Nasional

BPKN Soroti Kebijakan Grab Terapkan  Denda Pembatasan Pesanan Pelanggan

Redaktur: Heryanto
BPKN Soroti Kebijakan Grab Terapkan  Denda Pembatasan Pesanan Pelanggan - Nasional

Foto : Ilustrasi

indopos.co.id - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyoroti  kebijakan Grab yang menerapkan denda bagi pembatalan pesanan pelanggan. Alasan BPKN, agar tidak berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen,  UU Nomor 8/1999.

Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak memahami bahwa Grab ingin mengikis kemunculan pesanan fiktif. Di mana terdapat pelanggan iseng yang memesan, namun seketika membatalkan pesanan.

“Argumentasi penerapan kebijakan tersebut tidak menghapus kemungkinan kerugian bagi konsumen. Namun ada juga permintaan dari mitra pengemudi membatalkan pesanan kepada konsumen, agar tidak ada pemotongan deposit,” ujar kepada wartawan, di Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).

Ataupun persaingan antarmitra pengemudi untuk mengerjai sesama rekan. Maka ada yang curang membuat pesanan fiktif. Hal tersebut merupakan pangkal soal yang terletak pada kelemahan sistem Grab, bukan malah dilimpahkan kepada denda konsumen.

"Jadi seharusnya ada inovasi dalam sistem yang bisa menghapus pesanan fiktif, bukan malah penerapan denda. Terlepas dari banyaknya pesanan fiktif, kerap kali pelanggan membatalkan karena sejumlah hal,” paparnya.

Misalnya, lanjut Rolas, terlalu lama tidak bergerak ke tempat penjemputan. Atau tidak merespon komunikasi pelanggan, jadi tidak sepenuhnya pembatalan pesanan kesalahan pelanggan.

Kebijakan yang dilakukan Grab tersebut, pesan dia, berpotensi melanggar UU Perlindungan Konsumen. Terdapat beberapa ketentuan seperti penjelasan detil dan aturan yang jelas bisa dipahami konsumen yang merupakan tanggungjawab pelaku usaha.

“Kalau selama ini konsumen tidak mengerti mengapa harus didenda atau saldo OVO berkurang karena pembatalan, dengan ketentuan tertentu yang detil, maka Grab bisa melanggar UU Konsumen. Selain itu, dalam logika kebijakan Grab, sepenuhnya konsumen dikorbankan,” tegas Rolas.

Advokat sekaligus Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing mengatakan, denda akibat pembatalan pemesanan pelanggan transportasi daring disebabkan banyak hal. Sehingga tidak melulu merupakan kesalahan pelanggan. "Ini yang seharusnya dipahami operator Grab,” tukas David.

Di sisi lain, dia menyimpulkan persoalan pembatalan pesanan oleh konsumen adalah bagian risiko usaha aplikator. Selama ini, lanjut David, aplikator tersebut hanya menyediakan jasa pemesanan.

“Bukan sebagaimana operator transportasi yang mengeluarkan biaya operasional murni. Seperti mitra pengemudi di lapangan. Perbaikannya itu di internal, bukan membebani konsumen lagi,” pungkasnya.

President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata dalam   pernyataan resmi Grab terkait penerapan uji coba biaya pembatalan perjalanan di Lampung dan Palembang menjelaskan, guna memberikan layanan dan pengalaman terbaik kepada seluruh pengguna.

Baik penumpang maupun mitra pengemudi, mulai 17 Juni 2019 Grab memberlakukan uji coba biaya pembatalan di Lampung dan Palembang dimana 100 persen dari biaya pembatalan akan diberikan kepada mitra pengemudi atas waktu dan upayanya menuju lokasi jemput penumpang.

"Jika pembatalan pemesanan terjadi dalam waktu kurang dari 5 menit, penumpang tidak akan dikenai biaya pembatalan atau jika mitra pengemudi kami terlalu lama sampai atau tidak bergerak menuju lokasi jemput, maka penumpang tidak akan tidak dikenai biaya,” ujarnya.

Begitu pula jika mitra pengemudi Grab yang melakukan pembatalan perjalanan, sebut David, penumpang tidak akan dikenai biaya. Sementara itu, biaya pembatalan sebesar Rp1.000 (GrabBike) atau Rp3.000 (GrabCar) akan berlaku jika penumpang membatalkan 5 menit setelah mendapatkan mitra pengemudi.

Atau tidak muncul saat mitra pengemudi tiba.  Biaya pembatalan akan dikurangi dari saldo OVO atau ditambahkan dalam tarif perjalanan berikutnya secara otomatis. Pihaknya kata Ridzki meminta untuk diperhatikan dan ditekankan bahwa, hal itu  baru uji coba di 2 kota saja, Lampung dan Palembang.

Dan bukan se-Indonesia. Biaya pembatalan baru terjadi dengan kondisi tertentu saja. “Yaitu jika pembatalan pemesanan terjadi dalam waktu kurang dari 5 menit, penumpang tidak akan dikenai biaya pembatalan atau jika mitra pengemudi kami terlalu lama sampai atau tidak bergerak menuju lokasi jemput,” imbuhnya.

Maka, kata dia, penumpang tidak akan tidak dikenai biaya. “Begitu pula jika mitra pengemudi Grab yang melakukan pembatalan perjalanan, penumpang tidak akan dikenai biaya," beber Ridzki.

Kemudian kata dia, Grab menerapkan uji coba biaya pembatalan demi menghargai upaya dan waktu mitra pengemudi yang telah menuju lokasi jemput penumpang. "100 persen biaya pembatalannya akan diberikan kepada mitra pengemudi bersangkutan," pungkasnya. (dai)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.