Megapolitan

Jelang Tahun Ajaran Baru, Subsidi Belum Disepakati

Redaktur: Syaripudin
Jelang Tahun Ajaran Baru, Subsidi Belum Disepakati - Megapolitan

Foto: Dok/INDOPOS

indopos.co.id - Rencana bantuan hibah kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk subsidi siswa SMK/SMA negeri di Kota Bekasi belum disepakati meski tahun ajaran baru 2019/2020 sudah dekat. Pasalnya, hingga kini perjanjian kerja sama pendidikan antara kedua pemerintah daerah belum disepakati.

”Anggarannya sudah ada. Cuma belum terealisasi saja hibah ke Pemprov Jawa Barat untuk bantuan siswa SMA/SMK negeri. Karena belum ada MoU antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov Jawa Barat,” terang Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Bekasi Inayatullah, Minggu (16/6/2019).

Inay menambahkan, alokasi bantuan hibah ke Pemprov Jawa Barat nilainya mencapai Rp 63 miliar. Bantuan sebesar itu diperuntukan membantu siswa warga Kota Bekasi yang bersekolah di SMA/SMK negeri di wilayah itu agar mendapat pendidikan gratis. ”Jadi bantuan ini untuk menambah subsidi yang sudah diberikan Pemprov Jawa Barat untuk siswa SMAdan SMK negeri,” ucapnya juga.

Sejauh ini, kata Inay juga, anggaran Rp 63 miliar itu sudah dialokasikan dalam APBD Kota Bekasi 2019. Jadi, jika anggaran itu dibutuhkan sudah bisa dicairkan. ”Pemakaian anggaran itu kan bisa sampai setahun. Jadi kalaupun bulan Mei 2019 ini belum juga dicairkan, masih ada enam bulan ke depan anggaran itu dicairkan,” tambahnya.

Anggaran sebesar itu, kata Inay lagi, untuk subsidi setiap siswa SMA dan SMK negeri Rp 75 ribu sampai Rp 100 ribu setiap bulannya. ”Sifatnya hanya membantu kekurangan subsidi. Jadi setiap warga Kota Bekasi yang bersekolah di SMA/SMK negeri di kota ini bisa gratis,” paparnya juga.

Keterlambatan pencairan dana hibah untuk siswa SMA/SMK negeri itu, diakui Inay juga, bukan terjadi di Pemkot Bekasi. Lantaran kedua pemerintah daerah masih menunggu kesepakatan sesuai persetujuan pemerintah pusat. ”Kalau urusan uang kita sudah ada, tinggal pencairannya saja,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, gagasan sekolah gratis sudah sering disampaikan pihaknya kepada Pemprov Jawa Barat. Salah satunya mengenai subsidi biaya sekolah siswa SMA/SMK negeri. ”Sudah kita sampaikan kok, terkait kerja sama pemberian dana hiban ini,” katanya.

Rahmat mengaku, formulasi kerja sama ini melibatkan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berasal dari Kota Bekasi. ”Insyaallah kita sanggup membantu agar siswa Kota Bekasi yang sekolah di SMA dan SMK negeri gratis,” tandasnya. (dny)

Baca Juga


Berita Terkait

Daerah / Santuni Pahlawan Demokrasi Rp 50 Juta

Megapolitan / Cegah Konflik, Emil Pangggil 47 Juragan Tambang

Nasional / SBY Sebut Rumdin Demis Digeledah, PDIP: Itu Fitnah


Baca Juga !.