Nasional

Sudah Pernah Berhaji Wajib Bayar Visa, Ini Keputusan Lengkapnya

Editor: Nurhayat

indopos.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 118 tahun 2019 tentang Pembayaran Biaya Visa bagi Jamaah Haji dan Tim Pemandu Haji Daerah tahun 1440 H/2019 M.

Regulasi itu menetapkan jamaah haji dan tim pemandu haji daerah (TPHD) tahun 1440 H/2019 M yang sudah pernah berhaji sesuai data Pemerintah Arab Saudi, wajib membayar biaya visa sebesar 2.000 Saudi Arabia Riyal (SAR) per orang.

Dalam keputusan yang ditandatangani Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nizar itu disebutkan, biaya visa tersebut dibayar oleh jamaah haji atau TPHD dalam mata uang Saudi Arabia Riyal dengan menggunakan kurs asumsi pada saat pengesahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1440 H/2019 M antara pemerintah dan DPR RI. “Yaitu, sebesar Rp 3.786,67 per 1 Saudi Arabia Riyal atau setara Rp 7.573.340 per orang,” terang Nizar dalam keputusan yang mulai berlaku pada 18 Maret 2019 tersebut.

Pembayaran biaya visa, kata Nizar, dilakukan bersamaan dengan pelunasan BPIH tahun 1440 H/2019 M ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH berdasarkan data Siskohat.

“Jika data Pemerintah Arab Saudi menyatakan tidak mewajibkan pembayaran visa, bagi jamaah haji atau TPHD yang telah membayar, maka biaya visa dikembalikan. Pengembalian dilakukan dengan pengusulan pengembalian biaya visa dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah kepada BPKH,” beber Nizar.

Namun, lanjut Nizar, jika data Pemerintah Arab Saudi mewajibkan pembayaran visa, bagi jamaah haji atau TPHD yang belum melakukan pembayaran, maka jamaah haji atau TPHD wajib melakukan pembayaran. Pembayaran dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi kepada jamaah haji atau TPHD.

“Pembayaran dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah diterima pemberitahuan dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Jika jamaah haji atau TPHD tidak melakukan pembayaran, maka Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan pembatalan visa yang bersangkutan kepada Pemerintah Arab Saudi,” jelasnya.

Sementara, bagi jamaah haji atau TPHD yang telah melakukan pembayaran visa dan BPIH tahun 1440 H/2019 M dan batal keberangkatannya, pengembalian BPIH tidak termasuk biaya visa yang telah dibayar.

Sedangkan jamaah haji atau TPHD yang telah melakukan pembayaran visa dan BPIH tahun1440 H/2019 M dan menunda keberangkatannya, biaya visa untuk keberangkatan selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi. (adv)

Berita Lainnya kan

Banner



Twitter