Headline

TKN Kritik Aksi Damai Rencana Aksi Damai Jelang Putusan MK

Redaktur: Juni Armanto
TKN Kritik Aksi Damai Rencana Aksi Damai Jelang Putusan MK - Headline

indopos.co.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, menilai, seluruh hakim MK telah bersikap adil sepanjang sidang sengketa pilpres 2019. Secara keseluruhan TKN menilai persidangan di MK sesuai prinsip 'fair trial' karena setiap pihak diberi kesempatan bicara dan mempresentasikan posisi hukumnya masing-masing dengan adil dan setara.

Arsul yang juga Sekjen PPP itu menyadari ada beberapa hakim MK yang kerap menyampaikan pertanyaan kritis kepada saksi tertentu. Namun, hal tersebut masih dalam batas kewajaran. Sebab, sidang berlangsung secara maraton sehingga menguras emosi.

Arsul meyakini, upaya tersebut dilakukan semata-mata untuk menggali keterangan dari saksi yang dihadirkan pemohon, termohon, dan pihak terkait. 

Anggota Komisi yang membidangi hukum di DPR RI itu menyatakan, perdebatan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait masih dalam batas kewajaran. 

Menurut dia, jika terjadi perdebatan sengit antara ketiga pihak tersebut, hal itu juga bertujuan menggali keterangan mendalam dari saksi. 

’’Kalau ada satu hakim MK tertentu terkesan 'keras' terhadap satu pihak, dan hakim lainnya kelihatan 'galak' terhadap pihak lainnya, kami nilai masih dalam tahap kewajaran. Apa lagi dengan sidang yang maraton tentu faktor emosi memengaruhi juga,’’ papar Arsul. 

’’Demikian pula perdebatan para pihak masih dalam batas yang wajar dalam sebuah persidangan untuk mempertahankan posisi masing-masing,’’ sambungnya.

Arsul mengemukakan, pembacaan putusan MK pada 28 Juni 2019 akan disiarkan langsung di media arus utama. Masyarakat pun bisa menyaksikan tanpa harus datang ke gedung MK.

Anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Achmad Baidowi (Awiek), mengkritik rencana aksi damai 28 Juni yang dikemas dalam bentuk halal bihalal. ’’Halal bihalal kok dibungkus kegiatan politik? Itu sudah melenceng jauh dari konsep awal munculnya halal bihalal. Kegiatan ini bisa dimaknai akan memberikan semacam 'tekanan' pada MK,’’ kata Awiek kepada INDOPOS, Minggu (23/6/2019).

Politikus PPP itu menegaskan, hakim MK tidak bisa diintervensi. Para hakim memutuskan berdasarkan alat bukti valid dan keterangan saksi. Ia meminta masyarakat menghormati proses persidangan MK.

’’Hakim MK tak bisa diintervensi aksi-aksi jalanan. Karena hakim MK memutus perkara berdasarkan validitas alat-alat bukti yang disinkronkan dengan keterangan saksi. Tahapan itu sudah lewat, sekarang tinggal menunggu putusan hakim. Ini jangan sampai nanti seperti tanggal 21-22 Mei yang awalnya mau aksi damai, tapi kemudian ditunggangi pihak-pihak lain,’’ tuturnya.

Sementara itu, Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi berharap hakim MK memberikan putusan adil setelah dibacakan Surat An-Nisa ayat 135.

’’Dengan begitu, kami saat ini lebih optimistis lagi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2019 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dapat diterima,’’ kata Juru Bicara BPN Andre Rosiade, Minggu (23/6/2019).

Andre mengatakan, dalam persidangan telah disampaikan bukti kecurangan yang dilakukan dari kubu petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

’’Kami optimis kalau hakim MK benar-benar melihat kami bisa buktikan bahwa Training of Trainer (ToT) 20-21 Februari adalah pemufakatan jahat,’’ katanya.

Diungkapkan Andre, dalam kesaksiannya, Anas Nashikin selaku panitia pelaksana ToT pelatihan saksi Jokowi-Ma’ruf, dikonfirmasi Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam mengoordinasikan kepala daerah untuk memenangkan wilayah Sumatera. ’’Sehingga suara kita di daerah-daerah minoritas berkurang, bahkan kalah,’’ ucap Andre.

Menurut Andre, keterangan yang disampaikan Anas dalam persidangan, Jumat (21/6/2019), diharapkan dapat menjadi pertimbangan sembilan hakim konstitusi. Semoga saja hakim dapat memutus secara adil.

’’Kami mengimbau hakim MK dalam Surat An-Nisa ayat 135, hakim MK benar-benar dapat mengetuk hati hakim. Sekali lagi kami ingatkan apapun keputusan hakim itu akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir (hari akhir). Tidak hanya di dunia,’’ tegas politikus Partai Gerindra tersebut.

Dalam persidangan Jumat (21/6/2019), Anas Nashikin selaku saksi dari kubu 01 menerangkan soal kehadiran Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kepala KSP Moeldoko, bahkan Presiden RI Joko Widodo.

Dikatakannya, saat pelatihan saksi 01 itu Sekretaris TKN Hasto Kristianto memberikan keterangan soal logistik untuk pemenangan di Sumatera.

’’Lalu kalimat kedua, dalam satu slide lain yang disampaikan Hasto ada pernyataan, Pulau Sumatera harus ditaklukkan dengan menggunakan kepala-kepala daerah yang sudah menyatakan mendukung. Terutama di Sumbar, Riau, dan Sumsel…’’

’’Mereka perlu diberikan support logistik dan akses ke aparat yang riil dalam dua bulan ke depan,’’ tutur dia membacakan slide materi Hasto. Anas mengakui bahwa kalimat itu memang ada. (aen/wok)

 

 

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / MK Dengar Jawaban KPU untuk 44 Perkara

Hukum / Hakim MK Minta Saksi Berkualitas

Nasional / Sengketa Pileg, C1 Pengawas TPS Jadi Andalan Bawaslu

Nasional / Hakim Konstitusi Pertama, Natabaya Meninggal Dunia

Politik / Suara Luar Negeri Parpol Terindikasi Hilang


Baca Juga !.