Megapolitan

JPU: Terdakwa Muljono Palsukan Sertifikat Tanah

Redaktur:
JPU: Terdakwa Muljono Palsukan Sertifikat Tanah - Megapolitan

MEJA HIJAU - Proses persidangan lanjutan kasus pemalsuan sertifikat tanah yang dilakukan terdakwa Muljono, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (12/6/2019). Foto: Joesvicar Iqbal/INDOPOS

indopos.co.id - Sidang dugaan pemalsuan dokumen surat tanah di kawasan Jakarta Barat, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (12/6/2019). Dalam agenda pembacaan replik, terdakwa Muljono Tedjokusumo bersalah atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Cara itu dia gunakan untuk menerbitkan sertifikat tanah miliknya sebelum akhirnya menyeretnya ke meja hijau.

”Dia menggunakan fotocopy akta jual beli yang ditandatangani Camat Kebon Jeruk 1987. Fotocopy itu kemudian ia buat untuk membuat surat kehilangan di Polres Jakarta Barat sebelum akhirnya mengajukan sertifikat tanah di BPN (Badan Pertanahan Nasional),” kata Jaksa Penuntut Umum Pengganti, Atta saat membacakan replik kasus penggelapan dokumen di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (12/6/2019) siang.

Sebelumnya, JPU menuntut Muljono setahun penjara lantaran terbukti secara sah melakukan penggelapan dokumen tanah sebagaimana tertuang pada Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP tentang Penipuan. Meski memiliki girik, namun Muljono tidak menggunakan girik itu untuk pembuatan sertifikat.

Atta menerangkan, BPN telah mengatakan bahwa girik milik Muljono yang dijadikan bukti dalam persidangan memiliki tempat yang berbeda bukan di kawasan Kedoya Utara, Kebon Jeruk melainkan di Kembangan. ”Jadi bisa dipastikan terdakwa memiliki niat. Buktinya dia sengaja menggunakan fotocopy bukan melalui girik untuk ajuan sertifikat,” tandasnya sembari menyebutkan girik milik Muljono dianggap tidak relevan.

Termasuk deplik kuasa hukum Muljono yang mengatakan tidak adanya kerugian dalam perkara ini. JPU melihat dalam perkembangannya gugatan ini maju hingga akhirnya Muljono di laporkan ke Polisi oleh ahli waris sah lantaran diduga menggelapkan dokumen.

Karena dasar pokok itulah, JPU meminta Ketua Majelis Hakim Sterly Marlein untuk memvonis seadil-adilnya demi dijadikan pelajaran bagi masyarakat Indonesia, khususnya kasus penggelapan dokumen.

Sementara, tim kuasa hukum terdakwa, Aldrino Linkoln mengatakan, sertifikat tanah milik Muljono Tedjokusumo telah dicabut setelah Surat Keputusan (SK) BPN keluar.

Dalam SK-nya, lanjut Aldrino, BPN meminta Muljono mengembalikan tanah yang menjadi objek sengketa kepada sejumlah kliennya. Termasuk soal girik milik kliennya, BPN dalam SK menegaskan girik itu terdaftar, hal itu terungkap setelah BPN melakukan pengukuran.

”Terkait surat SK BPN tersebut, saya juga selaku tim kuasa hukum sudah memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Surat tersebut berupa pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan serta majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut,” beber Aldrino yang mengaku menyerahkan fotocopy SK.

Tak hanya itu, dalam kasus ini, Aldrino melihat bahwa terdakwa dan saksi mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan Muljono merupakan perbuatan pidana.

Dimana JPU Atta dalam menanggapi pembelaan terdakwa bahwa jaksa tetap pada tuntutan dan keyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan. JPU juga menekankan bahwa kasus ini murni pidana dan tidak ada unsur perdata. Ditambah lagi dengan SK BPN yang telah membatalkan semua sertifikat milik terdakwa Muljono Tedjokusumo. (ibl)

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / BPN Sumbar Peringkat Pertama Nasional Penyelesaian PTSL 2018


Baca Juga !.