Headline

Jelang Putusan Pilpres, Hakim MK Tiba di Kantor dengan Jam Berbeda-beda

Redaktur: Juni Armanto
Jelang Putusan Pilpres, Hakim MK Tiba di Kantor dengan Jam Berbeda-beda - Headline

ANTISIPASI-Perlengkapan anti-huru-hara milik polisi terlihat di sepanjang jalan dekat gedung Mahkanah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6). (Foto lain) Sejumlah mahasiswa nonton bareng (nobar) sidang sengketa Pilpres 2019 di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, Jawa Tengah, Jumat (14/6/2019).

indopos.co.id - Sembilan hakim Konstitusi menjadi sorotan publik. Sejak Senin (24/6) lalu mereka menggelar sidang tertutup untuk memutuskan sengketa Pilpres 2019. Mereka selalu tiba di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pintu belakang. Petugas menjaga ketat pintu utama MK.

Ratusan personel berlapis menjaga sekitar gedung MK. Sejumlah kendaraan water canon disiagakan. Bahkan akses masuk MK dipasang kawat berduri. Saat INDOPOS menyambangi gedung MK Selasa, 25 Juni 2019, para petugas tengah siaga. Sebagian lain asyik bercengkerama sembari melepas lelah di trotoar jalan.

Sejak pukul 10.00 WIB, INDOPOS tidak melihat kedatangan hakim MK melalui pintu belakang. Untuk memastikannya, INDOPOS mencoba mengonfirmasi ke bagian informasi MK. INDOPOS menunggu untuk meminta izin ke bagian humas MK di lantai tiga.

’’Kita akan mencoba menghubungi bagian informasi Sekjen MK, untuk menunggu perintah selanjutnya,’’ ujar salah satu pegawai bagian Humas.

Karena Sekjen MK berhalangan, kami hanya diterima di bagian Humas. Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, bercerita seperti hari-hari biasanya para hakim MK tiba di kantor sejak pagi hari.

’’Biasanya, setiba di kantor, mereka langsung menuju ruang kerja masing-masing,’’ ujar Fajar kepada INDOPOS, Selasa (25/6/2019).

Fajar menyebutkan, beberapa hakim MK tiba di kantor pukul 07.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB. Hal berbeda dilakukan Ketua Hakim MK. Setiap hari tiba di kantor lebih awal. ’’Biasanya pukul 06.00 WIB sudah ada di kantor,’’ bebernya.

Secara terjadwal, setiap hari para hakim MK melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Biasanya, jadwal RPH dilakukan pukul 09.00 WIB. Untuk jadwal kegiatan lain para hakim seperti waktu makan siang dan salat (bagi muslim), dilakukan secara rutin setiap hari. 

’’Sama saja, untuk istirahat makan siang atau waktu untuk salat sama dengan masyarakat lainnya,’’ katanya.

Namun, ada yang berbeda dengan jadwal makan siang dan salat pada rapat internal tertutup seperti sekarang. Biasanya, para hakim memiliki kesepakatan kapan waktu dan berapa lama untuk makan siang dan salat lima waktu.

’’Rapat seperti sekarang, para hakim sudah sepakat. Kapan waktu dan berapa lamanya?” ujar Fajar.

Fajar menuturkan, jam pulang kantor para hakim MK pada hari-hari biasa dilakukan pada pukul 16.00 WIB. Tetapi momentum penetapan keputusan yang hanya tinggal beberapa hari, para hakim MK banyak pulang hingga larut malam.

’’Mereka selesai rapat internal biasanya melakukan pendalaman di ruang masing-masing bersama para panitera pengganti,’’ terangnya.

Fajar mencontohkan, seperti hari Senin (24/6/2019) lalu, para hakim MK pulang tidak bersama-sama. Usai melakukan RPH hingga pukul 13.00 WIB, para hakim MK mendalami berkas hingga larut malam.

’’Ada yang pulang jam 20.00 WIB, ada yang sampai pukul 00.00 WIB,’’ ungkapnya.

Koordinator sopir Mahkamah Konstitusi (MK) Masturi mengatakan, para hakim MK datang lebih pagi ke kantor dengan jam berbeda-beda. ’’Ada yang datang subuh, setengah tujuh, jam depalan dan lain-lain,’’ kata Masturi, di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Masturi menjelaskan, hakim MK datang ke kantor mengenakan seragam seperti biasa.

’’Para hakimnya pakai baju biasa aja sih, ada yang baju batik, ada yang putih, formal aja sih. Kecuali sidang baru pakai baju toga,’’ ujar Masturi.

’’Intinya ya, aktivitas masih seperti biasa. Kayak seperti semula. Cuma berubah pola kerja aja sih. Dari yang paling pagi dan pulang jadi lebih malem,’’ tambahnya.

Hal senada disampaikan Yadi, sopir Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Selama sidang putusan sengketa pilpres 2019, dia mengantar hakim MK lebih pagi dari sebelumnya.

’’Jam 5 sopir sudah stand by di kediaman Ibu Enny. Sampai sini setengah tujuh, tergantung maunya Ibu Enny aja,’’ kata Yadi.

 Sementara itu, Wakil Ketua MK Aswanto berangkat dari rumah pukul 08.00 dan sampai di kantor pukul 08.15.

’’Kalau Bapak sih tadi biasa aja. Berangkat seperti biasa. Nggak ada perubahan. Pakaian juga pakai baju biasa aja. Dan, kalau pulangnya, ya tergantung selesainya di atas aja sih. Kadang jam 10 malam,’’ kata sopir pribadi Aswanto, Madina.

Humas MK Fajar Laksono mengatakan, para pegawai MK pun menyesuaikan jam kerjanya. Hampir semua pegawai, terutama pegawai-pegawai lama, sudah merasakan bertugas untuk persidangan Perselisihan Hasil Pemilu. Kecuali pegawai-pegawai baru di MK. Yang pasti, dalam penanganan PHPU dalam Pemilu Serentak 2019 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada PHPU 2019 ini ada penambahan jam kerja, ada pembagian kerja semacam gugus tugas dengan tupoksi keseharian. Seluruh pegawai harus menunggu sampai sidang selesai.

’’Selain itu ada effort (upaya, Red) lebih yang mesti kita tunjukkan, ada ketegangan-ketegangan karena faktor pekerjaan, ada tugas tambahan dan lain-lain. Bagi saya, semua pegawai sudah tahu dan ikhlas menjalaninya. Sampai pegawai-pegawai MK harus menginap di kantor, itu sudah menjadi hal biasa dan dinikmati,’’ ungkap Fajar.

           

Rapat Tertutup

 

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kembali melanjutkan rapat permusyawaratan hakim (RPH). Rapat tertutup ini membahas putusan gugatan hasil Pilpres.

’’Hari ini RPH lanjutan saja, untuk membahas, mendalami, mengambil keputusan atas perkara yang disidangkan, dibantu Panitera dan Panitera Pengganti dalam kaitan dengan teknis administrasi peradilan,’’ ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada INDOPOS, Selasa (25/6/2019).

Fajar mengatakan, sembilan hakim konstitusi belum bulat apa putusan dari sidang sengketa Pilpres. Meski begitu, mereka berkeyakinan bahwa putusan dapat dicapai sehari sebelum pembacaan putusan 27 Juni 2019.

’’Iya majelis hakim konstitusi merasa dan memastikan bahwa hari Kamis itu sudah siap, karena (penetapan tanggal 27) menyesuaikan hukum acara dengan pihak harus dipanggil harus diberitahu dan hadir dalam sidang tiga hari sebelumnya,’’ jelas Fajar.

Melalui informasi kepaniteraan, Fajar mengatakan undangan untuk pembacaan putusan telah disampaikan ke para pihak. Karena sifatnya penyampaian, selanjutnya MK akan menunggu konfirmasi para pihak dan memastikan siapa saja yang hadir.

’’Kewajiban MK hanya mengirimkan surat panggilan, tentu nanti akan ada koordinasi siapa yang hadir, seperti halnya sidang kemarin ada kebijakan kuota, pembatasan tempat duduk akan dikoordinasikan MK,’’ beber Fajar.

 

Berlandaskan Kebenaran

Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengambil keputusan terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) harus berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Tim Hukum Prabowo-Sandi, berharap MK mempertegas kemuliaannya melalui putusannya pada Kamis (27/6/2019).

’’Yakni sebuah putusan yang berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan sesuai kesepakatan bangsa dan mandat konstitusi, yaitu MK terikat pada pasal 22E ayat 1 UUD 1945,’’ kata Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

BW, sapaan akrab Bambang Widjojanto, menilai MK harus menegakkan kebenaran dan keadilan secara utuh. Kalau tidak, maka keputusan MK akan kehilangan legitimasi karena tidak ada kepercayaan publik di dalamnya. Akibatnya, lebih jauh bukan hanya tidak ada kepercayaan publik, namun juga tidak akan ada "public endorsement" pada pemerintahan yang akan berjalan.

’’Kesaksian Prof. Jazwar Koto, PhD (saksi ahli 02) dalam persidangan tentang adanya angka penggelembungan 22 juta yang dia jelaskan secara saintifik berdasarkan digital forensik sama sekali tidak didelegitimasi oleh Termohon/KPU maupun Terkait/Paslon 01,’’ ujarnya.

Tim Hukum BPN menilai yang dipersoalkan terhadap Jazwar Koto hanyalah soal sertifikat keahlian. Padahal dia telah menulis 20 buku, 200 jurnal internasional, pemegang hak paten, penemu dan pemberi sertifikat finger print dan eye print, serta menjadi Direktur IT di sebuah perusahaan yang disegani di Jepang.

Yakin Ditolak

Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, I Wayan Sudirta meyakini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak seluruh gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Dia meyakini hakim MK tidak akan mengalami kesulitan dalam memutus perkara tersebut, terlihat dari keputusan hakim yang akan membacakan putusan pada Kamis (27/6/2019), padahal batas akhir pembacaan putusan adalah Jumat (28/6/2019).

"Kalau tanggal 27 jadi putusan, itu hanya secara logika membayangkan bahwa majelis tidak mengalami kesulitan untuk membuat putusan. Jadi, tentu saja tetap optimistis karena optimisme kami tidak kecil," kata Wayan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan optimisme pihaknya itu bukan hanya asumsi namun ada bukti surat-surat, keterangan pihak terkait, saksi, pendapat ahli dan petunjuk, yang semuanya dimiliki pihaknya.

Menurut dia, pihak BPN Prabowo-Sandi justru tidak memiliki satupun bukti untuk memperkuat gugatannya di MK.

"Dengan menghargai majelis hakim kita yakin 99,99 persen gugatan pihak pemohon itu ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima," tegasnya.

Wayan mengatakan permohonan gugatan sengketa yang diajukan BPN tidak menyangkut substansi dan tidak didukung bukti-bukti kuat.

Selain itu, dia optimistis gugatan tersebut ditolak karena selama masa persidangan keterangan saksi tidak ada yang menguatkan gugatan ada kecurangan.

"Ini salah satu permohonan yang paling tidak bagus, paling lemah, yang paling tidak lazim dan ini kuatkan oleh para pengamat, bukan hanya kami," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memajukan jadwal pembacaan putusan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (sengketa Pilpres) 2019, yang semula dijadwalkan pada Jumat (28/6/2019) menjadi Kamis (27/6/2019).

"Iya betul, sidang pembacaan putusan dimajukan pada Kamis (27/6/2019) pada pukul 12.30 WIB," kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Soeroso di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (24/6/2019).

Fajar mengatakan tidak ada alasan khusus mengapa jadwal pembacaan putusan ini dipercepat. (nas/dai/yah)

 

 

 

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / MK Dengar Jawaban KPU untuk 44 Perkara

Hukum / Hakim MK Minta Saksi Berkualitas

Nasional / Sengketa Pileg, C1 Pengawas TPS Jadi Andalan Bawaslu

Nasional / Hakim Konstitusi Pertama, Natabaya Meninggal Dunia

Politik / Suara Luar Negeri Parpol Terindikasi Hilang


Baca Juga !.