Honor Perjalanan Dinas DPRD Banten Disorot

indopos.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten menyoroti realisasi pembayaran uang harian dan uang representasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten Tahun 2018. 

BPK mengeluarkan opini terkait besaran uang yang diterima anggota dan pimpinan DPRD Banten mencapai 14 kali lipat dari uang yang diterima anggota dan pimpinan DPR RI dari kegiatan yang sama. Terkait opini BPK tersebut, pimpinan DPRD Banten langsung bertindak. Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan tengah dilakukan perubahan.

 ”Sekarang kita sudah mulai melakukan perubahan. Sedang dilakukan penyesuaian. Pada 2019 ini, kami pastikan besaran uang harian dan uang representasi perjalanan dinas DPRD diubah,” terangnya kepada wartawan, Selasa (25/6/2019).

Untuk diketahui, Sekretariat DPRD Banten menganggarkan belanja barang dan jasa untuk perjalanan dinas tahun anggaran 2018 mencapai Rp197.339.353.400, dengan realisasi mencapai Rp177.072.224.677.  Setiap melakukan perjalanan dinas, pimpinan dan anggota DPRD Banten mendapatkan biaya penggantian berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

Anggaran tersebut mencakup uang harian, uang representasi, biaya transportasi, dan biaya penginapan.

Adapun hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 18 tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengatur bahwa penghasilan pimpinan dan anggota DPRD meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket tunjangan jabatan dan tunjangan alat kelengkapan yang diberikan setiap bulan.

Penerapan PP tersebut, diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten. Sedangkan petunjuk pelaksanaannya, diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Banten nomor 80 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pergub itu juga mengatur besaran tarif biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD antara lain uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dalam kota maupun luar kota. Tapi BPK menemukan bahwa Pergub Banten Nomor 80 tahun 2017 tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/ PMK 02/2018 tentang penentuan besaran tarif biaya perjalanan dinas yang diterima anggota dan pimpinan DPRD Banten.

 Hasilnya, perbandingan tarif uang harian dan uang representasi DPR RI dan DPRD Banten tahun anggaran 2018 nilainya sangat berbeda. Tarif uang harian dan uang representasi untuk pimpinan dan anggota DPRD Banten lebih besar 5 sampai 14 kali lipat dari tarif untuk pimpinan dan anggota DPR RI.

Akibatnya, BPK menilai uang harian dan uang representasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Banten itu belum sesuai dengan asas kepatutan. Misalnya, perjalanan dinas dalam kota untuk DPR RI berdasarkan PMK Nomor 37 tahun 2018 disebutkan Rp210.000 per hari dan uang representasi Rp125.000.

Sedangkan untuk DPRD Banten berdasarkan Pergub Nomor 80 tahun 2017, Ketua DPRD Banten bisa mengantongi uang harian Rp2 juta  dan uang representasi Rp1.750.000  atau setara 14 kali lipat dari honor DPR RI.

Sedangkan untuk perjalanan luar kota uang harian untuk Ketua DPR RI dipatok Rp580 ribu dan uang representasi Rp250 ribu, sedangkan uang harian untuk Ketua DPRD Banten Rp4 juta dan Rp2,5 juta untuk uang representasi. Atau setara 10 kali lipat dari ongkos DPR RI.

Jika dikalkulasikan, setiap anggota DPRD Provinsi Banten bisa mengantongi uang perjalanan dinas dan representatif Rp173 juta dan Rp2 miliar lebih dalam setahun. Penerapan tarif komponen biaya perjalanan dinas dalam Pergub Nomor 80 tahun 2017 itu berasal dari usulan pimpinan dan anggota dewan yang diajukan kepada Gubernur Banten melalui nota dinas Ketua DPRD Nomor 162.4/794/DPRD pada 16 Oktober 2017 perihal usulan biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Banten.

Kondisi itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2018. Juga bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 seperti yang tertuang dalam pasal 4.   

Jadi, pembayaran uang representasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Banten tahun 2018 tidak memenuhi asas kepatutan. ”Standar uang harian dan uang representasi perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggota dewan tidak memperhatikan asas kepatutan,” begitu sebagian bunyi petikan penilaian BPK Perwakilan Banten.Karena itu, BPK menyarankan agar dikaji ulang besaran standar biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD Banten.

 Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni mengatakan setelah BPK menyoroti perihal uang harian dan uang representasi perjalanan dinas, Badan Anggaran DPRD Banten langsung melakukan tindaklanjut.

”Yang disorot BPK itu kaitan dengan uang presentatif. Itupun langsung dilakukan tindak lanjut. Sudah dibahas secara internal di Badan Anggaran,” terang politikus Partai Demokrat ini. Nuraeni juga menyatakan, pada 2019 ini, pihaknya akan menyesuaikan besaran tarif uang saku perjalanan dinas dan uang repsentasi pimpinan dan anggota DPRD Banten.

”Skemanya pada anggaran perubahan. Tapi kita lihat perjalanan dan perkembangannya. Akan digodok Pergubnya karena ini dua menyangkut dua pihak (legislatif dan eksekutif),” terang juga anggota DPR RI terpilih dari Dapil Banten II tersebut.

Terpisah, Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan kepada INDOPOS mengatakan, rekomendasi dari BPK terkait kepatutan dan kewajaran. Karena itu, rekomendasi  dari BPK agar Pergub Kedudukan Keuangan DPRD segera disesuaikan.

”Saat ini TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banggar DPRD sudah melakukan pembahasan. Itu posisinya bukan menyebabkan kerugian, namun rekomendasinya adalah perbaikan Pergub,” tukas Deni juga. (yas)

 

 
 
 

Komentar telah ditutup.