Megapolitan

Harga Sewa Rusun di Jakarta Kini Lebih Mahal

Redaktur:
Harga Sewa Rusun di Jakarta Kini Lebih Mahal - Megapolitan

MELENCENG - Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah susun hunian DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta, Selasa (25/6/2019). Pembangunan Rusun Klapa Village tersebut sudah mencapai 90 persen. Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA

indopos.co.id - Pembangunan rumah susun (rusun) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah selesai dibangun. Namun, terdapat sejumlah perbedaan antara era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Anies Rasyid Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta saat ini.

Konsep hunian rusun pada era Anies serupa dengan era Ahok, yaitu rusun diterapkan sewa, bukan dapat dibeli dan dimiliki oleh warga setempat. Hanya saja, diketahui harga sewa per unit rusun saat ini lebih mahal ketimbang era kepemimpinan Ahok.

Berdasarkan perhitungan, pada era kepemimpinan Ahok, warga penghuni rusun hanya diwajibkan membayar uang retribusi kebersihan dan biaya pemeliharaan yang besarannya sekitar Rp 5 ribu per hari hingga Rp 15 ribu per hari.

Namun harga sewa tersebut, melonjak hingga tiga kali lipat pada era Anies. Warga penghuni rusun diwajibkan untuk membayar Rp 1,5 juta per bulan atau jika dibagi menjadi 30 hari yakni sebesar Rp 50 ribu per bulan.

Tidak hanya harga sewa rusun yang berbeda, fasilitas pada setiap unit rusun yang ditawarkan pada era Ahok juga berbeda dengan rusun saat ini. Kala itu, Ahok menawarkan unit rusun lengkap dengan tempat tidur, meja dan kursi hingga televisi layar datar untuk memancing minat warga terdampak pembebasan lahan agar dapat menempati rusun. Sedangkan pada era Anies, unit rusun yang ditawarkan tanpa furnish atau dilengkapi perabotan rumah tangga.

Kepala Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Melly Budiastuti tidak menjelaskan ihwal kenaikan harga sewa rusun tersebut.

Tapi dia menerangkan, bahwa rusun memang tidak disewakan dengan fasilitas perabotan. Diulasnya, sebanyak 9.430 unit rusun yang kini telah terbangun dan rencananya akan diresmikan pada bulan Agustus 2019 mendatang, seluruhnya ditawarkan dalam keadaan kosong. ”Enggak ada rusun (kewenangan) DPRKP yang full furnish, dari 12 lokasi baru tidak ada yang (ditawarkan) dengan furnitur,” ujarnya.

Namun, luas dan fasilitas dalam unit rusun yang ditawarkan seluruhnya seragam, yaitu 36 meter persegi yang dilengkapi dengan sebuah kamar tidur, satu kamar mandi dan dapur. ”Fasilitasnya masih sama, ada layanan kesehatan parkir gratis dan area bermain. Bedanya cuma itu saja (tidak ada perabotan),” terangnya.

Salah satu rusun yang paling banyak diminati masyarakat adalah di Rusun Pasar Rebo. Sebab, lokasi hunian tersebut sangat strategis dan terletak di wilayah paling timur ibu kota. Namun sayang, walau pembangunannya diketahui telah selesai dibangun sejak 2018, Rusun Pasar Rebo belum dihuni hingga saat ini.

Pengamatan di lokasi, sudah tidak ada lagi pembangunan rusun yang terdiri dari dua tower itu. Seluruh bangunan termasuk taman hingga area parkir terlihat sudah terbangun sempurna. Sejumlah pekerja yang bertugas hanya terlihat merapikan taman dan menyapu halaman. Tidak ada pekerjaan konstruksi di gedung yang bersebelahan dengan Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI) Pasar Rebo atau lebih dikenal Badan Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo.

Hanya saja, megahnya bangunan rusun bercat krem dan coklat itu sama sekali tidak terlihat dari sisi jalan, lantaran seng yang menutup gerbang utama Rusun menghalangi pandangan.

Tidak hanya terbatas dipandang, kawasan Rusun Pasar Rebo juga dilarang untuk diakses bagi masyarakat umum. Petugas keamanan melarang wartawan yang hendak melihat kondisi bagian dalam area rusun.

Larangan bagi siapapun untuk masuk ke dalam kawasan rusun diungkapkan Melly merupakan prosedur yang diterapkan pihaknya. Kebijakan tersebut, merujuk belum diresmikannya sebanyak 12 rusun yang telah rampung dan hendak diresmikan pada Agustus 2019 mendatang.

Namun, lebih lanjut, fasilitas yang dimiliki oleh Rusun Pasar Rebo serupa dengan sebanyak 11 rusun lainnya, seperti lapangan, area bermain anak, parkir kendaraan penghuni rusun dan taman.

Penawaran rusun kepada masyarakat ibu kota berpenghasilan minimal Rp 4,5 juta per bulan dinilai Sekertaris komisi D DPRD DKI Jakarta, Padapotan Sinaga melenceng dari realisasi program Rumah DP 0 Persen yang diusung Anies Baswedan selama masa kampanye Pemilihan Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017 silam.

Menurutnya, status sewa unit rusun dengan tarif sebesar Rp 1,5 juta per bulan tidak menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Sehingga, dirinya pun mempertanyakan skema pembiayaan apa yang akan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat tetap memiliki unit Rusun.

”Yang membingungkan ini bahwa program DP 0 Rupiah tidak bisa dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah apabila menggunakan skema perbankan. Karena itu, pilihannya untuk mereka itu sewa, setelah digunakan selama 20 tahun, rumah susun itu bisa menjadi miliknya dengan status sewa beli,” urai Padapotan dihubungi pada Selasa (25/6/2019) siang.

Dirinya menegaskan, kepada pemerintah DKI Jakarta agar menjelaskan skema pembiayaan secara jelas. Sehingga, tidak terjadi informasi bias yang justru menyulitkan masyarakat di masa mendatang.

”Harus disosialisasikan dari awal sesuai dengan aturan hukumnya. Jangan sampai suara nantinya menjadi masalah bagi masyarakat. Bagaimana Rusun dan bagaimana Rumah 0 Rupiah, apakah beda skemanya dan bagaimana persyaratan dan Administrasinya, harus disosialisasikan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Seperti diketahui, janji pasangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno kala berkampanye dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 adalah menyediakan rumah murah lewat program Rumah DP 0 Persen.

Namun, berbeda dengan kenyataan, rumah yang semula digambarkan rumah tapak justru berupa rumah susun. Selain itu, rumah susun berstatus sewa, sehingga tidak dapat dimiliki masyarakat. (ibl)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / DPRD Enggan Mengesahkan Raperda Zonasi Pesisir

Megapolitan / YLBHI Nilai Penerbitan IMB Pulau D Tak Perhatikan Banyak Aspek

Megapolitan / Rusunawa Pasar Rumput Sedikit Lagi Rampung

Megapolitan / Pemprov Data Ulang Cagar Budaya di Jakarta

Megapolitan / Jakarta Berkontribusi pada Inflasi Nasional


Baca Juga !.