Ekonomi

Pertama di Indonesia, BNI Digandeng Bank Daerah Terbitkan Kartu Kredit Pemerintah

Redaktur: Ali Rahman
Pertama di Indonesia, BNI Digandeng Bank Daerah Terbitkan Kartu Kredit Pemerintah - Ekonomi

Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati (kedua kiri), Direktur Konsumer dan Ritel BJB Suartini (kedua kanan), Kepala Sub Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan RI Wibawa Pram Sihombing (tengah), Pemimpin Divisi Bisnis Kartu BNI Okki Rushartomo (kiri), Pemimpin Divisi Transaction & International Banking BJB Neneng Hayati (kanan) seusai penandatanganan MoU dan PKS antara BNI dan BJB di Jakarta, Selasa (25 Juni 2019). Foto: BNI untuk INDOPOS

indopos.co.id - PT Bank Negara Indonesia (BBNI) bersinergi dengan Bank Jabar-Banten (BJBR). Itu dilakukan dengan menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bagi satuan kerja lembaga daerah yang sudah menjadi nasabah. Kerja sama itu salah satu bentuk kesiapan dan dukungan terhadap program pemerintah.

Menyusul kerja bareng itu, KKP menjadi alat pembayaran wajib atas transaksi belanja negara dalam penggunaan Uang Persediaan (UP). Sesuai ketentuan, 40 persen dari UP menggunakan KKP sebagai alat transaksi. Baik itu untuk memfasilitasi belanja operasional maupun perjalanan dinas bagi satuan kerja sesuai ketentuan berlaku. ”BNI terpilih karena sukses mewujudkan layanan perbankan berbasis digital Indonesia,” tutur Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Layanan digital BNI sudah teruji dapat dipakai untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda). Salah satunya dalam penerapan konsep Smart City. Pengelolaan keuangan pemda oleh BNI di antaranya diberikan dalam pengelolaan sistem pajak online, yaitu e-PBB, e-PDAM,e-PAD, e-Samsat, dan e-Retribusi. Sebelumnya, BNI dan BJB telah menjalin kerja sama dalam penerbitan kartu kredit co-branding.

Kolaborasi itu, merupakan wujud nyata dukungan implementasi program reformasi birokrasi dan peningkatan kerja sama industri perbankan dengan pemerintah daerah seluruh Indonesia. ”Kerja sama dengan pemda selama ini telah terjalin dalam bentuk optimalisasi pengelolaan keuangan daerah serta mendukung program pemerintah dalam melakukan simplifikasi dan modernisasi anggaran,” imbuhnya.

Dengan penggunaan KKP itu, akan membantu pemerintah dalam meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, dan mengurangi cost of fund atau idle cash dari penggunaan uang persediaan.

Penggunaan KKP merupakan model baru pengelolaan keuangan negara yang dapat memberikan manfaat bagi pengguna kartu kredit (satker kementerian/lembaga), pemerintah dalam hal ini bendahara umum negara dalam mengoptimalkan kas negara. Penerapan KKP tersebut akan memberikan banyak manfaat bagi pemerintah. Misalnya, membuat transaksi kenegaraan lebih transparan karena pelaksanaannya akuntabel, seluruh transaksi terekam secara elektronik, dan dapat diverifikasi antarkwitansi dan rincian tagihan.

”Mengurangi transaksi fiktif dan kwitansi palsu, belanja operasional menjadi lebih efisien, petugas tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, dan mempercepat pelaksanaan kegiatan satker tersebut,” ulasnya.

Selain itu, penerapan KKP juga dilengkapi dashboard monitoring melalui virtual account. Itu memudahkan identifikasi satker dalam melakukan pembayaran KKP, dan memudahkan BJB dalam melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran KKP.

Adi memaparkan, KKP juga dilengkapi dengan dashboard monitoring melalui virtual account yang memudahkan identifikasi satker dalam melakukan pembayaran. Selain itu, BJB juga dimudahkan untuk melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran KKP.

”BNI selalu berkomitmen akan menjadi banking partner bagi para nasabah. Di antaranya dengan Pemerintah yang ingin memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar lebih transparan, real time, dan mudah pemantauannya,” bebernya.

Kerja sama tersebut dapat menjadi acuan dan langkah strategis untuk menjadikan BNI sebagai One Stop Banking Solution bagi Pemerintah, baik Pusat maupun daerah di seluruh Indonesia sekaligus mendukung program reformasi birokrasi sedang digalakkan. (rmn)

TAGS

bni

Baca Juga


Berita Terkait

Ekonomi / Capai Usia 73 Tahun, Gedung Menara BNI Diresmikan

Ekonomi / BNI Dukung Peningkatan Ekspor Seafood ke Amerika Serikat

Ekonomi / BNI Fasilitasi PMI Mudik dari 5 Negara

Ekonomi / BNI Jemput Gelar Prestisius ke Lisbon


Baca Juga !.