Nasional

Capim KPK Tak Harus dari Institusi Penegak Hukum

Redaktur: Darul Fatah
Capim KPK Tak Harus dari Institusi Penegak Hukum - Nasional

Ilustrasi

indopos.co.id - Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan, panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK tidak punya kewajiban untuk memilih kandidat berasal dari salah satu institusi penegak hukum. Baik dari Polri maupun Kejaksaan Agung.

"Tidak ada kewajiban dalam peraturan perundang-undangan manapun yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK mesti berasal dari instansi penegak hukum tertentu. Isu ini rasanya selalu mengemuka tiap kali komisioner lembaga anti rasuah itu akan berganti," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam pernyatan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (23/6/2019).

Kini 9 orang pansel capim KPK sedang mencari capim KPK periode 2019-2023. Pendaftaran dibuka mulai 17 Juni hingga 4 Juli 2019. Hingga Jumat (21/6), sudah ada 22 orang yang berasal dari latar belakang advokat, Polri, PNS, pensiunan jaksa, dosen dan lainnya yang mengirimkan aplikasi lamaran untuk menjadi capim KPK. "Hal Ini harus direspon dengan serius, karena bagaimanapun rekam jejak para penegak hukum juga tidak terlalu baik di mata publik dalam konteks pemberantasan korupsi," tambah Kurnia.

Menurut Kurnia, Lembaga Survei Indonesia pada akhir 2018 merilis data bahwa lembaga yang paling berpotensi melakukan pungutan liar dalam pelayanan birokrasi adalah Kepolisian. Selain itu untuk Kejaksaan berada di urutan bawah dalam hal tingkat kepercayaan publik. "Maka dari itu seharusnya Kapolri serta Jaksa Agung menjadikan hal ini sebagai prioritas, bukan justru berbondong-bondong mengirimkan wakil terbaiknya untuk menjadi pimpinan KPK," ungkap Kurnia. (ant)

Baca Juga


Berita Terkait

Hukum / Gerindra Digugat Calegnya Sendiri, Sidang Ditunda

Nasional / ICW Pelototi Pemilihan Capim KPK

Nasional / KY Hormati Putusan Mahkamah Agung

Headline / Polri Rekomendasi 11 Pati Seleksi Capim KPK

Nasional / Gugat BPK, Pengacara Sebut Tidak Ada Urgensinya Hadirkan SN


Baca Juga !.