Headline

Bebas, Mantan Bupati Bogor Masih Dijerat KPK

Redaktur: Juni Armanto
Bebas, Mantan Bupati Bogor Masih Dijerat KPK - Headline

Ilustrasi

indopos.co.id -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengorek kasus suap yang melibatkan mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY), meski sudah bebas pada 8 Mei 2019 setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung. Lembaga antirasuah itu menjelaskan konstruksi perkara terkait penetapan RY sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap dan juga penerimaan gratifikasi terkait rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor pada 2014.

"Setelah menjabat sebagai Bupati Bogor pada awal 2009, RY diduga beberapa kali melakukan penemuan baik resmi maupun tidak dengan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Dalam pertemuan tersebut, lanjut dia, RY menyampaikan kebutuhan dana di luar pembiayaan APBD yang harus dipenuhi oleh bupati, khususnya operasional bupati dan biaya pencalonan kembali. "Untuk memenuhi kebutuhan itu, RY menyatakan kepada para kepala dinas untuk membantunya. Maksudnya, RY meminta setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) menyetor sejumlah dana kepadanya," ungkap Febri.

Setiap SKPD diduga memiliki sumber dana yang berbeda untuk memotong dana untuk memenuhi kewajiban tersebut. "Sumber dana yang dipotong diduga berasal dari honor kegiatan pegawai, dana insentif struktural SKPD, dana insentif dari jasa pelayanan RUSD, upah pungut, pungutan kepada pihak yang mengajukan perizinan di Pemkab Bogor, dan pungutan kepada pihak rekanan yang memenangkan tender," tuturnya.

Adapun total uang yang diterima RY selama 2009-2014 yang berasal dari potongan dana kegiatan SKPD sebesar Rp 8.931.326.223. Sementara terkait dugaan penerimaan gratifikasi tanah seluas 20 hektare (ha), pada 2010 seorang pemilik tanah seluas 350 ha yang terletak di Desa Singasari dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ingin mendirikan pondok pesantren dan Kota Santri. "Untuk itu, ia berencana akan menghibahkan tanahnya seluas 100 ha agar pembangunan pesantren terealisasi," kata Febri.

Pemilik tanah tersebut kemudian menyampaikan maksudnya untuk mendirikan pesantren pada RY melalui stafnya. RY menjelaskan agar dilakukan pengecekan mengenai status tanah dan kelengkapan surat-surat tanahnya. "Pada pertengahan 2011, RY melakukan kunjungan lapangan di sekitar daerah pembangunan pondok pesantren tersebut. Melalui perwakilannya, RY menyampaikan ketertarikannya terhadap tanah tersebut. RY juga meminta bagian agar tanah tersebut juga dihibahkan untuknya," ujar Febri.

Selanjutnya, pemilik tanah menghibahkan atau memberikan tanah seluas 20 ha tersebut sesuai permintaan RY. "Diduga, RY mendapatkan gratifikasi agar memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan Kota Santri," ucap Febri.

Kemudian, RY menerima gratifikasi mobil Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta. "Pada April 2010, RY diduga meminta bantuan kepada seorang pengusaha untuk membeli sebuah Toyota Vellfire yang uang mukanya berasal dari RY sebesar Rp 250 juta," kata Febri.

RY diduga memiliki kedekatan dengan pengusaha tersebut dan pengusaha tersebut memegang beberapa proyek di lingkungan Kabupaten Bogor. "Pengusaha ini juga pernah menjadi salah satu pengurus tim sukses RY untuk menjadi Bupati Bogor periode kedua pada 2013," tuturnya.

Pemberian gratifikasi pada RY diduga dilakukan dalam bentuk pembayaran cicilan mobil sebesar Rp 21 juta perbulan sejak April 2010 sampai Maret 2013. RY baru saja bebas pada 8 Mei 2019 setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung. RY saat itu divonis lima  tahun enam bulan penjara dan denda Rp 300 juta karena menerima suap senilai Rp 4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 ha. 

Sementara itu, KPK menyebutkan tidak secara otomatis menetapkan kembali RY sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap dan juga penerimaan gratifikasi terkait rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor pada 2014.

Febri menyatakan bahwa proses penyelidikan dua kasus yang menjerat RY itu sudah dilakukan sejak 2016. "Yang pasti penyelidikan itu masih berjalan pada 2016. Jadi, tidak secara otomatis tadi saya sampaikan pada saat penyidikan kasus awal sudah langsung diketahui dan didapatkan bukti-bukti yang cukup," ucapnya.

Ini juga menanggapi soal alasan KPK menetapkan kembali RY sebagai tersangka meskipun baru dibebaskan pada 8 Mei lalu karena menerima suap senilai Rp 4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 ha. "Kemudian terkait dengan sudah bebasnya RY, mungkin kalau kita ikuti informasi yang ada itu masih pembebasan bersyarat dan prinsip dasar saya kira di dalam hukum itu, pihak-pihak yang melakukan tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkannya," ungkap Febri.

Adapun, kata Febri, RY telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap dan penerimaan gratifikasi itu pada 24 Mei 2019. "Secara hukum ketika KPK menangani penyidikan ini pada Mei 2019 ataupun tahun lalu atau tahun sebelumnya sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut karena ketika ditemukan bukti-bukti baru dan dibuka perkara yang baru maka ini tetap akan dihitung nanti di proses persidangan sampai dengan putusan sebagai vonis yang berbeda dan harus dijalani," tuturnya.

Adapun tersangka RY disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ant)

TAGS

kpk

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Mau Bantu KPK Pilih Anggota, Kirim ke Email ini

Nasional / Lolos Seleksi, Ini 104 Nama Capim KPK

Nasional / KPK Ajak Anak Muda Pahami Pentingnya Pencegahan Korupsi


Baca Juga !.