Headline

Refly Harun, Sosok Berlatar Hukum yang Dibutuhkan Pelindo I untuk jadi Komisaris

Redaktur: Juni Armanto
Refly Harun, Sosok Berlatar Hukum yang Dibutuhkan Pelindo I untuk jadi Komisaris - Headline

Refli Harun

Jangan hanya jadi pajangan. Sosok komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut untuk bisa lebih memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan perusahaan. Edisi kali ini, INDOPOS mengupas para komisaris yang duduk di perusahan BUMN. Untuk edisi pertama dikupas para komisaris yang duduk di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Seperti apa sosoknya?

 

Awal September 2018, kabar tak sedap sempat muncul. Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Indonesia, Dr Refly Harun SH MH LLM mendadak dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Jasa Marga (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

 Isu yang tersebar pencopotan itu terkait sikap Refly yang terkadang mengkritik pemerintahan Jokowi. Saat itu, pria kelahiran Palembang, 26 Januari 1970 tersebut mengaku tidak tahu alasan pencopotan dirinya, apakah terkait sikap kritisnya sebagai akademisi. Namun

kala itu, Menteri BUMN Rini Soemarno langsung melakukan klarifikasi, bahwa pencopotan Refly bukan lantaran mengkritik pemerintah, tapi didasarkan atas kebutuhan organisasi.

  Ya Refly dipindah menjadi Komut PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I (Persero). Menurut Rini, Pelindo I membutuhkan sosok dengan latar belakang hukum seperti Refly.

Saat menjabat sebagai Komut Jasa Marga, banyak masyarakat yang mengkritik. Sebab, Refly dinilai tidak memiliki kompetensi. Latar belakang pendidikannya di bidang hukum tidak relevan dengan bidang yang diawasi.

’’Saya jadi komisaris pada 18 Maret 2015. Itu pertama kali saya ditunjuk sebagai Komut. Hukum tata negara ditaruh di bisnis jalan tol. Saya tidak langsung mengatakan iya (jabatan komut Jasa Marga, Red). Saya menghubungi beberapa kerabat seperti Hendry Safari, komut Telkom; Chandra M. Hamza, komut PLN kala itu. Mereka mendukung saya mengambil jabatan itu,’’ kata Refly.

Dari latar belakang pendidikan, Refly memang lebih serius mendalami ilmu hukum. Di mulai setelah dia meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, lalu Master (S2) Jurusan International Human Rights Laws dari University of Notre Dame Amerika Serikat, dan Doktor (S3) dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.​​​​

Refly juga pernah meraih Fulbright Scholarship Chevening Fellowship 2009 dan Konrad Adenauer Stiftung Fellowship pada 2010. Untuk prestasi lainnya antara lain Bawaslu Award sebagai Pengamat Hukum Terfavorit pada 2015 dan sebagai pengamat Pilkada Terbaik pada 2016.

Sederet jabatan pernah diemban Refly antara lain konsultan dan peneliti di Centre of Electoral Reform (CETRO), Staf Ahli Mahkamah Konstitusi (MK) selama empat tahun hingga 2007, pada 2010 sebagai Ketua Tim Investigasi Mafia Hukum di MK. Ini setelah dia ditunjuk Ketua MK kala itu Mahfud M.D. untuk memberantas adanya dugaan mafia hukum. Lalu pada 2016 bergabung dengan Tim Pakar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI pada 2016 hingga saat ini. ​

 Refly menerangkan, tugas komisaris tidak bekerja secara individu, tapi bekerja bersama-sama komisaris lainnya dibantu komite. Ada Komite Audit Keuangan dan Audit Kinerja. Meski demikian, menjadi komisaris di perusahaan pelat merah tidak semudah yang dipikirkan Refly.

Menjadi komisaris memiliki tanggung jawab besar untuk mengembangkan perusahaan.

’’Dewan Komisaris ada enam, Komut dan lima (komisaris, Red) yang lain dari Kementerian BUMN, Sekjen PUPR, Sekretaris Dewan Direksi, dan lain-lain. Saya paling muda, dan harus memimpin mereka, yang sudah makan asam garam,” paparnya.

Menurut Refly, sebagai komisaris harus bersikap profesional. ’’Dewan Direksi memberi nasihat dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Yang paling penting komisaris harus memiliki integritas tinggi,’’ tandasnya.

Selama menjadi komisaris, Refly mengaku tidak pernah melakukan rekrutmen karyawan baru dan tidak ada sedikitpun menguntungkan diri sendiri.

  Selain Refly, Komisaris Pelindo I lainnya antara lain Lukita Dinarsyah Tuwo, Bambang Setyo Wahyudi, Winata Supriatna, dan Heryadi. Berdasarkan pelindo1.co.id, sosok Lukita, pria kelahiran Bandung, 25 September itu menamatkan pendidikan sarjananya pada Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1985. Lalu pada 1992, dia meraih gelar Master (S2) dari University of Vanderbilt, Amerika Serikat (AS) dan pada 1998 menerima gelar Ph.D (S3) dari University of Illinois Urbana, Champaign, AS.

Lukita mengawali karirnya dengan tergabung sebagai Management Trainee Production Planner, Elida Gibbs Division, PT Unilever Indonesia, Jakarta pada 1986. Dia pernah tergabung dalam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada 2010, menjabat Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Dia juga menjabat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga 2017.

Lukita tercatat sebagai Anggota Dewan Penasihat PII, Anggota Dewan Penasihat Masyarakat Logistik, Ketua Ikatan Alumni TI ITB hingga Ketua Dewan Pakar Kerukunan Keluarga Minahasa Selatan. Dengan pengalamannya di berbagai kementerian dan bidang usaha Lukita dipercaya memimpin BP Batam sejak 2017.

Berikutnya sosok Bambang tak beda jauh dengan Refly yang menggeluti bidang hukum. Bambang menjabat Komisaris Pelindo I sejak 4 Oktober 2017. Pria kelahiran di Kediri, 26 Agustus 1957 tersebut memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 1983, kemudian Master (S2) pada jurusan Manajemen Personel di STIE IPWI Jakarta pada 2000, dan gelar Doktor Honoris Causa dari UNS Surakarta pada 2015.

Untuk karir, pria yang bermukim di Depok itu pernah menjabat sebagai Staf  TU Kejagung RI pada 1985, Jaksa Fungsional di Kejari Jakarta Utara (1988), Kepala Sub Seksi  TPUL  Kejari Jakarta Pusat (1992), Kepala Kejaksaan Negeri B Kejari Barabai (2000), Kepala Kejaksaan Negeri A Kejari Bojonegoro (2007), Kepala Kejaksaan  Tinggi B Kejati Sumut (2011), Direktur Perdata Kejagung RI (2012), Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Sumut (2013), Sekretaris JAM Perdata dan  Tata Usaha Negara Kejagung RI (2014), Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung RI (2015).

 Sosok komisaris selanjutnya, Winata Supriatna. Pria kelahiran Karawang, 9 Desember 1959 itu menjabat komisaris sejak 21 November 2017.  Winata menyelesaikan Sarjana Jurusan Ekonomi Manajemen Universitas Padjajaran pada 1984, lalu Magister Manajemen (S2) di Universitas Satyagama pada 1999. Untuk penghargaaan, dia pernah memperoleh Satyalancana Karya Satya 20 tahun pada 2009 dan Bintang Jasa pada 2014.​​

Terkait jenjang karir, Winata pernah menjabat Kepala Bagian Anggaran Pembangunan di Biro Anggaran Sekretariat Sekretaris Negara pada 1999, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan (2011), Kepala Sekretariat Presiden (2011),  Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Otonomi Daerah Kementerian Sekretariat  Negara (2014), Staf  Ahli  Bidang Ekonomi, Maritim,  Pembangunan Manusia dan, Kebudayaan (2015). ​

Disusul sosok Heryadi. Pria kelahiran Jakarta, 24 September 1951 itu meniti karir di bidang militer. Diawali dengan pangkat Letnan Dua (Letda) pada 1973,  Brigadir Jenderal (Briogjeb) pada 2002 dan Mayor Jenderal (Mayjen) pada 2006. Heryadi pernah terlibat dalam Operasi Seroja di Timor-Timur hingga Operasi Penanggulangan Bencana Pasca Tsunami di Aceh. Untuk jabatan, Heryadi sempat menjadi Asisten Intelijen Panglima TNI, Staf Ahli Panglima TNI Bidang Hubungan Internasional, Wakil Asisten Intelijen Kepala Staf Umum TNI, Atase Pertahanan RI di Paris, Pengendali Anggaran Operasi Militer, dan Instruktur di Secapa dan Pussenif TNI AD.

Pendidikan militer dimulai saat masuk AKABRI pada 1973, lalu Suslapaif  (1984), Seskoad (1989), Sesko LN di Inggris pada 1992, Seskogab di Australia pada 1995, dan Lemhanas pada 2002. Ketangkasannya dalam dunia militer membawa dia menerima berbagai tanda kehormatan antara lain Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun dan 24 tahun, Satya Lencana Dwidya Sistha, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya dan Pratama, serta Bintang Yudha Dharma Naraya dan Pratama. (bar/aen)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Asyiknya Bermain dan Belajar di RPTRA Gondangdia (1)

Opini / Merajut Harmoni Dalam Keragaman

Megapolitan / "Yakin", Burung Cinta yang Dihargai Rp500 Juta Lebih


Baca Juga !.