Gubernur Jabar akan Diskualifikasi Pelaku Curang PPDB

indopos.co.id – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meradang. Ia merasa wibawanya tercoreng. Itu menyusul ketidakberesan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Noktah merah itu jelas menjadi noda tidak elok. Maklum, Pemerintah Provinsi (Provinsi) Jabar tengah berjuang keras untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal. Namun, sayangnya di tengah usaha keras tersebut, batu sandungan berupa praktik kecurangan dalam proses PPDB menyeruak kepermukaan. 

Tidak mau insiden memalukan itu berlarut, Emil sapaan akrab Ridwan Kamil mengambil langkah tegas. Emil menggaransi bakal menindak tegas pelanggar aturan main dalam proses PPDB. Diskualifikasi menjadi ganjaran setimpal bagi pelaku curang tersebut. ”Sudah saya instruksikan siapa yang melanggar aturan pasti ditindak dan didiskualifikasi. Pokoknya untuk siapa yang tidak semestinya, tidak boleh mendapatkan hak yang didapat dari cara-cara curang. (Mereka) akan diberi sanksi tegas,” tutur Emil di Gedung Negara Pakuan Bandung, Jabar, Jumat (28/6/2019).

Orang nomor satu Pemprov Jabar itu mengajak seluruh pihak menaati aturan PPDB 2019 yang ditetapkan panitia setiap sekolah. ”Kita harus belajar taat azas. Siapa yang melanggar pasti ada konsekuensinya. Teknisnya, saya serahkan ke disdik, tanpa mengurangi atau buat psikologis anak terganggu. Karena kadang-kadang inisiatifnya lebih banyak dari orang tuanya,” tegas Emil.

Sementara itu, Komisi V DPRD Provinsi Jabar mengaku telah menerima 36 aduan masalahPPDB 2019. Sebagian besar permohonan itu berkenaan dengan pemalsuan surat keterangan domisili calon peserta didik saat mendaftar sekolah. Ada temuan masyarakat juga. Ada 36 poin aduan masyarakat berikut bukti salainannya. ”Silakan diolah eksekutif karena dewan tak punya kewenangan menyelidiki. Itu 36 laporan tumpang tindih. Dan, kami tidak mempublikasikan karena kasihan anak-anak ini,” terang Sekretaris Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya.

Abdul Hadi sebelumnya menyatakan Komisi V DPRD Jabar telah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar mengenai pelaksanaan PPDB 2019. Dalam pertemuan antara DPRD dengan Disdik itu juga mengemuka masalah pemalsuan surat keterangan domisili calon peserta didik baru. ”Jadi, kami berkomunikasi dengan Disdik Jabar karena ada temuan terkait surat keterangan domisili yang mencantumkan orang yang tidak berdomisili di sana. Ada juga data masyarakat kami terima SK domisilinya ganda,” imbuh Abdul Hadi.

Ia menjelaskan Disdik Jabar selaku pihak berwenang akan memeriksa keaslian surat keterangan domisili yang diduga palsu tersebut. Disdik Jabar akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). (ant) 

Komentar telah ditutup.