Megapolitan

Gara-gara Pulau Reklamasi, Anies dan Ahok Silat Lidah

Redaktur:
Gara-gara Pulau Reklamasi, Anies dan Ahok Silat Lidah - Megapolitan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/HP

indopos.co.id – Mulutmu, harimaumu. Pepatah itu kini melekat pada diri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, saat kampanye dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, Anies yang didampingi Sandiaga Uno, memberikan 11 janji kepada warga ibu kota.

Dalam 11 poin yang tertera, poin kelima secara eksplisit tertulis dan dijelaskan akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir, dan segenap warga Jakarta.

Tapi, kepada awak media, Anies dalam wawancara menjelaskan, bahwa dia ’dijebak’ oleh Peraturan Gubenur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancangan Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang diterbitkan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebab, karena aturan tersebut, membuat dirinya harus menerbitkan IMB.

Padahal, ketika menulis rilis, pada awal Juni lalu, Anies terlihat berlindung pada Pergub 206/2016. ”Menurut saya, yang mengerjakan ini semua cerdik, serius, dan itu semua dikerjakan dikebut sebelum saya mulai kerja. Ini yang bikin sebal,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/6/2019).

Anies menjelaskan, sertifikat HPL, Pergub Nomor 206 Tahun 2016, dan sertifikat HGB, membuat pengembang mulai mendirikan bangunan di pulau reklamasi sesuai dengan PRK. Namun, pengembang tidak mengurus IMB.

Pemprov DKI pun menyegel bangunan-bangunan yang tidak berizin itu pada 2018. Pemprov DKI tak bisa membongkar bangunan-bangunan itu karena pembangunannya sesuai PRK. Pembongkaran bangunan hanya bisa dilakukan jika tak sesuai PRK. ”Karena pelanggarannya adalah soal IMB, saya tidak membongkar gedung-gedung itu, bangunan itu, sebagai ketaatan pada prinsip hukum tata ruang dan kepastian atas aturan,” ucap Anies.

Saat Pemprov DKI menyegel bangunan itu, Anies menyebut, pengembang menaati semua aturan dengan mengikuti persidangan dan membayar denda. Setelah semua ketentuan ditaati dan pengembang mengajukan IMB, Pemprov DKI mau tak mau harus menerbitkan IMB tersebut. Ada 932 bangunan di Pulau D hasil reklamasi yang IMB-nya diterbitkan Pemprov DKI dengan dasar Pergub Nomor 2016 Tahun 2016. ”Kalau tidak ada Pergub 206, maka tidak ada nih urutan masalah seperti sekarang ini,” tuturnya

Ahok yang merasa dijadikan ’kambing hitam’ oleh Anies, akhirnya buka suara. Dia mengaku heran dengan sikap Anies yang menyalahkan pergub yang dibuatnya. Ahok menegaskan, pergub itu tak membuat Pemprov DKI bisa menerbitkan IMB. ”Kalau pergub aku (Pergub Nomor 206 Tahun 2016) bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB,” kata Ahok, pekan lalu.

Ahok menjelaskan, saat itu ia tidak bisa menerbitkan IMB lantaran masih menunggu rampungnya perda reklamasi yang tengah disusun DPRD DKI. Menurutnya, Anies tak sepantasnya menyalahkan dirinya atas kritik terhadap penerbitan IMB. Ahok merasa dikambinghitamkan soal penerbitan IMB di pulau reklamasi itu. ”Anies satu pihak ubah pergub aku yang menurut aku itu institusi (kewenangan) gubernur juga. Satu pihak mau kambinghitamkan aku soal pergub yang mau dia pakai dengan memanfaatkan celah hukum istilahnya,” kesal Ahok.

Mengetahui bahwa, pesaingnya ikut berkomentar terkait penerbitan IMB, Anies Baswedan pun menyeret persoalan penentuan kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang harus diberikan pengembang reklamasi. Kontribusi tambahan tersebut dijelaskan pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat digagas oleh Ahok saat menyusun dasar hukum reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Anies menyampaikan, penentuan besaran kontribusi tambahan itu harus memiliki alas hukum. ”Kontribusi tambahan 15 persen? Kita ini pemerintah. Kalau pemerintah itu bekerja dengan menggunakan rujukan. Itu pertanyaan saya,” ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Anies juga mempertanyakan mengapa kontribusi tambahan yang diusulkan Ahok itu gagal direalisasikan. Dia belum bisa memastikan apakah Pemprov DKI akan kembali mengusulkan kontribusi tambahan itu atau tidak ke DPRD DKI. ”Jelaskan juga, misalnya kenapa kok dulu gagal? Jangan salahkan yang sekarang. Kan ada perjanjian kerja sama (PKS). Kenapa enggak dibereskan dalam PKS,” keluhnya.

Karena janji dari Anies yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, membuat dirinya kian, terdesak saat diketahui menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap bangunan di atas pulau reklamasi.

Tagih Penjelasan

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan pun menerangkan, wajar saja, Anies mendapat kritik belakangan ini. Sebab, warga kini mulai menagih janji semasa kampanye ”Dengan penerbitan IMB ini Anies harus menjelaskan kepada masyarakat Jakarta. Jelas tindakan ini menunjukkan Anies tidak konsisten,” tegas Azas Tigor Nainggolan saat diwawancari INDOPOS, Rabu (26/6/2019).

Dia menilai, penerbitan IMB pulau reklamasi merupakan upaya kebohongan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut kepada warga Jakarta. Langkah tersebut, harus dibayar mahal oleh Anies untuk mundur dari jabatannya. ”Kalau tidak ada penjelasan dari Pak Anies, maka dia harus mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta,” ujarnya.

Azas menyatakan, bahwa Anies sudah berupaya untuk membuktikan janjinya. Setelah dua bulan menjadi gubernur, pada 29 Desember 2017 lalu, Pemprov DKI Jakarta meminta Badan Pertanahan Nasional membatalkan Hak Guna Bangunan (HGB) di tiga pulau reklamasi (Pulau C,D, dan G). Tapi tekanan yang lebih besar terhadap mantan Rektor Universitas Paramadina, Jakarta itu ternyata jauh lebih besar.

Sebab, permintaan Anies ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional karena HGB diterbitkan lantaran sudah mendapat persetujuan dari pemilik sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Usaha lainnya dilakukan pada 7 Juni 2018 Anies melakukan penyegelan terhadap Pulau D Reklamasi. Pulau buatan yang hak pengelolaannya dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah pun disegel sejak Kamis 7 Juni 2018. Saat itu Anies turun langsung ke Pulau D untuk menyegelnya. Penyegelan dilakukan di seluruh bangunan karena tidak memiliki izin. Total ada 932 bangunan yang disegel, terdiri atas 409 rumah, 212 rumah kantor (rukan), serta 313 unit rukan dan rumah tinggal.

Tapi, menurut Azas yang mengejutkan publik adalah penerbitan IMB pulau reklamasi yang dilakukan Anies setelah setahun, tepatnya 14 Juni 2019 lalu. Alasannya sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Sebelumnya Anies menyegel dengan alasan tidak ada IMB. Bahkan sebelumnya Anis meminta BPN membatalkan HGB lahan pulau reklamasi dan ditolak oleh BPN. ”Jika sekarang Anies berbalik mendukung dan memberikan IMB terhadap bangunan di pulau reklamasi dan tidak lagi meminta BPN membatalkan HGB pulau reklamasi berarti ada hal yang membuat Anies berubah dan keluar aslinya tidak konsisten. Ini harus dijelaskan kepada warga Jakarta,” pungkasnya.

Tapi, kebijakan Anies menerbitkan IMB, mendapat dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menjelaskan pemberian IMB pulau reklamasi yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai realistis sesuai peraturan.

”Ya kita harus realistis dan pragmatis, mereka sudah reklamasi sampai dengan biaya triliunan. Dan udah terjadi, tidak mungkin lagi dibongkar,” kata Wapres di Jakarta pada Selasa (25/6/2019).

Menurut dia, Anies memberikan keputusan itu berdasar keputusan yang telah ada dari pemerintah terdahulu. Wapres menilai pemda tidak akan mengeluarkan IMB bagi calon pulau reklamasi yang belum jadi. ”Jadi ini suatu tindakan pragmatis saja, juga tidak ingin merugikan pengusaha terlalu jauh. Yang belum, tidak diizinkan. Yang sudah terjadi tentu berdasar izin yang ada, maka silakan. Jadi penerbitan IMB itu dengan dasar seperti itu,” ujar JK.

Program reklamasi dimulai pada 1997 yang melibatkan swasta sebagai pelaksana. Hubungan antara Pemprov DKI dengan pihak swasta diatur menggunakan perjanjian kerja sama yang setara dengan undang-undang bagi kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu.

Pemprov DKI Jakarta terikat dalam perjanjian kerjasama dengan pihak swasta sebagai pelaksana program reklamasi. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani pada tahun 1997, diperbarui pada 21 Mei 2012, kemudian pada 11 Agustus 2017 dan 2 Oktober 2017.

Perjanjian kerja sama itu mengatur kewajiban pihak pelaksana reklamasi dan pihak Pemprov DKI. Salah satu kewajiban Pemprov DKI adalah memberikan semua perizinan sepanjang pihak pelaksana reklamasi menunaikan kewajibannya. (nas/wok/ibl)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Anies Tak Berani Memberi Jaminan Nasib Pencari Suaka, Alasannya...

Megapolitan / Anies Hadiri Lebaran Betawi

Megapolitan / DPRD Enggan Mengesahkan Raperda Zonasi Pesisir

Megapolitan / Lebaran Betawi untuk Merekatkan Hubungan Warga


Baca Juga !.