Opini

Anak Perusahaan

Redaktur: Juni Armanto
Anak Perusahaan - Opini

Oleh Dahlan lskan

 

Siapa tahu. Diam-diam banyak yang berdoa, terutama para eksekutif BUMN, lebih-lebih para eksekutif anak-anak perusahaannya. Bunyi doa itu mungkin begini.  Semoga mahkamah konstitusi (MK) menyatakan anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN.

Saat ini, Anda Iebih tahu, MK sedang menyidangkan sengketa pemilihan umum. Pengacara pasangan calon presiden N0 02, menjadi pemohonnya.  Isi permohonannya Anda sudah Iebih tahu dari saya. Salah satunya bersinggungan dengan anak perusahaan BUMN.

Wajar kalau mereka ikut dag-dig-dug. Hati mereka ikut komat-kamit berdoa. Kalau doa mereka terkabul horeee... Perjuangan lama mereka mencapai hasilnya. Para eksekutif anak perusahaan BUMN bisa Iebih Ieluasa dalam mengembangkan bisnis, tanpa ketakutan yang berlebihan.

Tidak ada Iagi ancaman yang merugikan keuangan negara. Para eksekutif itu bisa berlindung sepenuhnya pada UU Perseroan Terbatas, seperti perusahaan swasta pada umumnya. Mereka juga bisa bersaing Iebih seru dengan swasta.

Mereka cukup berbekal pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS). Itulah Iembaga tertinggi dalam sebuah perusahaan. Begitu RUPS sudah setuju,  tidak ada Iagi persoalan hukum.

Tidak akan Iagi dikenakan UU keuangan negara. Tidak akan ada Iagi kesalahan prosedur. Bila kesalahan itu sudah dilaporkan, RUPS sudah menyetujuinya. Sejarah baru. Angin baru. Suasana baru. Selama ini tidak begitu. Jangankan berlindung di UU PT. Mau berlindung ke UU BUMN saja tidak bisa. Tetap harus tunduk pada UU keuangan negara.

Sudah banyak ahli hukum dagang. Banyak ahli hukum perusahaan yang bersaksi di pengadilan. Bahwa mereka tidak harus disalahkan berdasar UU keuangan negara. Mereka itu perusahaan, bukan instansi pemerintah. Bentuknya pun sudah PT. Bukan Perusahaan Negara(PN) atau Perusahaan Daerah(PD).

Tapi sudah begitu banyak saksi ahli, dengan kapasitas setinggi apa pun, bersaksi di pengadilan, belum pernah satu pun berhasil meyakinkan pengadilan. Pengadilan tetap memutuskan mengenakan UU Keuangan Negara. Bahkan hal itu sudah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung. Sudah kuat sekali. Sangat kuat. Sejak lama memang sudah begitu. Sampai belakangan ini.

Akankah tidak lama Iagi akan ada putusan MK seperti yang mereka harapkan? Yang intinya berlawanan dengan putusan MA? Adakah putusan MA itu jadi bahan pertimbangan MK? Atau akankah MK punya keputusannya sendiri yang akan menafikan putusan MA?

Bukankah kalau begitu putusan MK yang akan berlaku karena derajatnya Iebih tinggi? Wallahualam. Saya bukan ahli hukum. Apakah memang begitu, saya tidak sepenuhnya tahu. Biarlah para ahli hukum yang berdiskusi. Saya juga bukan ahli doa. Tapi saya tahu itulah doa para eksekutif anak perusahaan BUMN. Begitu krusial persoalan anak perusahaan BUMN itu sekarang. Sampai masuk ke arena politik tertinggi segala. Saya pusing.

Baca Juga


Berita Terkait

Opini / Ofo Bekas

Opini / Koko Donald

Opini / Lamis Lambe

Opini / Dokter Tisha

Opini / Rich Weber

Opini / Samsung Heel


Baca Juga !.