Nasional

BPKH Minta Tak Dikenakan Pajak

Redaktur: Darul Fatah
BPKH Minta Tak Dikenakan Pajak - Nasional

PRESTASI - BPKH Raih WTP dari BPK Foto; deri/indopos

indopos.co.id - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)  mencatatkan dana pengelolaan pada 2018 mencapai Rp 112,3 triliun. Meningkat sekitar Rp 10 triliun dari tahun sebelumnya, sebesar Rp 102,5 triliun. Dana tersebut ditempatkan di bank syariah atau unit usaha syariah sebesar Rp 65,4 triliun atau 58 persen dan investasi surat berharga syariah sebesar Rp 46,9 triliun atau 42 persen.

"Tahun kemarin kita bayar pajak sekitar Rp 1 triliun lebih. Deposito (dan investasi lainnya) kena pajak. Kami berharap BPKH tidak dikenakan pajak. Sebab lembaga lain, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Taspen tidak dikenakan pajak. Kalau kita tidak dikenakan pajak, dana itu bisa lebih banyak," ujar Kepala BPKH Anggito Abimanyu di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Dia mengatakan, nilai manfaat BPKH yang diperoleh di 2018 adalah Rp 5,7 triliun. Lebih tinggi dibandingkan 2017, sekitar Rp 5,28 triliun.  Dana kelolaan BPKH tahun lalu berasal dari setoran jamaah haji sebesar Rp 107,18 triliun atau 95 persen dari keseluruhan dana kelolaan. "Kemudian ada dana abadi umat (DAU) sebesar Rp 3,52 triliun (3 persen dari total dana kelolaan), dan nilai manfaat sebesar Rp 1,65 triliun (2 persen)," ungkap Anggito.

Adapun nilai manfaat yang dialokasikan untuk jemaah tunda dalam bentuk virtual account sebesar Rp 777,4 miliar. Sedangkan  jumlah jamaah haji tunggu di 2018 adalah 4,04 juta orang untuk haji reguler dan 91 ribu orang untuk haji khusus. Pada 2018, pemakaian rasio beban operasional sebesar 1,2 persen atas perolehan nilai manfaat. Sedangkan jumlah Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadan Haji (BPS-BPIH) di 2018 bertambah menjadi 32 bank dari 17 bank pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, BPKH di tahun 2018 berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan WTP menjadi bukti laporan keuangan dan pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik berdasarkan bukti-bukti audit dari BPK.

Penilaian opini WTP atas laporan keuangan BPKH tahun 2018 diharapkan dapat menjadi sumber kepercayaan jamaah haji, mitra BPKH dan umat islam atas kinerja, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH. "Pencapaian tertinggi untuk kualitas laporan keuangan dari BPK ini membuktikan tata kelola keuangan haji transparan dan akuntabel sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku," pungkas dia. (dai)

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Dana Haji Boleh untuk Investasi, Asal……..

Nasional / Komisi VIII DPR Rampungkan Finalisasi Pemilihan BPKH

Fokus / Mendaftar BPKH, Affan Rangkuti Terpanggil Jaga Dana umat


Baca Juga !.