Megapolitan

Siapapun Gubernurnya, Pembangunan Pulau Reklamasi Jalan Terus

Redaktur:
Siapapun Gubernurnya, Pembangunan Pulau Reklamasi Jalan Terus - Megapolitan

BERLANJUT - Suasana salah satu sudut Pulau D yang sedang dalam proses pembangunan pada Senin (17/6/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di pulau reklamasi tersebut. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

indopos.co.id - Kenyataan bahwa pembangunan di Pulau D tetap berlanjut tak bisa dihindari. Pulau yang hak pembangunan dan pengelolaannya dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah itu bahkan telah dipasarkan secara komersial. Pun Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta juga mengakui telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap 932 unit bangunan.

Padahal sebelumnya 932 unti bangunan yang terdiri dari 409 hunian dan 212 rumah kantor (rukan), termasuk 311 rumah kantor dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun di Pulau D sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Belakangan penerbitan IMB memantik polemik yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia dinilai telah melakukan ’blunder’ karena mengizinkan kelanjutan pembangunan di pulau buatan manusia yang terletak di Teluk Jakarta tersebut.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DKI Jakarta menyebut pulau reklamasi adalah proyek ambisius para pemilik modal. Dengan terbitnya IMB, Pemprov DKI Jakarta pun terkesan tunduk pada ambisi tersebut.

Eksekutif WALHI DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi menjelaskan, penerbitan IMB menunjukkan bahwa sesungguhnya reklamasi terus berjalan dan tidak dihentikan seperti yang diucapkan Anies. ”Penerbitan IMB berarti reklamasi itu masih berjalan. Aktivitas di atas reklamasi tidak bisa dipisahkan dari reklamasi itu sendiri,” ujar pria yang karib disapa Bagus di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Sejak awal, Anies memang tidak benar-benar menolak pembangunan di pulau reklamasi. Sikap itu semakin diperkuat dengan ditelurkannya Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018, tentang Penugasan kepada Jakarta Propertindo dalam Pengelolaan Tanah Reklamasi Pantai Utara Jakarta oleh mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut.

Dalam aturan yang diundangkan pada 16 November 2018 tersebut menjadi bukti bahwa PT Kapuk Naga Indah dengan Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakpro memiliki kerja sama bisnis terhadap pengelolaan pulau reklamasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) yang tertulis; pengelolaan lahan kontribusi dan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum tanah hasil reklamasi Pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Pulau C, Pulau D dan Pulau G.

Sejak awal, Anies pun paham kebijakan yang dibuatnya itu akan menjadi polemik. Dalam sesi wawancara dengan awak media di Cawang, Jakarta Timur, pada 23 November 2018, pria asal Kuningan, Jawa Barat itu, terang-terangan juga meminta Jakpro untuk menyusun tata kelola dan membuat presentasi kepada Pemprov. ”Baru habis itu kami putuskan kegiatan apa di pulau reklamasi,” ujar Anies kepada wartawan.

Pun dalam sesi wawancara itu, Anies juga menyebut bahwa siap menanggung risiko dari kebijakan yang dibuatnya. Ia siap, jika ada pihak yang tidak sependapat dengannya untuk membawa ke ranah hukum terutama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). ”Sebenarnya semua keputusan pemerintah bisa digugat ya. Selama ada PTUN, boleh, enggak apa-apa,” kata Anies.

Merujuk fakta bahwa IMB sudah diterbitkan, bahkan apartemen, ruko, dan hunian di Pulau D sudah dipasarkan oleh PT Kapuk Naga Indah, kritik yang menyasar Anies pun kian tajam.

Lewat pernyataan resmi yang diterima INDOPOS pada 13 Juni 2019 lalu, Anies menerangkan bahwa penerbitan IMB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) yang diundangkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pergub itu mengatur tentang rencana tata ruang di lahan hasil reklamasi tersebut.

Ia juga menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005 dalam memperjuangkan argumentasinya. Anies menjelaskan dalam Pasal 18 ayat 3, kawasan yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.

Pulau C dan D diterangkan sudah ada dalam RTRW DKI Jakarta, namun belum tertuang di RDTR. ”Oleh karenanya, gubernur saat itu (Ahok, Red) mengeluarkan Pergub 206 Tahun 2016 dengan mendasarkan pada PP tersebut. Jika tidak ada pergub tersebut maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan di lahan hasil reklamasi. Suka atau tidak suka atas isi pergub 206 tahun 2016, itu adalah fakta hukum yang berlaku dan mengikat,” tulis Anies.

Pernyataan Anies semakin dipertegas oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Dia menerangkan, bahwa Pemprov DKI tidak perlu menunggu peraturan daerah (Perda) dibuat untuk menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D. ”Pegangannya sampai sementara pergub itu,” tegasnya.

Terkait tidak adanya dasar hukum peraturan daerah yang hingga kini belum diterbitkan sebagai dasar penerbitan IMB, Saefullah menerangkan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang hingga kini belum disahkan tidak berkaitan dengan pembangunan di pulau reklamasi.

”RZWP3K itu tidak ada kaitannya. RZWP3K itu untuk mengatur zonasi pulau-pulau di sana,” kata Saefullah saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Kebon Sirih Terbelah

Namun, para wakil rakyat di Kebon Sirih bersikukuh bahwa Anies telah melakukan ’blunder’. Bahkan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta mengaku kecolongan karena IMB bernomor 62/C.37a/31/-1.785.51/2018 terbit pada November 2018, tidak terendus oleh para legislator.

Pandapotan beranggapan, Raperda RZWP3K harus lebih dulu rampung, sebelum IMB diterbitkan. Terkait hal tersebut, pihaknya mengaku tengah mencari informasi terkait penerbitan IMB di Pulau Maju. Namun, dia juga telah berusaha menanyakan perosalan ini kepada Kepala DPMPTSP Benny Agus Chandra. Tapi, yang bersangkutan hingga kini belum memberikan konfirmasi kepada Pandapotan.

”Peraturan daerah terkait zonasi yang menjadi dasar penerbitan IMB belum disahkan, sehingga penerbitan IMB cacat,” urainya.

Sehingga dirinya mempertanyakan konsistensi Anies yang menolak adanya reklamasi selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 lalu. Terbitnya IMB merupakan bukti, buruknya koordinasi antara Anies dengan jajarannya. ”Kita lihat ada miss (koordinasi) di sini, beda sikap dan ucapan. Jangan-jangan Pak Anies belum tahu, itu yang mau kita tanya,” pungkas politikus PDI-P itu.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas menyinggung usulan zonasi pulau reklamasi yang sempat diajukan Anies. Dengan terang-terangan dia menyebut bahwa Gubernur DKI Jakarta Ke-17 itu tidak konsisten terhadap ucapan yang keluar dari mulutnya. ”Kebijakan gubernur harus konsisten. Beliau kampanye hentikan reklamasi. IMB ini, padahal zonasinya belum dibahas di DPRD,” ucap Hasbi.

Hasbi tidak mengetahui alasan ditariknya rencana peraturan soal zonasi di pulau reklamasi. Namun, dia berasumsi janji kampanye Anies menjadi alasan pencabutannya. ”Mungkin gubernur waktu itu janji, beliau kampanye kan menghentikan reklamasi. Sebenarnya tidak masalah selama itu tidak keluar aturan,” kata dia.

Hasbi tidak mempersoalkan penerbitan IMB jika sudah ada aturan zonasi dan pemanfaatan wilayah. Namun, kata dia, sampai saat ini aturan zonasi itu belum keluar. ”Zonasi tata ruangnya seharunya diselesaikan dulu. Zonasi tata ruang selesai, baru keluarkan izin,” ucap Hasbi.

Ketua Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Bestari Barus juga mengungkapkan bahwa Dewan harus menggunakan hak interpelasi untuk menagih penjelasan ihwal penerbitan IMB di Pantai Maju. Ia menyebut, legalitas di pulau reklamasi belum jelas hingga kini. Untuk itu hak interpelasi akan digunakan untuk meminta penjelasan pemerintah. ” Penting untuk dapat penjelasan yang sejelas-jelasnya,” ucap anggota Komisi D, Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta itu.

Ada yang menolak, tapi ada juga yang mendukung kebijakan Anies Baswedan. Dukungan itu datang dari politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Fraksi PKS DPRD Jakarta Abdurahman Suhaimi mengatakan tindakan Anies Baswedan menerbitkan IMB pulau reklamasi tak menyalahi aturan. Menurut dia, tindakan Anies pasti sudah melalui kajian mendalam dan merupakan rekomendasi dari timnya.

Selain itu, ujar Suhaimi, penerbitan IMB pulau reklamasi merupakan realisasi dari pemanfaatan pulau reklamasi. Hal tersebut selaras dengan janji Anies saat kampanye dulu yang akan menghentikan proyek reklamasi dan memanfaatkan yang sudah ada. ”Jadi, penghentian (proyek reklamasi) sudah memenuhi janji. Nah, pemanfaatannya itu adalah untuk masyarakat luas. Itu dua-duanya terpenuhi janjinya,” ujar Suhaimi.

Dukungan juga disampaikan, partai yang mengusung Anies dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, 2017 lalu. Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta Abdul Ghoni mengatakan akar dari permasalahan IMB ini bermula dari pengesahan bangunan yang dilakukan di zaman Ahok.

Ghoni menjelaskan ratusan bangunan itu sudah ada sejak zaman Ahok menjabat sebagai orang nomor satu di Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, Ahok pasti mengetahui asal-muasal pembangunan di atas lahan reklamasi tersebut.

”Saat itu kan tidak ada izinnya. Ilegal. Kan Ahok yang sahkan. Jadi dia memberikan aturan yang salah. Jadi jangan hanya dilihat dia pengembang besar dan diberikan dispensasi,” pungkas Ghoni. (wok/ibl/nas)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / YLBHI Nilai Penerbitan IMB Pulau D Tak Perhatikan Banyak Aspek

Megapolitan / YLBHI Nilai Penerbitan IMB Pulau D Tak Perhatikan Banyak Aspek

Megapolitan / Rusunawa Pasar Rumput Sedikit Lagi Rampung

Megapolitan / Pemprov Data Ulang Cagar Budaya di Jakarta


Baca Juga !.