Nasional

Petani Sawit Terancam Sengsara

Redaktur: Darul Fatah
Petani Sawit Terancam Sengsara - Nasional

Ilustrasi

indopos.co.id - Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) meminta Presiden Joko Widodo mencabut kebijakan pungutan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) sebagai bentuk keberpihakan kepada petani. "Pungutan ekspor 50 USD/ ton CPO tersebut mengakibatkan harga tandan buah segar/TBS merosot, sehingga menyengsarakan petani," kata Ketua Umum APPKSI, Andri Gunawan di Jakarta, Minggu (23/6/2019).

Andri mengatakan, petani kelapa sawit terpaksa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Hal itu dilakukan setelah tersiar kabar pemerintah akan kembali melakukan pungutan CPO. "Kami akan menyurati pemerintah, bila perlu kembali menggelar demo jika pemerintah melakukan pungutan lagi," ancam dia.

Menurut Andri, pungutan ekspor CPO akan berdampak secara sistemik pada kehidupan keluarga ekonomi petani sawit yang jumlahnya hampir lima juta petani. Selain itu, selama tiga tahun pun hasil pungutan ekspor CPO yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) hanya dinikmati oleh para konglomerat pemilik industri biodiesel dalam bentuk subsidi.

"Hanya 0,1 persen saja dana pungutan ekspor CPO yang digunakan untuk program penanaman kembali (replanting) kebun petani. Itu pun petani dibebani dengan bunga pinjaman bank tinggi jika ikut program BPDKS," kata dia.

Menurut Andri, dalam tiga bulan terakhir ini petani sawit baru saja menikmati peningkatan harga tandan buah segar (TBS), setelah sejak Mei 2015 diadakan pungutan ekspor CPO, harganya anjlok hingga mencapai harga yang sangat merugikan dan menyebabkan kemiskinan petani kebun sawit.

Pungutan ekspor CPO, kata dia, selain menyengsarakan petani, juga akan menyebabkan jatuhnya harga CPO dari Indonesia. Bahkan bisa kesulitan bersaing dengan produk ekspor CPO Malaysia yang tidak dibebani pungutan ekpor CPO oleh pemerintah Malaysia. "Karena itu kami meminta kebijakan Presiden Joko Widodo untuk tidak lagi menerapkan Pungutan Ekspor CPO," tegas dia.

Persoalan pengelolaan dan pemanfaatan pungutan CPO ini juga pernah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak 2017, KPK melakukan investigasi. Lembaga anti rasuah itu menemukan pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit yang belum efektif karena tak ada verifikasi yang baik. Penggunaan dana kelapa sawit, habis untuk subsidi biofuel.

Diketahui, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sejak Mei 2015. (ant)

 

Baca Juga


Berita Terkait

Ekonomi / Bayer Capai Nilai Ekspor Rp 3,9 Triliun

Headline / RI Senasib Malaysia

Nasional / Pemerintah Pasarkan Karet ke Pasar Internasional

Nasional / Garam Kristal Siap Ekspor

Nasional / Konsisten Perjuangkan Kelapa Sawit di Eropa


Baca Juga !.