Megapolitan

Berlindung di Balik Pergub yang Dibuat Ahok

Redaktur:
Berlindung di Balik Pergub yang Dibuat Ahok - Megapolitan

TARIK MINAT PEMBELI - Tiga baliho yang memasarkan ruko, apartemen, dan rumah di Pulau D. Baliho tersebut memaparkan informasi seperti harga dan ukuran bangunan yang dijual. Foto: Joesvicar Iqbal/INDOPOS

indopos.co.id - INKONSISTEN menjadi kritik terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau D, yang baru terungkap belakangan ini.

Terlepas dari persialan itu, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies (RCUS) Elisa Sutanudjaja menyindir Anies berlindung di belakang Pergub DKI Nomor 206 Tahun 2016 untuk penerbitan IMB di pulau reklamasi.

Padahal Pergub itu disahkan dan ditandatangani gubernur sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Aturan itu sejatinya dibuat sebagai panduan rancangan untuk Pulau C, Pulau D, dan Pulau E hasil reklamasi di utara Jakarta. Pergub itu ditetapkan Ahok pada 25 Oktober 2016.

Menurut Elisa, jika Anies memang mau menghentikan swasta dalam proses pembangunan di pulau reklamasi seharusnya mencabut atau mengubah pergub tersebut. Lalu menunggu perda baru yang masih akan dibahas dengan DPRD DKI Jakarta.

”Saya selalu bilang pergub itu harus dibatalin atau diubah. Pokoknya kalau misalnya mau serius bikin Pulau C dan Pulau D untuk kepentingan publik, itu pergubnya dulu harus diubah,” kata Elisa pada wartawan, Jumat (14/6/2019) lalu. ”Karena pergub itu (206/2016) yang bisa menjadi dasar bikin untuk HGB dan IMB,” sambungnya.

Elisa mengatakan jika Anies memang memiliki visi yang berbeda ketimbang Ahok terkait masalah reklamasi. Seharusnya jika memiliki kontrak politik mencabut, maka harus mengubah pergub tersebut.

Kemudian, Elisa pun menjelaskan janji Anies adalah menjadikan kawasan pulau reklamasi tersebut menjadi milik publik, bukan dikuasai oleh swasta, sebagaimana yang terjadi saat ini, masih setengah hati. Karena belum tertuang dalam peraturan daerah. ”Itu harus tertuang di panduan rencana tata ruang kotanya. Bukannya malah mengakomodasi panduan rancang kota gubernur sebelumnya,” bebernya.

Terpisah, Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuka terkait perkembangan pulau reklamasi yang berada di Teluk Jakarta. Sehingga tidak ada kabar simpang siur di masyarakat. ”Kalau (IMB) sudah diterbitkan, jelaskan secara terbuka alasan mengapa IMB dikeluarkan. Jangan tegas waktu melarang,” urainya.

Sehingga Pemprov DKI Jakarta pun dimintanya untuk tegas menetapkan kedudukan pulau reklamasi, baik sebagai lokasi bisnis, pemukiman, ruang terbuka hijau atau lainnya. Menurutnya, terpenting adalah kejelasan IMB yang seharusnya diterbitkan setelah pengesahan Raperda RZWP3K.

Sebab, lanjutnya, apabila IMB diterbitkan sebelum Raperda RZWP3K, IMB tidak memiliki landasan hukum. Sebab penerbitan IMB harus didasarkan pada peruntukan lahan yang merujuk pada dokumen tata ruang.

”Ada dua kemungkinan, pertama melegalkan yang tadinya dilarang atau justru IMB yang dikeluarkan ini adalah deskresi Gubernur. Harusnya dijelaskan dasarnya mengapa sampai dikeluarkan, jangan seakan-akan Gubernur melegalkan pelanggaran,” tukasnya. (ibl/nas/wok)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Memperkenalkan Sejarah Jakarta Melalui Hologram

Megapolitan / DPRD Enggan Mengesahkan Raperda Zonasi Pesisir

Megapolitan / YLBHI Nilai Penerbitan IMB Pulau D Tak Perhatikan Banyak Aspek

Megapolitan / YLBHI Nilai Penerbitan IMB Pulau D Tak Perhatikan Banyak Aspek

Megapolitan / Rusunawa Pasar Rumput Sedikit Lagi Rampung

Megapolitan / Pemprov Data Ulang Cagar Budaya di Jakarta


Baca Juga !.