Banten Raya

Warga Blokir Jalan Perimeter Utara Bandara Soekarno-Hatta

Redaktur: Syaripudin
Warga Blokir Jalan Perimeter Utara Bandara Soekarno-Hatta - Banten Raya

PROTES-Sejumlah warga Desa Rawa Rengas, Kosambi, Kabupaten Tangerang, menebar batu, kayu  dan menanam pohon pisang untuk memblokir akses Jalan Perimeter Utara, Bandara Soetta, Senin (24/6/2019).Foto: Tumpak M Tampubolon/INDOPOS

indopos.co.id - Ratusan warga Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, memblokir akses Jalan Perimeter Utara, Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Aksi penutupan jalan itu karena proses ganti rugi lahan untuk proyek landasan pacu pesawat terbang atau runway 3 belum dibayarkan PT Angkasa Pura (AP) II.  

Akibat aksi itu, sejumlah pengendara dari Kota Tangerang maupun Kabupaten Tangerang harus memutar jauh untuk menuju Bandara Soetta atau menuju Selapajang. Koordinator aksi Wawan Setiawan, menjelaskan aksi pemblokiran itu guna menuntut keadilan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan proyek runway 3.  

Saat ini, terdapat 153 bidang tanah milik 145 kepala keluarga (KK) belum dibayarkan PT AP II. Selain itu juga, tidak adanya dana kompensasi bagi 715 jiwa warga RW 15 yang terdampak pembangunan proyek penambahan landasan pacu Bandara Soetta tersebut.

”Selama satu setengah tahun kami tunggu AP II tidak punya itikad baik. Jadi kami sebagai korban memblokir akses jalan. Biar BUMN ini tahu bagaimana rasanya jadi korban penyerobotan tanah untuk pembangunan landasan pacu,” katanya saat ditemui di Jalan Perimeter Utara, Kabupaten Tangerang, Senin (24/6/2019).

Menurutnya lagi, selama ini protes ratusan warga Desa Rengas ke pengelola Bandara Soetta terkait nilai ganti rugi pembebasan lahan tidak pernah digubris. Yakni terkait nominal harga jual tanah dengan nilai ganti rugi yang tak sebanding. Beberapa kali pertemuan yang digelar kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan.

”Kami minta harga Rp 2 juta sampai Rp 3,5 juta setiap meter. Tapi PT AP II mau bayar antara Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta setiap meter. Ini sudah jauh dari NJOP tanah kami. Mereka malah ngotot membangun di atas tanah kami tanpa ada kompensasi,” cetus Wawan juga.  

Wawan juga mengaku aksi pemblokiran jalan itu telah diberitahukan ke Markas Polsek Teluknaga. Kata dia juga, pemblokiran Jalan Perimeter Utara akan dilakukan hingga Jumat (28/6). Namun, jika PT AP II tidak mengindahkan demo itu, warga berencana menutup permanen Jalan  Perimeter Utara untuk selamanya. 

 Salah satu pemilik lahan Mirwan Adi, mengatakan PT AP II tak mau menyetujui nilai ganti rugi terhadap tanahnya seluas 100 meter yang digunakan untuk pembangunan landasan pacu pesawat. Kata dia juga, sebelum ada kesepakatan harga PT AP II telah melakukan pemerataan tanahnya tersebut.

”Kalau saya datang ke PT AP II, bilang uangnya sudah dititip ke Pengadilan Negeri Tangerang. Jelas saya tidak mau, karena nominalnya tidak sesuai. Saat saya beli mahal, kok diganti murah. Harusnya PT AP II tidak bisa melakukan pembangunan runway 3 karena ganti ruginya belum selesai,” paparnya.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT AP II Yado Yarismano, menyayangkan aksi pemblokiran Jalan Perimeter Utara tersebut. Lantaran aksi itu merugikan banyak pihak. Dia juga memaparkan, selama ini sangat komunikatif terhadap proses ganti rugi lahan terkait proyek runway 3.

”Ada cara yang lebih baik untuk protes. Kalau ditutup warga dari kecamatan lain menuju Selajapang bagaimana? Justru selama ini kami sudah mengundang warga membahas masalah harga tanah. Tetapi warga bertahan dengan harga lahan yang tak sesuai NJOP,” jelasnya.

 Data PT AP II sejak 25 Januari 2019, lahan yang dibebaskan untuk proyek runway 3 mencapai 3.021 bidang tanah dengan luas 167,52 hektare. Adapun lahan warga Desa Rengan yang sudah dibebaskan sebanyak 209 bidang dengan luas 309.542 meter persegi yang dihuni 200 kepala keluarga (KK).

Yudo juga mengklaim pihaknya telah menitipkan dana konsinyasi (ganti rugi) lahan warga ke PN Tangerang yang nilainya mencapai Rp 430,35 miliar dari total nilai ganti rugi pembebasan tanah proyek runway 3 yang mencapai Rp 3,35 triliun.

Dia juga menilai, konsinyasi telah sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. ”Kalau ada lahan yang belum diganti rugi, mungkin karena status tanah masih sengketa. Kami berharap aksi blokir jalan ini dihentikan,” terangnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), Jupry Nugroho mengatakan seharusnya PT AP II menyelesaikan kesepakatan harga tanah warga sebelum pelaksanaan pembangunan runway 3. Guna mengantisipasi protes warga yang belum menyepakati nominal ganti rugi lahannya. (cok)

 

 

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Satu Korban Tewas Kecelakaan Truk Tanki BBM Belum Teridentifikasi 

Megapolitan / Truk Tanki Kecelakaan, Pertamina Terjunkan Tim Investigasi 

Daerah / KAL Kembang Bantu Pencarian Korban Tenggelam

Daerah / Sekretariat DPRD Sultra Disegel Massa

Banten Raya / Dilapori Warga, Wahidin Minta Pasien Kanker Ovarium Ditangani

Megapolitan / Ribuan Korban Kebakaran Kampung Bali Matraman Mengungsi


Baca Juga !.