Megapolitan

Pengkhianatan Itu Nyata, Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi Adalah Langkah Mundur

Redaktur:
Pengkhianatan Itu Nyata, Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi Adalah Langkah Mundur - Megapolitan

BERJUANG - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSJT) melakukan demonstrasi di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019). Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah mendesak Anies mencabut IMB dan menghentikan reklamasi. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

indopos.co.id – Tangisan dan air mata anak dan cucu para nelayan seolah-olah tidak ada artinya bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau C dan D, telah melukai perasaan para nelayan yang hidup di Teluk Jakarta. Para nelayan pun mengaku telah dikhianati oleh mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut.

Ucapan itu disampaikan Kalil, seorang nelayan yang telah hidup puluhan tahun di Teluk Jakarta, saat melakukan aksi bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSJT), di depan Balai Kota, Senin (24/6/2019). ”Padahal janjinya dulu waktu kampanye menolak reklamasi, sekarang malah menerbitkan IMB dan melanjutkan reklamasi,” kata pria 51 tahun tersebut.

Pada masa kampanye dulu Gubernur Anies Baswedan menurut Kalil, menjanjikan tidak akan melanjutkan reklamasi dan berpihak kepada nelayan. Tetapi kenyataannya saat ini malah menerbitkan IMB pulau reklamasi.

Hal itu lanjut Kalil, sama saja dengan memberikan lampu hijau kepada para pengembang untuk melanjutkan kembali reklamasi di Pulau C dan D di Teluk Jakarta. ”Kami sebagai nelayan tradisional sudah sengsara, dan kini telah diabaikan. Pak gubernur melupakan tangisan-tangisan, tetesan air mata anak dan cucu nelayan,” teriak Kalil.

Ia berharap Gubernur Anies kembali kepada janji-janjinya yang dulu. Berpihak pada masyarakat pesisir dengan menolak penerbitan 932 IMB untuk bangunan di pulau reklamasi.

Sementara itu, Koordinator Aksi, Elang, mengatakan tindakan Anies Baswedan menerbitkan IMB di pulau reklamasi merupakan sebuah langkah kemunduran. ”Bapak Anies Baswedan dalam menerbitkan IMB ini mengacu pada Pergub 2016 yang diterbitkan gubernur sebelumnya. Dan peraturan itu bermasalah,” ujar Elang. Seharusnya penerbitan tersebut mengacu pada peraturan daerah yang dibuat secara demokratis melibatkan rakyat, bukan peraturan gubernur.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) juga ikut menyokong aksi yang dilakukan KSTJ. Para nelayan, masyarakat dan mahasiswa, membentangkan spanduk bertuliskan; Selamatkan Teluk Jakarta, #MajuPantainyaSengsaraWarganya.

Sejumlah tulisan lain seperti, ”Untuk Siapa?”, ”Nenek Moyangku Seorang (Pelaut) Pengembang", dan ”Laut Untuk Nelayan Bukan Pengembang” dipegang oleh para pelaku aksi damai. Sembari berjalan mundur mereka meneriakan kata-kata ”maju pantainya sengsara warganya”, ”maju pulaunya mundur warganya”.

”Kami berjalan mundur karena mencerminkan mundurnya langkah gubernur dalam pemenuhan janji kampanyenya untuk menghentikan reklamasi,” ucap Elang, Senin (24/6/2019).

Dalam aksi ini, seluruh peserta memakai baju berwarna hitam sebagai wujud rasa berkabung. ”Kami pakai baju hitam karena kita berkabung ada kemunduran yang fatal dengan kebijakan Teluk Jakarta,” keluhnya.

Anies Baswedan yang dihadang awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, masih berpegang teguh pada pernyataan sebelumnya. Yakni, kebijakan mengeluarkan IMB di lahan reklamasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum. ”Semuanya sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan kita hormati itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban kita adalah menegakkan aturan,” kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Terkait aksi yang dilakukan KSJT di depan kantornya kemarin, pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat itu mengaku, tetap mengapresiasi aspirasi yang disampaikan. ”Kita hormati itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban kita adalah menegaskan aturan sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Karena itulah tugasnya dari pemerintah memastikan bahwa aturan dijalankan dengan benar,” ucap ayah empat anak tersebut.

Dia yakin kalau sesuatu itu dikerjakan sesuai dengan prosedur yang benar, sesuai dengan ketentuan yang ada, maka tidak ada masalah. Terkait tuntutan untuk membongkar gedung yang sudah terbangun, Anies mengatakan dengan membongkar bangunan yang sudah berdiri di lahan reklamasi bukan saja merusak bangunannya tapi juga tatanan hukum.

”Jika saya sekadar mencari pujian, tampil heroik dan bisa dicitrakan sebagai penghancur raksasa bisnis maka bongkar saja semua bangunan di atas lahan hasil reklamasi itu,” tegasnya.

Menurutnya memang secara politik dampaknya dahsyat, dimana-mana akan disambut dengan tepuk-tangan. Namun, jika itu dilakukan, yang hancur bukan saja bangunan di tanah hasil reklamasi, tapi tatanan hukum juga ikut rusak.

”Saya rasa kita perlu jaga prinsip dasar ini, janganlah ketidaksukaanmu pada seseorang atau suatu kelompok membuatmu bersikap tidak adil,” minta Anies.

Dijelaskannya bahwa negara ini adalah negara hukum. Dan tugasnya sebagai penyelenggara negara, justru yang harus terdepan dalam menjalankan konstitusi dan menjaga tatanan hukum.
DPRD Tetap Telaah

Karena merasa kecolongan dengan adanya penerbitan IMB, DPRD DKI Jakarta tetap akan menelaah proses legalisasi terahadap 932 gedung di Pulau D. Komisi C Bidang Keuangan akan memanggil Pemprov DKI Jakarta untuk meminta klarifikasi. ”Kami sedang menelaah. Komisi C ini kan salah satu tugasnya melakukan pengawasan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), yang terdiri dari salah satunya retribusi,” kata Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso, saat dijumpai di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Menurut dia, setelah proses penelaahan tersebut rampung, pihaknya akan dapat memberikan pandangan terkait penerbitan IMB tersebut. ”Apakah yang menerima IMB itu sudah membayar retribusinya, dan apakan itu dibenarkan. Segala sesuatu kan mesti ada payung hukumnya,” jelas Santoso.

Dia juga menekankan, ketika IMB tersebut diterbitkan, ada kewajiban bagi orang yang mendirikan bangunan untuk membayar retribusi. ”Itu nanti yang akan kita telaah lagi,” katanya.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta menyarankan kepada gubernur untuk berkonsultasi kepada sejumlah lembaga negara terkait penerbitan IMB yang akhir-akhir ini menjadi perdebatan.

Bestari mengatakan saat dijumpai di gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta Pusat, kemarin, dirinya menyarankan agar Anies berembuk dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurut dia, meski Anies sebelumnya menyebut daratan hasil proyek reklamasi di Teluk Jakarta sebagai pantai, bukan pulau. Namun, berdasarkan pengetahuan Bestari segala sesuatu yang terpisah dari daratan terdekatnya tetap harus disebut sebagai pulau. ”Ya kalau namanya pulau itu disebut sebagai ‘pantai indah’, itu kan cuma nama,” ucap Bestari.

Konsultasi yang dia sarankan kepada Anies untuk memperjelas definisi yang dapat digunakan bagi proyek reklamasi Teluk Jakarta. (ant/wok)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / DPRD Enggan Mengesahkan Raperda Zonasi Pesisir

Megapolitan / YLBHI Nilai Penerbitan IMB Pulau D Tak Perhatikan Banyak Aspek

Megapolitan / Anies Disebut Tidak Memenuhi Empat Syarat Pemberian IMB di Pulau D

Megapolitan / Anies Disebut Tidak Memenuhi Empat Syarat Pemberian IMB di Pulau D


Baca Juga !.