Megapolitan

Pulau Reklamasi Dibayangi Korupsi, Mayoritas Fraksi DPRD Sepakat Usut Penerbitan IMB

Redaktur:
Pulau Reklamasi Dibayangi Korupsi, Mayoritas Fraksi DPRD Sepakat Usut Penerbitan IMB - Megapolitan

BISA DIMANFAATKAN - Deretan bangunan di kawasan Pulau D, Teluk Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D. Foto: Galih Prdaipta/ANTARA

indopos.co.id - Para politikus di Kebon Sirih merasa ada yang salah dengan diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap 932 unit gedung di Pulau D. Meski sempat mengalami perbedaan pendapat, kini sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta pelan-pelan satu suara.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat dukungan dari dua partai pengsungnya pada pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahteran (PKS).

Tapi, belakangan Fraksi Partai Gerindra ikut berubah pandangan. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni pun berpendapat pemerintah provinsi harusnya tidak melegalkan pembangunan di pulau yang hak pengelolaannya dimilik oleh PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan dari PT Agung Sedayu Group.

Menurut Ghoni, pembangunan di pulau reklamasi bermasalah tanpa adanya dasar hukum. Termasuk pembangunan fasilitas publik yang dijanjikan Gubernur DKI Anies Baswedan. ”Daripada pandangan beda-beda, tunggu lah,” ucap Ghoni kepada awak media.

Sama seperti kolega lainnya di Kebon Sirih, Ghoni berpendapat, aturan penerbitan IMB harusnya berdasarkan peraturan daerah. Sementara, saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) bahkan belum diundangkan. ”Nanti akan tertera di situ aturan mainnya,” ujarnya.

Ghoni pun setuju untuk memanggil Pemprov DKI soal penerbitan IMB terhadap bangunan di pulau reklamasi. Selain itu, dia juga meminta kepada Anies Baswedan bersikap tegas. Bukannya berlindung dari Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) yang diundangkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pergub itu mengatur tentang rencana tata ruang di lahan hasil reklamasi tersebut.

”Kalau belum ada raperdanya atau peraturan yang menguatkan, lebih baik jangan. Harus tegas, kalau kata Fraksi PDI-P mencla-mencle,” celetuk Ghoni.

Desakan atas persoalan penerbitan IMB ini diusut lebih dalam, disadari betul oleh Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Anggota Fraksi Partai Hanura Muhammad Guntur meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk menelusuri persoalan mengenai pulau reklamsi di Teluk Jakarta. ”Untuk menghindari adanya dugaan korupsi dalam peneribitan IMB di pulau reklamasi ini saya kira enggak ada salahnya KPK turun tangan,” ujar pria yang juga menjabat sebagai anggota di Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta tersebut.

Pria kelahiran Jakarta, 8 Juli 1976 ini menjelaskan, pihaknya sedang mengumpulkan beberapa temuan yang diduga menyalahi prosedur. Nantinya, ia akan menyerahkan bukti-bukti itu ke KPK agar segera diselidiki.

Ayah empat anak ini menyebut, terbitnya IMB itu jelas menyalahi aturan karena Perda RZWP3K masih di dalam tahap pembahasan antara legislatif dan ekskutif. ”Yang pasti penerbitan IMB oleh eksekutif adalah langkah yang salah karena perda zona pesisir belum selesai dibahas,” katanya.

Ia menilai gurita korupsi proyek reklamasi telah aktif kembali. Dirinya menduga jeritan gurita tak hanya melibatkan jajaran eksekutif saja, melainkan menyasar ke beberapa anggota legislatif di Kebon Sirih. ”Berharap masyarakat maupun DPRD untuk bekerja sama memantau dan meminta Pemprov DKI mencabut kembali IMB yang telah dikeluarkan. Karena ini akan berdampak sangat buruk terhadap kinerja Pemprov DKI,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD DKI, Santoso, mengatakan dirinya tak percaya jika Anies bisa berani mengeluarkan IMB di pulau reklamasi. Oleh karenanya, Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta ini memerintahkan koleganya untuk menelusuri kasus ini. ”Saya meminta Fraksi Demokrat di DPRD DKI untuk menelusuri penerbitan IMB,” tegasnya.

Penelusuran tersebut penting dilakukan, untuk memastikan penerbitan IMB tidak menyalahi prosedur. Dengan demikian, masyarakat disajikan informasi yang lengkap dan tidak sumir.

Santoso pun berharap raperda soal pulau reklamasi segera dibahas. Dia menjelaskan hingga kini raperda itu belum dibahas karena tertangkapnya salah satu mantan anggota DPRD DKI terkait masalah reklamasi.

”Maka semuanya di-hold. Sampai saat ini belum ada (pembahasan). Mengenai zona pesisir itu belum ada pengaturannya. Dan di kemudian hari harapannya juga jangan sampai terjadi peraturan belum ada, tapi pembangunan sudah berjalan. Harapan saya ini bisa dilakukan Gubernur DKI Jakarta,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pihaknya masih meyakini kalau penerbitan IMB di pulau reklamasi masih menyalahi aturan.

Argumentasi Gembong adalah Perda RZWP3K belum diundangkan. Padahal aturan tersebut merupakan landasan hukum untuk IMB bisa terbit. ”Aneh-aneh saja. Tata ruang kita belum direvisi, kok sudah menerbitkan IMB. Ini kan jelas menyalahi aturan yang ada. Prosedur hukumnya tidak dilalui dengan baik. Artinya alas hukumnya penerbitan IMB itu tidak ada,” tandasnya.

Tapi Anies Baswedan tidak sendirian. Dukungan terhadap kebijakan yang dibuat oleh mantan menteri pendidikan itu datang dari politikus PKS. Ketua Fraksi PKS DKI DPRD Jakarta Abdurahman Suhaimi mengatakan tindakan Anies Baswedan menerbitkan IMB pulau reklamasi tak menyalahi aturan.

Menurut dia, tindakan Anies pasti sudah melalui kajian mendalam dan merupakan rekomendasi dari timnya. Selain itu, ujar Suhaimi, penerbitan IMB pulau reklamasi merupakan realisasi dari pemanfaatan pulau reklamasi.

Hal tersebut selaras dengan janji Anies saat kampanye dulu yang akan menghentikan proyek reklamasi dan memanfaatkan yang sudah ada. ”Jadi, penghentian (proyek reklamasi) sudah memenuhi janji. Nah, pemanfaatannya itu adalah untuk masyarakat luas. Itu dua-duanya terpenuhi janjinya,” ujar Suhaimi.

Pun Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah yang menjelaskan, bahwa penerbitan IMB terhadap 932 unit bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan), dan 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun tidak membutuhkan perda untuk melegalkan pembangunan di pulau reklamasi.

Menurut dia, Raperda RZWP3K tak terkait pembangunan di pulau reklamasi. Menurut dia, dasar hukum yang dibutuhkan cukup dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E. Pergub itu ditandatangani mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. ”Pegangannya sampai sementara pergub itu,” kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Soal masa berlaku pergub, kata Saefullah, pihaknya saat ini tengah merevisi Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR baru bakal segera diajukan ke DPRD DKI. Selain itu, RZWP3K juga tengah direvisi dan bakal segera dibahas di DPRD. ”Sudah masuk tinggal tunggu pembahasan,” terangnya.

Saefullah mengatakan, empat pulau reklamasi yang sudah telanjur berdiri tak akan dianggap sebagai pulau. Keempatnya akan dianggap sebagai pantai. ”Tidak ada lagi konsep pulau, jadi konsepnya pantai, bagian dari daratan, termasuk yang di perluasan (seperti) Pantai Ancol,” bebernya. Dampaknya, kata Saefullah, pihaknya tak membutuhkan aturan khusus soal reklamasi.

Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) Jakarta yang sudah dicabut, tak akan diajukan lagi. Pada 2017 lalu, Anies Baswedan mencabut dua raperda tentang reklamasi, yaitu Raperda RTRKS Pantura dan RZWP3K.

Dua raperda itu sedianya dibahas di DPRD DKI. Setelah dicabut dan diperbaiki DKI, nasib kedua raperda tak terdengar lagi.

Minta Bangunan Dibongkar

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta tetap merekomendasikan pembongkaran pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta meski beberapa pulau sudah terbangun, seperti Pulau C, D, G, N.

”Sebenarnya ada dua pilihan, dibongkar atau dijadikan ruang terbuka hijau (RTH). Tetapi, kami tetap usulkan dibongkar,” kata Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi saat konferensi pers di Jakarta, Senin (17/6/2019). Hal tersebut disampaikan menanggapi diterbitkannya IMB oleh Pemprov DKI Jakarta di Pulau D.

Alasan pulau reklamasi itu harus dibongkar, kata dia, karena tidak ada jaminan jika dijadikan sebagai RTH ke depannya akan terus bertahan sesuai fungsinya tersebut.

Pria yang karib disapa Bagus itu menyampaikan langkah pertama yang harus dilakukan secara tegas adalah menghentikan segala aktivitas. Termasuk pembangunan bangunan di pulau yang sudah menutupi sebagian laut di Teluk Jakarta tersebut. ”Jangan takut keterlanjuran untuk tidak dibongkar. Kita cenderung (menganggap) ini terlanjur, bisa rugi atau apa. Tetapi, kalau urusan negara harus tegas,” saran dia.

Apalagi, hal ini menyangkut lingkungan hidup di ibu kota. Terutama ekosistem laut, yang selama ini kondisinya kian buruk. Selain itu, Bagus mengingatkan konsep reklamasi Teluk Jakarta harus dihapuskan dalam segala kebijakan tata ruang, baik di tingkat pusat maupun daerah.

”Kalau (reklamasi) masih ada di seluruh kebijakan ruang, akan jadi persoalan lagi. Reklamasi harus ditarik karena akar masalahnya di situ. Tidak jelas arahnya ke mana, tetapi diberikan ruang,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tidak akan membongkar bangunan yang sudah berdiri di tanah reklamasi di Teluk Jakarta.

Dalam keterangan tertulisnya, Anies menyebutkan para pengembang telah membangun sekitar seribu unit rumah tanpa IMB yang dibangun pada periode 2015-2017 berdasarkan Pergub Nomor 206 Tahun 2016.

”Pergub 206/2016 itulah yang jadi landasan hukum bagi pengembang untuk membangun. Bila saya mencabut Pergub itu, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bangunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi hilang,” tulis Anies dalam keterangan resminya.

Apabila pergub itu dicabut, kata dia, masyarakat, khususnya dunia usaha akan kehilangan kepercayaan pada peraturan gubernur dan hukum karena pernah ada preseden seperti itu. (wok/nas/ibl)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Pemilihan Wagub DKI Molor, Saling Lempar Tanggung Jawab

Megapolitan / DPRD Enggan Mengesahkan Raperda Zonasi Pesisir

Megapolitan / YLBHI Nilai Penerbitan IMB Pulau D Tak Perhatikan Banyak Aspek

Megapolitan / Anies Disebut Tidak Memenuhi Empat Syarat Pemberian IMB di Pulau D


Baca Juga !.