Megapolitan

Polemik Penerbitan IMB Pulau Reklamasi, Gerindra DKI Pecah Dua

Redaktur:
Polemik Penerbitan IMB Pulau Reklamasi, Gerindra DKI Pecah Dua - Megapolitan

DAPAT SOKONGAN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berdiskusi dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik (dua kanan) saat acara halal bihalal Partai Gerindra, di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019). Foto: Woko/INDOPOS

indopos.co.id - Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) diterpa keretakan. Pemicunya karena terjadi selisih pendapat dari para anggota legislatif Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta. Lantaran sejumlah kader menyatakan kebijakan Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah keputusan blunder. Sementara itu, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik menyatakan dukungan kepada gubernur yang disusung saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 lalu oleh partainya.

Mohamad Taufik yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta pun menegaskan seluruh kader, anggota dewan, maupun calon legislatif untuk mendukung kebijakan yang dibuat Anies Baswedan. Jika tidak diikuti perintah tersebut, pemecatan menjadi konsekuensi yang harus siap dihadapi para politikus dari partai berlambang kepala burung Garuda tersebut.

”Mulai saat ini saya tegaskan, jika masih ada anggota dewan maupun caleg terpilih yang tidak mendukung kebijakan Pak Anies soal Pulau D, maka akan dikenai sanksi. Salah satunya sanksi pergantian antarwaktu (PAW),” ujar Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik, saat halal bihalal bersama Gubernur Anies Baswedan dan para caleg Gerindra di Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).

Taufik mengajak, caleg dari Gerindra yang lolos ke Kebon Sirih untuk mendukung penuh kebijakan dan keputusan yang dibuat Anies Baswedan. Para caleg pun dibekali pemahaman soal reklamasi hingga proses pemilihan wagub.

”Saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada para pengurus Gerindra, calon anggota legislatif, kalau ditanya misalkan soal reklamasi. Saya ingin bekali bahwa Pak Anies sudah menyetop pelaksanaan reklamasi. Saya setuju tidak dilanjutkan perda itu. Karena kalau melanjutkan, kita melegitimasi 13 pulau lainnya,” ujar Taufik.

Taufik mengingatkan, 19 caleg yang lolos sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 agar tidak asal bicara ketika sedang ditanya terkait isu yang sedang panas . Ia menyebut bahwa Gerindra harus mendukung keputusan Anies. ”Kenapa kita mesti dukung Pak Anies, karena sesuai dengan visi-misinya Gerindra, untuk menyejahterakan rakyat Jakarta. Pak Anies sedang upaya ke arah itu. Apa buktinya, angka kemiskinan turun, sekarang jadi 3,9 persen. Tahun depan diturunin lagi, harus fokus,” ujar pria berusia 62 tahun tersebut.

Tak hanya soal reklamasi, Taufik juga memberikan arahan terkait masalah pemilihan wakil gubernur yang lowong setelah ditinggalkan Sandiaga Uno. Taufik pun berpesan agar para caleg Gerindra banyak membekali diri dengan banyak membaca dan berdiskusi terkait masalah DKI Jakarta.

”Jadi saya ingin mengingatkan kepada yang 19 (caleg Gerindra), sekarang insya Allah saudara dilantik atas perjuangan saudara-saudara yang 106 (caleg yang tidak lolos). Jadi kalian harus komitmen pada perjuangan partai. Kepada yang 19, jangan lupa banyak belajar, banyak baca, mendiskusikan kepentingan DKI Jakarta,” pesannya.

Salah satu caleg terpilih, Purwanto, menegaskan akan mengikuti instruksi Ketua DPD M Taufik. Menurutnya, kebijakan Gubernur Anies, sudah sesuai dengan kebijakan partai dalam pembangunan ibu kota. ”Saya akan patuh pada ketentuan partai, termasuk dalam hal kebijakan reklamasi,” ujar Purwanto yang merupakan caleg dengan perolehan suara tertinggi di Jakarta, yakni 37 ribu suara.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa reklamasi adalah pantai, bukan pulau. Ini alasan di baliknya penerbitan IMB.Penegasan itu disampaikan Anies saat menghadiri halalbihalal bersama caleg Gerindra DKI. Dalam sambutannya, Anies mengungkit salah satu kebijakannya yang sedang jadi sorotan, yaitu reklamasi.

”Dari reklamasi saja, disebutnya pulau reklamasi. Tidak ada pulau. Yang disebut pulau itu adalah daratan yang terbentuk proses alami. Kalau daratan yang dibuat manusia itu namanya pantai, bukan pulau,” kata Anies, saat memberi sambutan pada acara yang dihelat di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).

Anies mengambil contoh Pantai Indah Kapuk, dia menyebutnya sebagai wilayah reklamasi. Begitu pula kawasan Mutiara dan Ancol disebut pantai. ”Coba kita telanjur menyebutnya pulau, ini hal sederhana kan. Kalau kita tidak punya pemahaman yang benar, nanti terjebak jebak tuh di-doorstop, diskusi,” ucapnya kepada para caleg Gerindra DKI.

Dia menegaskan bahwa kawasan reklamasi di Teluk Jakarta itu merupakan bagian dari Pulau Jawa. Anies mengimbau para caleg Gerindra DKI agar memahami pula hal-hal seperti itu.

”Jadi kalau ditanya, kawasan ini sebenarnya bagian dari pulau apa? Kawasan C, D, itu bagian dari pulau apa? Pulau Jawa. Kita harus yakin menjawab itu adalah bagian dari Pulau Jawa. Bahwa kita jaga wilayah ini menjadi bagian wilayah Indonesia yang kedaulatannya kita jaga, tidak kita serahkan kepada siapa-siapa,” ungkap Anies.
Kritik keras yang terkait penerbitan IMB terhadap 932 bangunan di Pulau D, disampaikan Ketua Fraksi Partai

Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni. Ia berpendapat pemerintah provinsi harusnya tidak melegalkan pembangunan terhadap 932 bangunan di Pulau D.

Menurut Ghoni, pembangunan di pulau reklamasi bermasalah tanpa adanya dasar hukum. Termasuk pembangunan fasilitas publik yang dijanjikan Gubernur DKI Anies Baswedan. ”Daripada pandangan beda-beda, tunggu lah,” ucap Ghoni kepada awak media pekan lalu.

Sama seperti kolega lainnya di Kebon Sirih, Ghoni berpendapat, aturan penerbitan IMB harusnya berdasarkan peraturan daerah. Sementara, saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) bahkan belum diundangkan. ”Nanti akan tertera di situ aturan mainnya,” ujarnya.

Ghoni pun setuju untuk memanggil Pemprov DKI soal penerbitan IMB terhadap bangunan di pulau reklamasi. Selain itu, dia juga meminta kepada Anies Baswedan bersikap tegas. Bukannya berlindung dari Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) yang diundangkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pergub itu mengatur tentang rencana tata ruang di lahan hasil reklamasi tersebut. ”Kalau belum ada raperdanya atau peraturan yang menguatkan, lebih baik jangan. Harus tegas, kalau kata Fraksi PDI-P mencla-mencle,” celetuk Ghoni. (wok)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Pemilihan Wagub DKI Molor, Saling Lempar Tanggung Jawab

Megapolitan / DPRD Enggan Mengesahkan Raperda Zonasi Pesisir

Headline / Kursi Ketua MPR, Gerindra Sulit Tandingi Golkar

Politik / Latah, Gerindra Ikut-Ikutan Incar Kursi Ketua MPR RI

Megapolitan / YLBHI Nilai Penerbitan IMB Pulau D Tak Perhatikan Banyak Aspek


Baca Juga !.