Headline

Libatkan BPOM, Makanan dan Minuman di RPH MK harus Steril

Redaktur: Juni Armanto
Libatkan BPOM, Makanan dan Minuman di RPH MK harus Steril - Headline

DIPERKETAT-Dengan santai seorang pengendara sepeda melintas di depan Gedung MK, Jakarta, yang dijaga personel TNI-Polri, Senin (24/6/2019). FOTO: HAFIDZ MUBARAK/ANTARA

indopos.co.id - Sejak kemarin (24/6/2019), sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Permusyaratan Hakim (RPH) di Lantai 16 Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rapat itu dilakukan untuk mengambil putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang dilayangkan Tim Hukum Kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

RPH digelar secara tertutup sejak pukul 09.00 WIB. Tidak sembarangan orang boleh masuk ke ruang RPH. Hanya petugas dan pegawai MK saja. Itupun yang telah diambil sumpah. Mereka juga tidak boleh membocorkan hasil RPH.

Menurut Juru Bicara (Jubir) MK Fajar Laksono, ketentuan itu berlaku saat para hakim MK menggelar RPH pada Senin (24/6/2019). "Yah untuk membahas perkara ini di ruangan RPH. Jadi sepanjang berkaitan dengan perkara, apakah itu alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan semua yang terkait dengan itu (sengketa pilpres, Red) akan dibahas. Sidang sifatnya tertutup, hanya hakim konstitusi yang ikut di dalam persidangan itu. Tentu disertai atau didampingi petugas-petugas, pegawai kami yang sudah disumpah. Saya sendiri tidak bisa. Tidak semua," tegas Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK itu, kemarin

Menurut Fajar, rapat tersebut dilakukan tertutup berdasarkan kewenangan hakim, terutama untuk mengambil keputusan. "Yang itu memang sifatnya rahasia. Baru nanti, apa yang dihasilkan RPH itu tertuang dalam pendapat Mahkamah dalam putusan MK yang akan diucapkan dalam sidang nanti," ujarnya.

Fajar yakin, hakim MK akan menjaga independensi dan imparsialitas serta transparan dan akuntabel dalam seluruh rangkaian proses penanganan perkara."Pasti. Independensi menjadi kemutlakan. Integritas dalam level tertinggi terus dijaga oleh Hakim Konstitusi," tandasnya.

Selain RPH tertutup dan rahasia, makanan dan minuman (mamin) yang disediakan untuk kegiatan RPH juga harus steril. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dan Jakarta pun turut mengecek mamin untuk para hakim MK.

Menurut Fajar, aktivitas para hakim secara umum biasa saja. "Hanya kalau makanan memang ada (diuji, Red) untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan (harus higienis atau bersih dan bebas penyakit, Red). Setiap hidangan kepada hakim itu harus melewati test food (uji mamin, Red). Ada BPOM. Kita kerja sama dengan BPOM Pusat dan DKI Jakarta untuk mengecek semua hidangan yang akan dikonsumsi para hakim," jelasnya.

Ini, lanjut Fajar, untuk menjaga stamina para hakim, serta mencegah hal-hal yang bisa berdampak terhadap kesehatan hakim. "Semaksimal mungkin kita jaga. Ini dari awal selama persidangan. Biasanya nggak juga, biasa saja (pada sidang-sidang MK lainnya, Red). Cuma ini lantaran persidangan yang maraton. Jadi stamina dan kesehatan perlu dijaga. Karena itu, untuk supaya semuanya lancar, kita melakukan hal terbaik," terangnya.

Terkait dengan jam kerja pegawai selama sidang sengketa Pilpres 2019, menurut Fajar, pihaknya menambah layanan dan jam kerja. Ini sesuai dengan kebijakan pimpinan. "Kita masuk pukul 07.00 pagi. Layanan hingga pukul 17.00 WIB (ditutup, Red). Jam kerja pegawai sampai pukul 19.00 WIB. Nah biasanya itu (di luar sidang pilpres, Red), masuk pukul 07.30 WIB dan pulang kerja pukul 16.00 WIB. Sekarang menyesuaikan. Itupun kalau sidang masih berlangsung atau ada Rapat Permusyawaratan Hakim, bisa lebih dari pukul 19.00 WIB atau pegawai tidak pulang. Karena memang sidang tidak bisa ditentukan sampai jam berapa selesainya," pungkas dia.

Seperti halnya pada sidang ketiga sengketa Pilpres 2019 yang digelar sekitar 20 jam. Sidang agenda keterangan saksi dan ahli yang diajukan pemohon (Tim Hukum 02 Prabowo –Sandi) mulai digelar pada Rabu (19/6) pukul 09.00 WIB dan berakhir Kamis (20/6) menjelang subuh atau pukul 04.55 WIB.

Sementara pegawai MK Tiara menceritakan kesibukannya menjelang sidang putusan sengketa pilpres 2019. "Ya tugasnya banyak, karena wartawan pas pilpres kan lebih banyak dari pada sidang PUU (Pengujian Undang Undang). Dari sejak pendaftaran, permohonan, dan lain-lain," katanya.

Putusan Dipercepat

Semula sesuai jadwal, hakim MK akan menggelar sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 pada Jumat (28/6/2019) depan. Namun dikabarkan akan dimajukan pada Kamis (27/6/2019) mendatang. Ini setelah para hakim MK melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), kemarin (24/6/2019). "Ya, berdasarkan keputusan RPH hari ini (kemarin, Red), sidang pleno pengucapan putusan akan digelar pada Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB," ujar Jubir MK Fajar Laksono, Senin (24/6/2019).

Pihaknya, lanjut dia, langsung mengirimkan surat panggilan atau pemberitahuan sidang kepada para pihak, baik pemohon Tim 02 Prabowo-Sandiaga Uno, tim termohon KPU RI, pihak terkait Jokowi-Ma'ruf Amin, dan Bawaslu RI. "Surat pemberitahuan panggilan sudah disampaikan melalui surat elektronik tadi, sekitar pukul 14.15 WIB (kemarin, Red). Ini Sesuai ketentuan minimal tiga hari sebelum pembacaan putusan sudah disampaikan pemberitahuan," jelas Fajar. 

Lebih lanjut dia mengatakan, putusan itu memang diagendakan sampai 28 Juni 2019, tapi tadi ada pertanyaan bisa tidak sidang dipercepat. "Kalau ditanya mungkin, yah mungkin saja. Yang tidak boleh itu, lebih lama atau melampaui (batas, Red) pada 28 Juni 2019. Kalau lebih cepat boleh. Sepanjang majelis hakim itu sudah siap dengan putusannya. Tapi yang pasti, kalau ada perubahan, lebih cepat misal sidangnya, tentu MK harus sampaikan pemberitahuan," beber Fajar.

Dan itu, kata dia, sudah dilakukan. Jadi tidak bisa sekonyong-konyong langsung sidang. "Harus sampaikan pemberitahuan kepada para pihak tiga hari sebelum sidang," pungkasnya.

Sementara menjelang putusan MK, ruas Jalan Medan Merdeka Barat arah Harmoni, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019) ditutup. Namun begitu di ruas sebaliknya, arah Jalan Thamrin tetap dibuka seperti biasa. Kendaraan tetap bisa melintas.

Tidak hanya itu, pengamanan juga tetap diperkat. TNI dan Polri tampak berjaga di sekitar gedung MK. "Iya pengamanan diperketat menjelang putusan. Sebelumnya juga begitu pengamanan diperketat," ujar Fitra Riadi, petugas Pamdal MK, Senin (24/6/2019).

Fitra yang bekerja di MK sejak delapan tahun silam mengatakan, saat sidang sengketa pilpres lebih ramai. Ini bila dibandingkan sidang sengketa pilkada. "Kalau pilkada per daerah, kalau pilpres Sabang sampai Merauke. Pengamanannya juga ketat, dibantu TNI dan Polri," jelasnya.

Menurut dia, sejak 2015 setiap sidang sengketa di MK juga ketat pengamanannya. Pengunjung juga dibatasi. "Dulu, agak leluasa orang bisa datang. Pada 2015, ruang sidang pernah diacak-acak salah satu pendukung. Mikrofon dilempar-lemparin. Jadi belajar dari kasus itu, pengamanan lebih diperketat. Di ruang sidang ada barcode pengunjung," pungkasnya. 

Akhmad Sobari, petugas Pamdal MK lainnya mengatakan, kalau pilpres, pengamanan  lebih ekstra. "Kami juga ada penambahan anggota, satu regu ada penambahan. Satu regu jadi 12 orang, biasanya 10 orang," jelasnya.

Akhmad yang bekerja sejak 12 tahun lalu itu mengaku tidak mengeluh. Apalagi pengamanan juga dibantu TNI dan Polri. "Sibuk tapi agak ringan. Tetap pengamanan diperketat.  Pemeriksaan juga lebih ketat, dipintu masuk dan pas mau masuk ke dalam gedung MK," tandasnya.

Di lain pihak, menjelang pembacaan putusan PHPU Pilpres 2019 oleh MK, pemerintah menyiapkan strategi untuk menangkal penyebaran hoaks. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita bohong dan hoaks saat pengumuman hasil sidang MK. "Tugas kita sama-sama, tidak perlu berandai-andai, kita jaga dunia maya, jangan memantik hoaks yang berkaitan dengan hasil pemilu dan juga jangan mengedarkan hoaks," katanya ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, kemarin.

 

Siap Terima Putusan

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan Prabowo dan Sandi akan menerima apapun hasil sengketa Pilpres 2019 yang rencananya diputuskan MK pada Kamis (27/6/2019). "Seperti yang disampaikan Prabowo apapun hasilnya kami hormati keputusan konstitusional. Yang jelas bagi kami masyarakat dan publik tahu mana yang 'legitimate' dan tidak 'legitimate'," katanya di Jakarta, Senin (26/6/2019).

Dahnil pun berharap masyarakat pendukung Prabowo-Sandi bisa menerima apapun hasil putusan MK nanti. "Para pendukung paslon 02 diharapkan bisa menghormati putusan tersebut apapun keputusannya," tegasnya.

Hal itu, kata Dahnil, seperti Prabowo sampaikan bahwa upaya akhir adalah konstituisonal melalui MK yang dipimpin Bambang Widjojanto (BW). "Untuk relawan pendukung masyarakat kami imbau lakukan kegiatan damai berdoa dan sebagainya. Kita kawal, kita doakan keputusan-keputusan itu agar kemudian tadi saya sebutkan paradigma hakim itu bukan lagi paradigma mahkamah kalkulator tapi paradigmanya progresif substantif," ujarnya.

BPN Prabowo-Sandi juga tidak menginstruksikan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 untuk melakukan mobilisasi massa saat putusan sengketa Pilpres di MK. "Kalau ada mobilisasi massa, itu di luar instruksi kami. Kami tidak punya kuasa melarang hak konstitusi negara. Kami juga hormati sepenuhnya," ujar Dahnil.

Menyingkapi masih adanya elemen masyarakat yang tetap bersikukuh untuk turun ke jalan, menurut Dahnil, sulit bagi pihaknya untuk mencegah. "Apalagi di dalam konstitusi, upaya untuk menyampaikan pendapat di muka umum juga memang dilindungi UU," ucapnya.

Polisi juga mengimbau berbagai pihak tidak melakukan mobilisasi massa menjelang putusan MK. "Mabes Polri mengimbau untuk tidak melakukan mobilisasi masa pada 26, 27, 28 maupun pascanya pada 29 Juni. Bahwa seluruh tahapan PHPU di MK itu sudah dilakukan secara konstitusional," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Dedi mengatakan, masyarakat dapat melihat langsung pembacaan putusan yang dijadwalkan pada Kamis (27/6/2019) itu melalui media massa serta saluran Youtube Mahkamah Konstitusi yang menayangkan secara langsung. Polri pun dari awal telah menyampaikan area Gedung MK harus steril dari kegiatan massa atas dasar pertimbangan kejadian kericuhan 21-22 Mei 2019. Polda Jawa Barat serta Banten dikatakannya juga sudah mengimbau masyarakat agar tidak pergi ke ibu iota untuk melakukan unjuk rasa.

Sementara itu, pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat di Jalan Medan Merdeka Barat menuntut hakim MK memberi putusan berdasarkan keadilan substansif. "MK harus bisa menegakkan keadilan yang substansif, bukan sekadar keputusan yang menyangkut kepastian hukum," ujar salah satu pengunjuk rasa, Senin (24/6/2019).

Para pengunjuk rasa berkumpul dan berorasi sejak pukul 13.30 WIB di sekitar Patung Arjuna Wijaya, satu-satunya kawasan yang diperbolehkan untuk diadakan unjuk rasa selama sidang permusyawaratan hakim MK berlangsung 25-27 Juni.

Massa menuntut hakim tidak sekadar memberi keputusan yang hanya memenuhi kepastian hukum dalam sengketa Pilpres 2019.Setelah berorasi, pengunjuk rasa menyanyikan lagu-lagu populer yang digubah untuk menuntut keadilan hakim MK, bershalawat demi keadilan dan kemajuan bangsa. Orasi diakhiri dengan salat Ashar bersama, kemudian massa membubarkan diri pada pukul 16.45 WIB. Rencananya, massa pengunjuk rasa akan berkumpul lagi di tempat yang sama pada Selasa (25/6/2019) mulai pukul 09.00 WIB. (yah/dai/ant)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Daerah / BPOM Sita Pangan-Kosmetik Ilegal

Ekonomi / BPOM Sita Makanan Kadaluwarsa Senilai Rp 3,4 Miliar

Megapolitan / Parah, Tanggal Kedaluarsa kok Diubah

Daerah / Sita Makanan Berformalin dan Boraks

Nasional / Garam Kristal Siap Ekspor

Nasional / 18 Tahun Melayani, BPOM telah Luncurkan 7 Aplikasi Pelayanan Publik


Baca Juga !.