Megapolitan

KPK Apresiasi Pelaksanaan PPDB 2019

Redaktur:
KPK Apresiasi Pelaksanaan PPDB 2019 - Megapolitan

PENGAWASAN-Ketua Satgas Korsupgah KPK, Sugeng Basuki (kiri) bersama Sekda Banten Al Muktabar saat rapat koordinasi pencegahan korupsi dengan para kepala SMA/SMK negeri di Banten, Rabu (19/6). Foto///yasril chaniago/indopos

indopos.co.id - Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) mengapresiasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA/SMK negeri di Provinsi Banten. Pasalnya, berdasarkan pemantauan lembaga antirasuah itu hingga hari ketiga pendaftaran PPDB tidak ada laporan yang subtantif.

Selain itu, pelaksanaan PPDB 2019 masih berjalan normal sesuai juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) yang dibuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindibud) Banten yang mengacu kepada Pergub Nomor 18 Tahun 2019.

Itu ditegaskan Sugeng Basuki, ketua Satgas Bidang Korsupgah (koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi) KPK saat rapat koordinasi pencegahan korupsi dengan para kepala sekolah SMA/SMK negeri, jajaran Dindikbud Banten, Inspektorat Banten yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar di Aula Setda Banten, KP3B, Cicurug, Kota Serang, Rabu (19/6).

”Selama tiga hari masa pendaftaran PPDB tahun ini, kami belum menerim loporan bersifat subtantif terkait penyelewengan. Hingga saat ini, semua masih berjalan normal sesuai juklak dan juknis yang ada dalam pergub,” terang pejabat KPK yang akrab disapa Sugeng ini kepada  INDOPOS usai rapat koordinasi dengan para kepala sekolah.

Dalam rapat itu, KPK berharap kepada panitia PPDB mentaati aturan yang ada dalam juklak dan juknis, termasuk dalam penerapan zonasi untuk SMA negeri, karena pihaknya tidak ingin kasus yang terjadi suatu daerah di Jawa Timur, yakni 70 kepala sekolah jadi tersangka pembocor soal UN. Tujuannya hanya untuk meningkatkan nilai UN daerah tersebut atas perintah kepala daerah.

”Dalam pelaksanaan PPDB, kami berharap tidak ada pungli dan pelaksanannya harus berjalan transparan. Karena sebagai pencegahan, kami tidak ingin kepala sekolah di Banten bernasib sama dengan para kepala sekolah di suatu daerah di Jawa Timur pada 2014 lalu, ada 70 orang kepsek jadi tersangka pembocor soal UN,” cetus Sugeng juga.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Banten E Kusmayadi, mengatakan bahwa pihaknya sudah menyebarkan 28 orang auditor ke sejumlah sekolah favorit secara random untuk memantau pelaksanaan PPDB 2019 ini. Hinga kini, pihaknya belum menemukan adanya kejanggalan pelaksanaan PPDB tahun ini.

Kusmayadi juga mengaku, pelaksanaan PPDB masih berjalan normal sesuai juklak dan juknis. ”Laporan dari 28 orang auditor yang kami kirim secara random ke sejumlah sekolah favorit di 8 kota dan kabupaten, PPDB masih berjalan normal,” terangnya juga.

Dia juga memaparkan, adanya isu yang mencuat melalui media sosial (medsos) terkait dugaan pungli, pihaknya tetap akan menindaklanjuti sepanjang isu itu ada alat bukti dan saksi terkait dugaan penyelewengan penerimaan PPDB.

”Untuk isu-isu pungli yang ada di medsos tetap akan kita tindaklanjuti dan akan kita uji dulu melalui cek and ricek ke lapangan. Benar nggak ada pungutan dalam PPDB” cetusnya. Sedangakn terkait antrean pendaftaran, Kusmayadi menganggap masih wajar.

”Itu terjadi karena ketidaksabaran orangtua calon siswa mendaftarkan anaknya ke sekolah,” paparnya. Padahal, katanya juga,  masa pendaftaran PPDB 2019 ini ditututup pada 22 Juni sejak dibuka pada 17 Juni 2019. Jadi ada waktu enam hari untuk pendaftaran,” cetus Kusmayadi lagi.

Sementara Sekda Banten Al Muktabar, mewanti wanti kepada kepala sekolah dan panita PPDB untuk mentaati juklak dan juknis yang ada dalam Pergub Nomor 18 tahun 2019 termasuk penetapa zonasi dan nilai UN untuk SMK agar para kepala sekolah terhindar dari kasus hukum.

”Kita sengaja menghadirkan KPK di sini, agar pelaksanaan PPDB berjalan dengan benar dan baik,semua aturan akan kita ikuti. Kemudia kalau ada ruang akan kita kirim surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memastikan pelaksanaan PPDB di Provinsi Banten berjalan baik dan benar,” terangnya.

Pejabat yang akrab disapa Al ini juga menegaskan, PPDB 2019 tingkat SMA/SMK negeri ini menjadi konsen kita bersama. ”Karenanya, ruang-ruang yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan itu yang kita awasi ketat,” tuturnya juga. (yas)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Banten Raya / Pendaftar Membludak, SMAN 1 Petir di Kabupaten Serang Butuh RKB

Lifestyle / Mau Anak Pede di Hari Pertama Sekolah? Coba Tips ini

Nasional / Satgas Zonasi Pendidikan untuk Bantu Pemerintah Daerah

Nasional / Kemendikbud Bentuk Satgas Zonasi Pendidikan

Viral / Viral, Sekolah Ini Punya Tangga Khusus Perempuan


Baca Juga !.