Megapolitan

Jalur Afirmasi harus Ditinjau Ulang, Disdik Bisa Disanksi karena Tak Menerapkan Permendikbud

Redaktur:
Jalur Afirmasi harus Ditinjau Ulang, Disdik Bisa Disanksi karena Tak Menerapkan Permendikbud - Megapolitan

Foto: Net

indopos.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa menerapkan peneriman peserta didik baru (PPDB) dengan jalur zonasi murni. Karena kualitas pendidikan di Jakarta sudah merata dengan anggaran yang cukup besar. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho.

Namun, dia sangat menyayangkan, apabila Pemprov DKI tidak menerapkan PPDB dengan jalur zonasi murni. Karena, itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018.

”Harusnya sistem zonasi bisa diterapkan merata di semua sekolah di DKI. Dan sebaiknya tidak berlapis dengan afirmasi tidak perlu diterapkan di DKI. karena, peminatnya tidak banyak,” ujar Teguh Nugroho, Selasa (25/6/2019).

Dia menuturkan, jalur afirmasi dan jalur inklusi diperuntukkan bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus, peserta didik dari keluarga tidak mampu dan keluarga dari pengemudi Jaklingko.

Hal yang sama diungkapkan Kepala Divisi Pendidikan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Rully Amirullah. Dia sangat menyayangkan sikap Dinas Pendidikan DKI yang menolak menerapkan sistem zonasi 80 persen seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. ”Ada informasi mereka (Dinas Pendidikan DKI Jakarta) enggan menerapkan sistem zonasi 80 persen. Kalau versi mereka ketika pembuatan Permendikbud 51/2018 mereka enggak diundang atau diajak bicara,” katanya.

Menurut Rully, DKI sudah diajak rapat koordinasi pada Mei 2019 bersama Disdik Depok, Disdik Bekasi, dan Disdik Jabar. Di sisi lain, Rully juga mengingatkan daerah yang tidak menerapkan jalur zonasi murni seperti DKI, bisa dikenakan sanksi sesuai Permendikbud 51/2018.

”Sanksi berupa teguran bisa diterima Dinas Pendidikan DKI. Itu diatur dalam Pasal 41. Jelas setiap pemda yang tidak menerapkan Permendikbud 51/2018 akan diberikan sanksi lewat Kemendagri,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono menjelaskan, maksud dari adanya afirmasi tersebut untuk memberi kesempatan anak disabilitas agar tertampung dalam zona terdekat.

Namun, setelah adanya pembicarana Kemdikbud, DKI Jakarta memastikan diri untuk menjalankan PPDB sesuai Permdikbud dengan skema afirmasi masuk dalam jalur zonasi 90 persen. “Skema afirmasi ini karena kasihan kan kalau yang berkebutuhan khusus harus mendaftar terbuka atau ikut persaingan. Afirmasi supaya kita dahulukan dan yang berkebutuhan khusus jangan jauh-jauh sekolahnya,” ujarnya.

Perlu diketahui, dalam PPDB 2019 jalur zonasi dengan sistem daring atau online untuk jenjang SMA di Provinsi DKI Jakarta mensyaratkan jarak domisili calon peserta didik ke sekolah yang akan dipilih dan mempertimbangkan nilai UN jenjang SMP calon peserta didik agar bisa diterima di sekolah yang dituju.

Para peserta didik yang mendaftar di sebuah sekolah akan ditampung, lalu diseleksi sesuai nilai UN. Sistem komputer akan membuat urutan pemeringkatan siswa secara otomatis sesuai besaran nilai UN dan berdasarkan daya tampung sekolah masing-masing. (nas)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / YLBHI Nilai Penerbitan IMB Pulau D Tak Perhatikan Banyak Aspek

Megapolitan / Rusunawa Pasar Rumput Sedikit Lagi Rampung

Megapolitan / Pemprov Data Ulang Cagar Budaya di Jakarta

Megapolitan / Jakarta Berkontribusi pada Inflasi Nasional


Baca Juga !.