Politik

Elit Parpol Sebut Penerapan PT Dalam Pemilu Penting, Ini Penjabarannya

Redaktur: Ali Rahman
Elit Parpol Sebut Penerapan PT Dalam Pemilu Penting, Ini Penjabarannya - Politik

Seminar bertajuk Quo Vadis Pemilu Legislatif, Urgensi Ambang Batas Parlemen 4 persen dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (24/6/2019). Foto: Tumpak M Tampubolon/INDOPOS

indopos.co.id - Penerapan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) dalam penerapan pemilhan umum (Pemilu) dianggap penting oleh elit politik partai. Hal itu guna mengurangi jumlah partai di parlemen untuk mengambil keputusan secara efektif demi kepentingan bangsa.

Politisi Partai NasDem Taufik Basari mengungkapkan, adanya ambang batas parlemen adapat mengurangi jumlah partai di parlemen. Sehingga hal ini untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

"Agar efektif dan ini untuk kepentingan bangsa juga. Kalau tidak ada ambang batas parlemen, partai-partai yang tidak mendapatkan suara dominan dalam Pemilu tidak dapat bekerja secara optimal di parlemen," katanya saat ditemui usai mengikuti seminar bertajuk Quo Vadis Pemilu Legislatif, Urgensi Ambang Batas Parlemen 4 persen dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (24/6/2019).

Dijelaskan Taufik, NasDem telah mengusulkan 7 persen penerapan PT dalam perhelatan Pemilu kendati sebagai partai menengah. Sebab berdasarkan kajian, PT bukan hanya untuk partai politik saja. Melainkan adanya kepentingan bangsa untuk menjalankan roda pemerintahan yang baru. "Ini yang harus disadari kalangan politisi bangsa. Jika tidak ada ambang batas PT maka akan menimbulkan kekacauan dalam penyelennggaraan pemilu," paparnya.

Menurutnya, debat ambang batas parlemen selalu terjadi dan seringkali menjadi argumen angka tanpa ada penjelasan rasionalisasi nilai tersebut. Sehingga debat tersebut menjadi tak produktif untuk dibahas. "Ambang batas parlemen masih diperlukan agar dapat mengurangi jumlah partai di parlemen. Sangat perlu untuk mengambil keputusan secara efektif," ujar Taufik.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan, pelaksanaan pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Sebab, kegiatan antara pileg dan pilpres dilakukan secara serentak. Penyebabnya, terjadi konflik kepentingan partai pun terjadi karena ada efek ekor jas. Kemudian juga terdapat konflik identitas. "Yang difokuskan seharusnya tidak pada angka ambang batas parlemen. Tetapi harusnya pada tahapan proses pemilu itu sendiri, seperti praktik politik uang," tegasnya.

Eddy mengungkapkan, partai politik saat ini tidak mengedepankan perekrutan kader partai yang berkualitas. Mereka lebih fokus dengan dinasti kekuasaan. Padahal partai politik saat ini miskin program dan gagasan. Penerapan PT kata dia, tak relevan jika masih ada masalah politik uang, kualitas caleg, sistem rekrut dan juga kader parpol yang masih bermasalah.

"Pragmatisme di kalangan pemilih membuat pemilu tidak menarik. Sekarang politik identitas tumbuh sumbur akibat ketiadaan program yang mau ditawarkan ke masyarakat," ucapnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai, dalam konteks ambang batas perwakilan adalah tingkat minimum dukungan yang dibutuhkan suatu partai untuk mendapatkan representasi. Ambang batas terbagi menjadi dua. Yakni ambang batas efektif/alamiah dalam perangkat matematis sistem pemilu. Dan ambang batas yang tertuang dalam konstitusi.

"Ini yang harus dipahami oleh elit parpol. Jika ini tak di mengerti akan sangat sulit untuk diterapkan. Jadi sekarang pengurus parpol melakukan penyuluhan ini," tuturnya.

Ditambahkan Titi, reformasi elektoral tidak dapat berjalan di tempat. Dan karena itu Universitas Indonesia (UI) sebagai perguruan tinggi yang dekat dengan ibu kota dapat menjadi garda terdepan dalam mengawasi jalannya kebijakan di Indonesia.

Seperti diketahui, seminar bertajuk Quo Vadis Pemilu Legislatif, Urgensi Ambang Batas Parlemen 4 persen dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Ikatan Alumni FHUI (ILUNI FHUI) bekerja sama dengan Lembaga Kajian Keilmuan FHUI (LK2 FHUI).

Sejumlah narasumber hadir dalam acara tersebut. Diantaranya Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara FHUI Dr Fitra Arsil, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno. Hadir juga Politisi PSI Justin Adrian Untayana, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dan lain-lain. (cok)

 

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.