Bahas RAPBN 2020, Anggota DPR Curhat Ruang yang Kecil ke Menkeu

indopos.co.id – Anggaran pembangunan gedung dikeluhkan para anggota DPR RI. Pasalnya, ukuran ruang kantor mereka yang 4×6 meter persegi harus diisi oleh delapan orang. Yakni, anggota DPR, tenaga ahli dan asisten pribadi.

“Kami sangat senang bila Ibu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) berkenan berkunjung ke ruangan kami yang lebih kecil dari ruangan kepala kelurahan,” ujar anggota Fraksi Golkar DPR John Kenedy Aziz saat rapat membahas rancangan APBN 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/6/2019).

Selain itu, kata John Kenedy, pembangunan infrastruktur di daerah, sudah berkali-kali membahas melalui panitia kerja (Panja), namun realisasinya belum terwujud. Sebagai wakil yang dipilih oleh rakyat ada sejumlah janji yang harus dipenuhi, khususnya soal pembangunan infrastruktur di daerah pemilihannya.

“Kami mohon keadaan infrastruktur di daerah ini bisa lebih diperhatikan. Padahal, kami sudah berkali kali membahasnya di Panja dan daerah, tetapi realisasinya tak pernah terwujud. Hal ini membuat saya merasa malu sebagai anggota DPR,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Menkeu Sri Mulyani menyatakan, DPR yang memang dipilih oleh rakyat memiliki hak anggaran. Sebab itu, anggaran tersebut juga menjadi bagian dalam APBN.

Dia menyatakan, dalam menyusun APBN, pemerintah juga berkoordinasi dengan DPR, maka aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPR juga turut tertuang dalam APBN.

“Mengenai bagaimana DPR akan mengatur usulan perjuangan daerah pemilihan, maka kita perlu bahas saja seperti apa. Karena memang sudah diberikan langsung ke daerah melalui kementerian/lembaga, dana alokasi khusus (DAK, Red) fisik, lewat dana desa, dana kelurahan dan sebagainya,” jelas Menkeu.

Sri Mulyani pun menekankan, pihaknya menghargai apa yang menjadi hak DPR untuk mendapatkan anggaran, namun dalam menyusunnya ada batasan. APBN seperti dalam ‘amplop besar’ yakni segala sesuatu yang tersusun harus di berada dalam amplop tersebut.

Maka, sambung Sri Mulyani, jika banyaknya anggaran yang membuat melampaui batas, konsekuensinya tingkat defisit APBN semakin melebar. Di sisi lain, target penerimaan pajak akan semakin tinggi, bahkan utang negara juga akan semakin bertambah besar.

“Itu semuanya (kebijakan fiskal, Red) yang tidak populer juga, nanti akan terkena konsekuensi. Utangnya akan makin tinggi, itu saya yang dituduh, disebut ratu utang. Padahal, ini adalah konsekuensi dari yang kita sebutkan tadi dan kebijakan fiskal adalah pemerintah yang mengajukan ke DPR, kemudian kita bersama bahas dan dibentuk menjadi UU APBN, disitulah semua sudah terwadahi,” paparnya.

Menurut Sri Mulayani, dalam penyusunan APBN prioritas dari sisi pemerintah dan dari sisi DPR, baik itu secara individual maupun partai, sudah terwadahi. Maka, segala program yang juga dicanangkan merupakan koordinasi bersama DPR.

“Jadi saya monggo (silakan, Red) saja kita atur wong (kan, Red) ini negara kita sendiri, UU kita sendiri, APBN kita sendiri. Artinya sendiri itu kita rakyat Indonesia dan kita pertanggungjawabkan kepada rakyat,” tutupnya. (aen)

Komentar telah ditutup.