Headline

Evaluasi Kinerja Menteri Jelang Akhir Masa Jabatan

Redaktur: Juni Armanto
Evaluasi Kinerja Menteri Jelang Akhir Masa Jabatan - Headline

indopos.co.id - Menjelang akhir masa jabatan pada Oktober 2019, para pembantu atau menteri pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak baik di bidang politik, sosial, budaya, hukum, keamanan, dan pertahanan. Kinerja mereka selama mengemban tugas menunjukan hasil yang beragam. Selain itu, banyak pula pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan. Apa saja?

Arbi Sanit, pengamat hukum, politik, dan keamanan Universitas Indonesia (UI) mengatakan, masih banyak persoalan yang belum mampu dituntaskan. Selain itu, masalah dugaan ketidaknetralan para menteri dalam Pemilu 2019 juga menjadi catatan khusus untuk menilai kinerja mereka di akhir masa jabatannya. "Masalah ketidaknetralan aparatur mulai dari tingkat pejabat daerah hingga pusat tentu mempengaruhi penilaian publik," ujarnya di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Pada periode pemerintahan selanjutnya, lanjut Arbi, kinerja menteri harus diperbaiki. Para pemikir dan DPR harus membuat aturan yang mampu mencegah para menteri untuk bertindak tidak netral."Ini sangat penting dilakukan," tandasnya.

Lebih lanjut kata Arbi, pemilihan presiden (Pilpres) juga bermasalah dengan diajukannya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu yang menjadi sorotan, yakni persoalan netralitas aparatur negara."Tidak terkecuali para menteri," tegasnya.

Arbi mengatakan, secara filosofis seperti yang dikatakan Aristoteles, politik adalah kegiatan menggunakan kekuasaan untuk menciptakan kesejahteraan manusia. Secara teoritis, harus menggunakan kekuasaan, yakni kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau memaksa orang lain supaya mengikuti kemauannya. ”Tapi secara realistis, politik kerap manipulasi. Itu karena idealisme tambah habis, dikalahkan oleh pragmatisme,” ujarnya.

Saat ini, kata Arbi, bangsa ini sedang menghadapi puncak manipulasi lima tahunan, yakni pemilu. Menurutnya, pemilu adalah gudangnya manipulasi. ”Kalau orang seperti saya menarik melihat pemilu, tapi juga memuakkan. Ini karena itu-itu aja, caranya juga nggak ada kreativitas, mengulang-ulang, hasilnya juga tidak lebih baik dari yang lalu, lihat aja sekarang,” tandasnya.

Adi Prayitno, pengamat politik menilai dalam periode pertama pemerintahan Jokowi-JK memang sudah ada banyak kemajuan yang dicapai. Namun, di sejumlah pos seperti ekonomi dan penyerapan tenaga kerja masih dirasa kurang. Di bidang ekonomi, misalnya, Jokowi memiliki janji politik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi  sebesar tujuh persen, tetapi belum tercapai. Di periode kedua nanti jika dilantik menjadi presiden kembali, Jokowi memiliki kesempatan untuk menunaikan janji tersebut.

Selanjutnya, sambung Adi, di bidang penyerapan tenaga kerja juga seharusnya bisa lebih baik ketimbang di periode yang pertama. Jokowi melalui menteri di kabinetnya harus mampu membuat terobosan-terobosan baru yang mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Indonesia yang memiliki kemampuan untuk berkompetisi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, lanjut Adi, yang juga masih menjadi PR Kabinet Jokowi nantinya, yakni membenahi pranata hukum dan stabilitas politik yang selama ini terus digoyang oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki pandangan yang berseberangan dengan pemerintah. "Untuk stabilitas politik, seharusnya juga bisa lebih baik di periode yang kedua. Mengingat, saat ini Jokowi didukung oleh sebagian besar partai politik. Berbeda ketika pada awal-awal periode yang pertama," ucapnya kepada wartawan saat dihubungi, Rabu (12/6/2019).

Atas pengalaman yang sudah dimilikinya, kata Adi, Jokowi pun diyakini mampu menyusun kabinet baru yang lebih ramping. Salah satu upayanya yakni, mengurangi atau meleburkan sejumlah kementerian ke kementerian lain, demi efisiensi dan efektivitas. "Harus diakui, selama ini ada kementerian yang tugasnya bersinggungan dengan tugas kementerian lain. Kondisi ini seharusnya bisa diminimalisir dengan merampingkan kabinet dan menunjuk orang-orang yang memiliki kemampuan dan kemauan," imbuhnya.

Menurut Adi, perampingan kabinet dan membentuk kabinet zaken atau profesional akan sangat bisa dilakukan. Di periode yang kedua, Jokowi akan dapat lebih leluasa dan otonom dalam menentukan siapa saja anggota kabinet berkualitas yang dipilih untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan hingga 2024. Anggota kabinet berkualitas bisa diambil dari kalangan profesional yang berlatar belakang politik maupun nonpolitik.

"Rakyat sedang menunggu janji-janji Presiden Jokowi untuk membentuk kabinet yang efektif bagi jalannya roda pemerintahan. Kabinet yang diisi orang-orang profesional dan bukan sekadar petugas partai," tandasnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai setidaknya ada enam menteri di bidang ekonomi yang tidak perlu diberikan jabatan lagi. Ini karena kinerja mereka tidak maksimal.

Contohnya, terang Bhima, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Dia tidak maksimal karena kebijakan impor yang longgar dan tidak berdasar data valid akhirnya menimbulkan ketidakjelasan ke kinerja impor. "Kinerja neraca dagang yang buruk juga jadi bukti ketidakmampuan pemerintah meningkatkan sisi ekspor. Perlu menteri yang profesional, bukan titipan partai untuk mengembalikan kinerja net ekspor," tuturnya saat dihubungi, Rabu (12/6/2019).

Kemudian, lanjut Bhima, Menteri BUMN Rini Soemarno yang dinilai menjadi biang keladi naiknya utang BUMN, penugasan-penugasan BUMN karya yang tidak proporsional juga berisiko dalam jangka panjang. Selain itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto yang dinilai belum mampu mencegah laju deindustrialisasi. Porsi industri alami pelemahan dengan growth 3,86 persen dan share di bawah 21 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). "Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga tidak maksimal karena kurang tegas," tukasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menganggap pencapaian lima tahun kinerja Jokowi dan JK di bidang ekonomi belum maksimal. Kabinet Jokowi terlalu gaduh karena kurang koordinasi antar-instansi. Ini justru tidak baik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Di sisi lain, ia juga menyesalkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia mencontohkan, kebijakan larangan cantrang dinilainya menjatuhkan kinerja para nelayan.

Ferry juga menyoroti kebijakan tenaga kerja asing yang mengkhawatirkan. Kebijakan ini cenderung membahayakan dan menimbulkan potensi kecemburuan sosial antara pekerja dalam negeri dan luar negeri.

Anggota Fraksi Golkar DPR RI Ace Hasan Sadzily menampik jika menteri-menteri yang berasal dari partainya tidak bekerja secara maksimal dalam kabinet. Menteri-menteri dari Partai Golkar telah bekerja secara maksimal. "Para menteri kami di kabinet sudah melakukan segala yang dia mampu. Itu dilihat dari refleksi hasil-hasil capaiannya," katanya di Komplekas Parlemen, Senayan, Rabu (12/6/2019).

Selain itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai para menteri memiliki kinerja yang bervariasi. "Kalau kinerja yang paling menonjol mungkin Kementerian (Menteri, Red) Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), juga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)," ujarnya.

Wasisto mengatakan, kinerja menteri selama ini juga terbantu  oleh framing media dan popularitas Jokowi, sehingga membuat kinerja menteri ini cerminan Jokowi. "Apa yang sebutkan di atas itu kementerian yang mewakili citra Jokowi," katanya.

Namun secara program, lanjut Wasisto, sudah memuaskan. Ini karena tingkat kepercayaan kinerja Jokowi naik. "Tapi secara pengawasan itu masih parsial, karena sekali lagi benturan kepentingan politik antar koalisi, misalnya Kemenag (Kementerian Agama)," tandasnya.

Wasisto berharap ke depannya lebih banyak menteri dari kalangan profesional daripada kalangan parpol agar bisa bebas dari kepentingan politik.

Di lain pihak, masyarakat menilai kinerja Kabinet Kerja saat ini sudah cukup baik. Namun, sejumlah perbaikan harus dilakukan pada periode berikutnya. ”Sudah cukup baik, hasil kerja cukup dirasakan di kota maupun di desa, baik itu infrastruktur maupun kebutuhan warga lainnya,” ujar Edi Siswoyo, anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Cipinang Besar Selatan (CBS), Jakarta Timur kepada INDOPOS, Rabu (12/6/2019).

Dia berharap semua kementerian periode mendatang harus lebih memperhatikan kebutuhan dasar warga hingga penyerapan lapangan kerja. Pasalnya, dia menilai sektor tersebut masih meninggalkan PR yang harus disekesaikan. ”Selain kebutuhan sandang, pangan, papan, lapangan pekerjaan harus tersedia seluas-luasnya,” kata sekjen di Paguyuban Keluarga Besar Purworejo (Pakuwojo) tersebut.

Hal yang sama diungkapkan Abdul Qodir. Tokoh Pemuda asal Betawi yang aktif sebagai penggiat lingkungan ini menegaskan, perbaikan harus dilakukan pada kinerja Kabinet Kerja periode berikutnya. Salah satunya di sektor lapangan kerja dan lingkungan. ”Kebijakan program kementerian di bidang lapangan kerja dan lingkungan harus diperhatikan serius. Ini karena masih sangat minus,” bebernya.

Menurut Qodir, lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu menyerap jumlah para pencari kerja atau lulusan sekolah baru. Ini disebabkan karena Kabinet Kerja saat ini masih kurang berperan aktif. ”Publik tahulah, soal data saja tiap kementerian berbeda. Harusnya data pemerintah itu satu saja. Ini mengundang persepsi liar di masyarakat. Masyarakat juga bingung untuk menjadikan data itu jadi parameter keberhasilan satu kementerian,” ungkapnya.  

Selain sektor pekerjaan dan lingkungan, Kabinet Kerja yang akan datang juga harus memperhatikan sektor kesejahteraan sosial. Soalnya, pada sektor tersebut juga masih dinilai minim.

Pengamat dari Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik (PKPK) Muh Saiful menilai setidaknya ada empat menteri yang berkinerja baik dan perlu dipertahankan Jokowi. Pertama adalah Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono. Dia dinilai mampu menerjemahkan visi Jokowi tentang infrastruktur dan menjalankannya dengan baik. Basuki adalah garda terdepan dalam menghadirkan prasasti simbol pembangunan Jokowi. ''Menteri Basuki bisa dikatakan sangat jitu menerjemahkan visi Jokowi terkait infrastruktur,'' ujarnya.

Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) Susi Pudjiastuti. Meski banyak kebijakannya yang memunculkan polemik, tapi kebijakan keras Susi dalam usaha meningkatkan produk perikanan patut diacungi jempol. ''Gayanya yang lugas membuat dirinya dianugerahi julukan ‘the next people champion’ oleh banyak kalangan,'' katanya.

Ketiga, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Kebijakan Amran yang sangat memperhatikan kesejahteraan petani mampu menggenjot hasil pertanian secara signifikan. ''Amran berhasil menjaga stok keamanan pangan yang membuat rakyat lebih nyaman sebab ketersediaan pasokannya aman. Kecuali Menteri Perdagangan, kebijakan Menteri Amran minim protes dari rakyat dan khalayak pertanian,'' tukasnya.

Keempat, Menteri/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Kajian perencanaan yang tepat dan akurat membuat Jokowi lebih mudah menetapkan kebijakan strategis, yang terbaru adalah keputusan tentang pemindahan ibu kota.

Sementara Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai hanya ada tiga menteri yang berkinerja baik dan layak dipertahankan untuk periode selanjutnya, yakni Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri KP Susi Pudjiastuti. ''Menteri yang lain menurut saya selayaknya diganti,'' tandasnya.

Piter mengatakan, semua persoalan yang dihadapi bukan tanggung jawab satu menteri, tapi saling terikat. ''Makanya, saya usulkan semua menteri ekonomi diganti,'' katanya.

Piter pun menyoroti posisi Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas yang dianggap tokoh kunci dalam pembangunan. Menurutnya, perlu ada penyegaran di posisi tersebut. ''Harus diisi orang yang profesional, yang sangat tahu tugas dan target yang harus dicapainya. Punya karakter agresif dan inovatif,'' ujarnya.

''Kalau ingin mengejar pertumbuhan yang tinggi, ya cari menteri yang karakternya cocok, punya kapasitas, semangat, dan keberanian,'' pungkasnya.

Perlu diketahui, komposisi Kabinet Kerja yang berasal dari parpol dibanding non- parpol atau profesional, yakni 14 berbanding 20 menteri. Untuk parpol di antaranya PDIP sebanyak empat menteri, PKB tiga menteri, Golkar tiga menteri, Partai Nasdem dua menteri, Hanura satu menteri, PPP satu menteri.

Sementara sesuai dengan program dan prioritas pemerintahan Jokowi-JK, maka posisi anggota kabinet juga mengalami beberapa perubahan, di antaranya Kementerian PPN/Kepala Bappenas yang tidak lagi berada di bawah Menko Perekonomian, namun di bawah presiden. Pada periode sebelumnya, Kepala Bappenas berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian.

Sedangkan reshuffle menteri, Jokowi-JK sudah melakukan tiga jilid. Perombakan Jilid I. Pada 12 Agustus 2015, Jokowi mengganti lima menteri, termasuk tiga menteri koordinator dan sekretaris kabinet. Perombakan Jilid II, pada 27 Juli 2016, Jokowi kembali mengumumkan perombakan susunan kabinet. Dua kader partai pendukung pemerintah yang baru bergabung belakangan, yakni PAN dan Partai Golkar.

Kemudian pada 15 Agustus 2016, Jokowi memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM Arcandra Tahar setelah sebelumnya terjadi polemik dwikewarganegaraan. Presiden lalu menunjuk Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjadi Plt Menteri ESDM hingga dilantiknya menteri definitif. Pada 14 Oktober 2016, Jokowi resmi melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM.

Perombakan Jilid III pada 17 Januari 2018, Jokowi melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur serta melantik Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki. Pada 15 Agustus 2018, Jokowi melantik Komjen Pol Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menggantikan Asman Abnur yang telah mengundurkan diri dari jabatannya karena PAN tidak mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Berikutnya, pada 24 Agustus 2018, Jokowi melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Mensos menggantikan Idrus Marham yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1 yang sedang diproses KPK. (wok/aen/yah/nas/dew)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Polisi Masih Melakukan Pendalaman Kasus

Jakarta Raya / Seri Anyar Sapa Penggemar


Baca Juga !.