Megapolitan

Nah Loh, Seluruh Anggota PPK Dua Kecamatan Berstatus Tersangka Pidana Pemilu

Redaktur: Darul Fatah
Nah Loh, Seluruh Anggota PPK Dua Kecamatan Berstatus Tersangka Pidana Pemilu - Megapolitan

Foto : Ilustrasi

indopos.co.id - Penyidik Sentra Gakkumdu Polres Metro Jakarta Utara telah menetapkan seluruh anggota PPK Cilincing dan Koja sebagai tersangka tindak pidana pemilu. "Ketua PPK Cilincing Idi Amin dan Ketua PPK Koja Alim Sori serta beberapa orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Total tersangka sementara ada 10 orang," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budhi Herdi Susianto di Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Hasil penyidikan, kata Budhi, menyimpulkan adanya dugaan penghilangan perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di Kecamatan Cilincing dan Koja. Dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah anggota PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur pada Pasal 505 UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketua Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilu Jakarta Utara Benny Sabdo mengapresiasi kinerja penyidik Gakkumdu Polres Metro Jakarta Utara yang telah bekerja maraton dan profesional. Ia menyebut, berkas perkara TPP ini tidak kalah tebal dengan perkara tindak pidana korupsi. "Sampai hari ini penyidik masih mengembangkan materi perkara ini untuk mengungkap intellectual dader-nya.Jadi, pemeriksaan para saksi masih berlanjut," tutur Benny.

Benny menjelaskan, perkara ini berawal dari Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara yang menerima laporan dari calon anggota DPRD DKI nomor urut 1 Partai Demokrat H. Sulkarnain dan calon anggota DPRD DKI nomor urut 5 Partai Gerindra M. Iqbal Maulana. Berdasarkan laporan itu, Tim Sentra Gakkumdu kemudian melakukan penyelidikan perkara secara komprehensif.

Para tersangka kini dijerat dengan Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan ancaman kurungan 1 tahun dan denda maksimal Rp 12 juta. (ant)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.