Headline

Suami-Istri Dilarang Satu Kantor, SPKA Ancam Mogok

Redaktur: Nurhayat
Suami-Istri Dilarang Satu Kantor, SPKA Ancam Mogok - Headline

Ilustrasi

indopos.co.id - Aturan tidak menempatkan pekerja PT KAI yang berstatus suami istri yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) mendapat reaksi dari Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA). Mereka menilai peraturan tersebut tidak tepat dan dianggap melanggar HAM.

Ketua SPKA, Edi Suryanto mengatakan, dampak dari peraturan direksi tersebut, pasangan suami istri yang tinggal bersama, salah satunya harus dimutasi keluar dari tempat kedudukan daop/divre tersebut.

”Misal semula dalam satu daop di Purwokerto maka salah satu dari pasangan harus keluar wilayah daop Purwokerto. Misalnya saja dimutasi ke daop yang paling dekat dengan daop Purwokerto yaitu daop Cirebon atau daop Jogjakarta atau daop Semarang atau Daop Bandung. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan rumah tangga mereka? Mereka salah apa sehingga harus dipisahkan? Terlebih lagi bagi pekerja level pelaksana” kata Edi, kepada wartawan, Senin (24/6/2019).

Edi menjelaskan, dalam pasal 10 memuat tentang Benturan Kepentingan, pada: ayat (2) Perusahaan wajib menempatkan Pekerja yang berstatus suami istri di tempat yang tidak menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest), dan jabatan yang dapat menimbulkan conflict of interest bagi pekerja yang berstatus suami istri adalah, jabatan dalam SPI baik salah satu maupun kedua-duanya.

Lanjutnya, bahwa jabatan dalam satu lini bisnis, jabatan dalam satu direktorat dan Jabatan dalam satu anak perusahaan yang sama. Ketentuan tersebut membolehkan pasangan suami istri berada dalam satu tempat kedudukan namun tetap beda direktoratnya.

“Misal dalam satu kedudukan yaitu daop/divre X, sang suami sebagai PPKA dan Istri sebagai staf keuangan atau sang suami staf di sarana daop dan istri staf di prasarana daop (suami di direktorat sarana dan istri di direktorat prasarana), atau suami staf keuangan dan istri staf SDM (suami di direktorat keuangan dan istri di direktorat SDM), maka pasangan tersebut bisa tinggal bersama layaknya pasangan suami istri pada umumnya dalam tempat kedudukan yang sama,” terangnya.

Menyikapi itu, kata Edi, pimpinan SPKA se-Jawa Sumatera telah melakukan rapat di Divre III Palembang pada Jumat (21/6/2019). Hasilnya, SPKA mengambil keputusan untuk melaksanakan Aksi Mogok. SPKA beranggapan bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen KAI dengan SPKA yang telah disepakati dan ditandatangani pada Agustus 2017 telah dilanggar oleh pihak Direksi KAI.

Menurut Edi, peraturan direksi tersebut dikeluarkan tanpa berunding dengan SPKA. Padahal, lanjutnya, dalam PKB jelas tertulis bahwa segala peraturan yang mengatur tentang petunjuk/pedoman teknis pelaksanaan PKB, pembahasannya mengikutsertakan SPKA dan ditetapkan oleh Direksi dalam bentuk Peraturan Direksi. Oleh karena itu SPKA meminta kepada manajemen agar mencabut dan membatalkan peraturan direksi tersebut serta pekerja yang telah dimutasi sebagai dampak peraturan dimaksud dikembalikan ke tempat kedudukan semula. Sebagai mitra perusahaan SPKA meminta agar Manajemen mematuhi PKB.

“Dalam PKB dengan jelas disebutkan bahwa kewajiban perusahaan mematuhi dan melaksanakan sepenuhnya semua isi dan ketentuan yang telah dituangkan serta disepakati bersama dalam PKB. SPKA telah menempuh melalui jalur perundingan bipartit pada 5 september 2018 dan 30 Januari 2019, namun belum menghasilkan kesepakatan. Bahkan, perundingan Tripartit juga telah dilaksanakan di Disnaker Kota Bandung pada 24 April dan 23 Mei 2019, namun tetap belum ada kesepakatan antara SPKA dengan manajemen KAI,” beber Edi.

Untuk itu, Edi menyatakan, bahwa tuntutan SPKA adalah manajemen KAI agar mematuhi dan melaksanakan PKB yang telah disepakati dan ditandatangani bersama. Salah satunya adalah mematuhi ketentuan tentang pengaturan pekerja yang berstatus suami isteri. ”Kita hanya meminta direksi untuk meninjau ulang peraturan yang telah dibuat. Dan, SPKA tetap akan melakukan Aksi Mogok bila pihak Direksi tidak mengindahkan tuntutan dari karyawan KAI,” pungkasnya. (yay)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Tuntutan Dikabulkan Direksi, SPKA Belum Puas

Nasional / Mulai Pagi Ini, Penumpang Kereta Api Dapat Sahur Gratis

Megapolitan / Acara Malam Munajat 212 Potensial Bikin Macet, Ini Strategi PT KAI

Daerah / Daop Bandung Siapkan Empat Kereta


Baca Juga !.