Ekonomi

Ini Klarifikasi Gaprindo soal Iklan Rokok di Media Online dan Internet

Redaktur: Ali Rahman
Ini Klarifikasi Gaprindo soal Iklan Rokok di Media Online dan Internet - Ekonomi

ilustrasi

indopos.co.id - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menyampaikan pernyataan dan klarifikasi soal pemberitaan iklan rokok di media online dan internet yang marak beberapa hari terakhir ini.

Ketua Gaprindo, Muhaimin Moefti mengatakan, ada beberapa poin klarifikasi atas hal itu. Pertama, anggota Gaprindo patuh pada peraturan perundangan yang mengatur industri hasil tembakau Indonesia, khususnya yang mengatur pengendalian iklan rokok.

"Peraturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, serta Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran," jelasnya kepada INDOPOS melalui pesan tertulis, Selasa (18/6/2019).

Kedua, dalam kedua peraturan perundangan tersebut, salah satu bentuk pengendalian iklan rokok adalah, dilarang memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok, serta tidak mencantumkan kata rokok.

Ketiga, secara khusus dalam PP 109/2012, terdapat ketentuan iklan di media teknologi informasi, yaitu situs merek dagang produk tembakau harus menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepada orang berusia 18 tahun ke atas.

Berikutnya, merujuk pada poin-poin itu, Gaprindo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah memblokir iklan rokok atau konten di media online dan internet yang menampilkan wujud rokok dimana hal tersebut melanggar UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002 Pasal 46 ayat (3) butir c dan melanggar PP 109/2012 Pasal 27 ayat (c) dan (d).

Namun demikian, Gaprindo menolak dengan tegas upaya-upaya yang mendorong pelarangan total iklan rokok di internet selama iklan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan seperti tertuang dalam PP 109/2012 dan UU 32/2002.

"Untuk itu, pemerintah sebaiknya melakukan penegakan hukum berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demi terwujudnya suatu kepastian usaha dan keadilan hukum bagi pelaku usaha industri hasil tembakau nasional," harapnya. (dai)

 

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.