Nasional

Tak Satu Suara soal Lapas di Pulau Terpencil

Redaktur: Riznal Faisal
Tak Satu Suara soal Lapas di Pulau Terpencil - Nasional

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto

indopos.co.id – Adanya usulan pembangunan lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk para koruptor di pulau terpencil memunculkan pro-kontra. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menolak wacana itu dan menyarankan hal tersebut dikaji secara mendalam.

"Sering kali kita mau mengambil gagasan ide dari sebuah peristiwa. Ini harusnya lebih holistik," ujarnya Politikus Partai Gerindra itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (18/6/2019).

Fadli mengatakan, permasalahan di Lapas saat ini adalah penghuni yang melebihi kapasitas, terutama untuk para narapidana kasus narkoba. Masalah ini dianggap lebih perlu dicarikan jalan keluar. "Jadi over kapasitas ini menurut saya yang menjadi masalah besar sekarang," ucap wakil ketua umum Partai Gerindra itu.

Menurut Fadli, para narapidana, termasuk korupsi, harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, yang jadi penjara para koruptor kelas kakap dan dibangun sejak 100 tahun lalu masih cukup manusiawi.

"Tapi, di Lapas lain saya kira yang saya kunjungi cukup banyak over kapasitas dan tidak manusiawi, tidak layak gitu. Seperti di Jakarta, di mana-mana saya lihat itu over kapasitas," ungkap dia.

Sebaliknya, anggota Komisi III DPR Dwi Ria Latifa sepakat dengan usulan Lapas khusus bagi koruptor dan pengedar narkoba di pulau terpencil.

"Sebetulnya Nusakambangan dan Sukamiskin itu sudah tidak layak lagi dan over kapasitas atau memang kita punya kebijakan untuk masalah narkoba dan korupsi ini harus diseriusi saya setuju, enggak apa-apa. Karena apa? sekarang kan Nusakambangan dan Sukamiskin sudah kurang layak lagi kayaknya," paparnya saat dihubungi, Selasa (18/6/2019).

Ria menjelaskan, para narapidana kasus narkoba sudah membuat sindikat di dalam Lapas. Karenanya, disarankan pembangunan Lapas harus dibarengi dengan sistem rekrutmen yang baik. Begitupun dengan narapidana korupsi yang notabenenya mayoritas mantan pejabat.

"Jadi jangan berpikir kita hanya membuat satu penjara baru tapi juga berpikir apabila dibuat yang baru dipikirkan sistemnya, rekrutmen petugasnya, pengawasannya betul-betul sistemik. Jadi enggak ada lagi cerita-cerita mereka bisa gunakan handphone untuk mengedarkan atau membuat sindikat di dalam penjara. Untuk para narapidana korupsi pun tidak bisa seenaknya pelesiran," ungkap Ria.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto terus mendorong adanya Lapas di pulau terpencil di Indonesia. Itu menyusul insiden plesiran terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto dari Lapas Sukamiskin, Bandung.

Wiranto menilai, keberadaan Lapas di pulau terpencil meminimalisasi narapidana yang hendak kabur. "Kalau di pulau kan nggak bisa cuti, nggak bisa ngelayap. Masa mau berenang, kan nggak bisa. Maka sudah ada pikiran ke sana, semua tentu masih perlu rencana dan dukungan lain yang bisa mengarah ke sana," katanya di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Menurut Wiranto, pemerintah memang hendak membuat Lapas untuk narapidana kasus kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkotika dan terorisme. Ia menilai, Lapas di pulau terpencil itu bisa diperuntukkan untuk narapidana korupsi, narkotika dan terorisme.

"Sudah ada pemikiran untuk menggunakan pulau-pulau terpencil, yang banyak di Indonesia. Kita kan sudah ada 17 ribu pulau, yang baru dihuni 11 ribu pulau. Masih ada enam ribu pulau yang nggak dihuni," kata Wiranto. (aen/yah)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.