenai adanya penolakan, menurutnya, itu bersifat individu.

”Saya sudah tegaskan agar anggota Pansus tidak mengeluarkan pernyataan yang sifatnya menolak atau menyudutkan calon-calon yang telah diajukan,” ujar Ongen lagi.

Mengenai kemungkinan ada calon alternatif, Ongen enggan berkomentar jauh. ”Kita lihat saja bagaimana perkembangan ke depan,” tandas Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta ini.

Soal kemungkinan ada calon yang mundur, yakni Ahmad Syakhu yang terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, Ongen menegaskan, Pansus sudah menyiapkan antisipasi. ”Jadi kalau salah satu calon menyatakan mundur, maka akan diatur mekanismenya, apakah ini bisa diparipurnakan atau dikembalikan lagi ke partai pengusung untuk mengajukan nama lain,” tukasnya.

Pernyataan ihwal kemungkinan pencalonan Ahmad Syaikhu dibatalkan disampaikan Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Bestari Barus.

Dia menerangkan, Ahmad Syaikhu berpeluang dibatalkan dari pemilihan wagub. Pasalnya, Syaikhu juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Dan berhasil lolos ke Senayan. ”Bisa saja muncul calon baru kalau dalam praktiknya mengatakan wajib mengundurkan diri dari anggota DPR atau jabatan publik lainnya,” kata Bestari di DPRD DKI Jakarta, Senin (20/5/2019).

Jika Syaikhu ingin tetap menjadi anggota DPR, dia harus melepaskan kesempatan maju sebagai wagub DKI. Sebaliknya, bila Syaikhu ingin menggantikan poisisi yang ditinggalkan Sandiaga Uno, harus mundur dari calon anggota legislatif di Senayan. ”Ya Kalau dia mau menjadi anggota DPR ya jadi anggota DPR. nanti diatur dalam tatib. Nanti kami lihat bagaimana perkembangannya dan apakah kawan-kawan menginginkan kan seperti ini,” ujar Bestari.

Saat ini, kata Bestari, pihaknya akan menyusun tatib serta ketentuan pemilihan. Nasib Syaikhu akan tergantung dari tatib itu. ”Tapi kalau dia maju jadi wagub belum tentu juga terpilih,” ucap Bestari.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara pemilu KPU menyatakan Ahmad Syaikhu berhasil memperoleh suara signifikan untuk meraih satu kursi di DPR RI dari Dapil Jabar VII.

Anggota Pansus Wagub DKI, Syarif, mengatakan nantinya pansus akan menanyakan langsung perihal terpilihnya Syaikhu menjadi anggota DPR RI tersebut. ”Sudah pasti, nanti pansus akan bertanya kepada Syaikhu, mana yang akan dipilih, kursi Wagub atau memilih kursi di DPR RI,” ungkap Syarif

Menurut Syarif, Syaikhu harus memilih satu di antara jabatan tersebut. ”Saya rasa Syaikhu harus memilih ya. Syaikhu sendiri pernah bilang kalau dirinya maju jadi cawagub DKI atas perintah partai. Sementara Syaikhu terpilih untuk duduk jadi wakil rakyat atas pilihan rakyat. Yang jadi pertanyaan saya bagaimana caranya Syaikhu melepas jabatan yang sudah diamanahkan oleh rakyat kepada dirinya,” ujar Syarif.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekertarias Komisi A DPRD DKI ini, kalau akhirnya nanti Syaikhu memilih apa yang sudah diamanahkan rakyat untuk duduk di Senayan, maka cawagub DKI tinggal satu yakni Agung Yulianto yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPW PKS Jakarta.

Sementara aturannya, sambung Syarif, harus ada dua nama cawagub yang diusulkan oleh partai pengusung yakni Gerindra dan PKS untuk dipilih oleh DPRD DKI. ”Jadi memang harus ada dua nama cawagub yang diusulkan, kalau Syaikhu mundur maka partai pengusung harus mengajukan satu nama lagi sebagai pengganti,” terangnya.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera menuntaskan pemilihan wagub, setidaknya Agustus 2019 ini.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Manik menegaskan, yang harus dilakukan ke depan adalah segera membuat tata tertib pemilihan.

Akmal mengingatkan masa jabatan DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 akan berakhir pada Oktober 2019 ini. ”Jadwal tahapan pemilihan wagub harus diperhitungkan secara matang agar tidak terlalu mepet dengan masa akhir jabatan anggota DPRD,” ujarnya.

Kemendagri juga menyarankan agar mencontoh Provinsi Riau dalam melaksanakan pemilihan calon wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno. Menurut Akmal, Riau sudah mengalami hal serupa saat Gubernur Arsyadjuliandi Rachman, mengundurkan diri karena maju sebagai calon legislatif DPR RI 2019 dari Partai Golkar daerah pemilihan Riau. (wok)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Saat Mudik, 411 Pengemudi Dinyatakan Tidak Laik Berkendara

Megapolitan / Berlindung di Balik Pergub yang Dibuat Ahok

Megapolitan / IMB Reklamasi, Melihat Aktivitas Pulau D di Teluk Jakarta

Megapolitan / Lahan di Tengah Kota Jaksel jadi Sawah

Megapolitan / Lahan Banyak Beralih Fungsi, RTRW DKI harus Lebih Modernis


Baca Juga !.