Daerah

Vonis MK, Tidak Perlu Lah ke Jakarta

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Vonis MK, Tidak Perlu Lah ke Jakarta - Daerah

PERSUASIF- Kapolres Blitar AKBP Anisullah M. Ridho.FOTO:IST

indopos.co.id - Menjelang vonis Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Pilpres 2019 Kapolres Blitar AKBP Anisullah M. Ridho mengimbau masyarakat tetap menjaga ketentraman dan ketertiban serta tidak ke Jakarta.

"Tidak perlulah ada (pengerahan) massa ke Jakarta. Kita serahkan sepenuhnya keputusan kepada MK," kata Kapolres di Blitar, Selasa (25/6/2019).

Ia meminta kepada seluruh masyarakat untuk saling menjaga kondusivitas lingkungannya. Kepada seluruh lapisan masyarakat diharapkan agar sepenuhnya menyerahkan mekanisme hukum ke MK.

"Kami meminta selalu menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Jangan mudah terpancing berita hoaks, adu domba yang akan memecah belah tali persaudaraan, kerukunan berbangsa dan bernegara," kata dia.

Kapolres juga meminta kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Blitar agar semuanya bisa saling menyatu, bergandeng tangan untuk menjaga kondusivitas di Bumi Bung Karno ini. Di era modern yang diwarnai kemudahan teknologi seperti sekarang ini, masyarakat harus berfikir jernih dalam menerima segala informasi dari berbagai media, termasuk media sosial.

"Marilah kita semua menjaga kondusivitas Kabupaten Blitar yang selama ini dikenal dengan wilayah yang paling kondusif selama proses demokrasi berlangsung. Harus berpikir jernih, tidak emosional dan jangan gampang terprovokasi ketika menerima suatu informasi," kata dia.

Ia juga meminta masyarakat mempercayakan keputusan terkait hasil gugatan Pemilu 2019 itu ke MK. "Biarlah putusan MK berjalan sebagaimana mestinya dan tidak melakukan intervensi. Masyarakat Blitar cukup melihat saja bersama-sama di sini. Percayakan sepenuhnya kepada MK untuk memeriksa, menyidangkan dan memutuskan sesuai bukti yang ada," kata dia.

Sidang PHPU Pemilu Presiden 2019 digelar di MK pada 14 Juni 2019. Sidang tersebut dilakukan setelah ada gugatan kubu calon Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang mempermasalahkan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil Pemilu Presiden 2019.

KPU RI telah menetapkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin menang atas Prabowo – Sandiaga pada Mei 2019. Menurut perhitungan resmi KPU, Jokowi unggul 55,5 persen suara, sedangkan Prabowo hanya mendapatkan angka 44,5 persen.

Menurut kubu Prabowo – Sandiaga, dalam pemilu terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Poin-poin keberatan tersebut telah dituangkan dalam dokumen perbaikan perselisihan hasil Pemilu Presiden 2019 yang teregistrasi dengan nomor 1/PHPU.Pres-XVII/2019. MK menerima dokumen perbaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada 10 Juni 2019.

Sidang tersebut digelar dalam waktu sepekan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan saksi serta ahli dari para pihak. Sidang terakhir telah digelar pada 21 Juni lalu dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari tim Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pihak terkait.

Sesuai aturan dalam UU MK, sidang sengketa pilpres dibatasi dalam waktu 14 hari kerja. Rencananya, Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat pembacaan putusan sengketa pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno. Jadwal yang semula 28 Juni maju menjadi 27 Juni 2019.(ant)  

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Sengketa Pileg, C1 Pengawas TPS Jadi Andalan Bawaslu

Nasional / Hakim Konstitusi Pertama, Natabaya Meninggal Dunia

Politik / Suara Luar Negeri Parpol Terindikasi Hilang

Headline / Yusril Yakin MA Tolak Permohonan Kasasi Kedua Prabowo-Sandi

Hukum / Dapil Bermasalah Terbanyak di Papua


Baca Juga !.