Nasional

Lima Kontainer Limbah telah Dikembalikan ke Negara Asalnya

Editor: Ali Rahman

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, secara bersama-sama telah menyaksikan 5 kontainer milik PT. AS untuk dikembalikan ke negara asalnya atau di re-ekspor ke negara Amerika Serikat, Jumat (14/6/2019).

indopos.co.id - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, secara bersama-sama telah menyaksikan 5 kontainer milik PT. AS untuk dikembalikan ke negara asalnya atau di re-ekspor ke negara Amerika Serikat, Jumat (14/6/2019).

Kelima kontainer tersebut berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan izin yang dimiliki perusahaan sebagai importir produsen limbah Non-B3 berupa kertas dari Kementerian Perdagangan, seharusnya hanya boleh memuat scrap kertas dengan kondisi bersih tidak terkontaminasi limbah B3 dan tidak tercampur sampah.

Pelaksanaan pemuatan kontainer ke dalam kapal untuk re-ekspor telah dimulai sejak hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dan pada tanggal 14 Juni 2019 semua kontainer sudah berada dalam Kapal Zim Dalian yang siap berangkat menuju Amerika Serikat.

Awal teridentifikasinya kontainer yang tertahan ini bermula dari kecurigaan pihak Ditjen Bea dan Cukai. Saat masuk ke pelabuhan, kontainer-kontainer tersebut dialihkan ke jalur merah, yang berarti memerlukan pemeriksaan lanjut.

Dalam pemeriksaan bersama KLHK, dalam 5 kontainer tersebut ditemukan impuritas atau limbah lainnya antara lain sepatu, kayu, pampers, kain, kemasan makanan minuman dan sejumlah keran plastik dalam jumlah yang cukup besar. Pengaturan pelanggaran terhadap masuknya sampah ke wilayah NKRI telah diatur melalui Undang Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan pengaturan pelarangan masuknya limbah B3 diatur melalui Undang Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun pengaturan perpindahan lintas batas limbah secara Internasional juga telah diatur melalui Konvensi Basel yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan Presiden No.61 Tahun 1993, dimana vokal poin dari konvensi Basel tersebut adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, KLHK.

Re-ekspor ini menjadi pembuktian bahwa Indonesia telah berkomitmen menjaga wilayahnya agar tidak tercemar dengan masuknya sampah atau limbah dari negara lain. Secara internasional Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi Basel berarti juga telah menanggulangi perpindahan lintas batas limbah ilegal sebagaimana diatur dalam konvensi Basel. (adv)

 



Berita Lainnya kan