Dilema Sistem Zonasi dan Pelajar Miskin yang Tak Dapat Sekolah

indopos.co.id – Radi Abdul Muad, seorang anak janda miskin warga Kampung Alun Alun, Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten tampak pasrah menerima kenyataan. Sistem Zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 20/2019 atas revisi dari Permendikbud No 51/2018 dianggap bisa mengancam kelanjutan pendidikannya. Remaja berusia 16 tahun itu terancam putus sekolah. Ini lantaran dia tidak bisa masuk ke Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri. Ini karena terbentur jarak kediamannya dengan SMA negeri yang ada di kecamatan tempat tinggalnya, sedangkan untuk sekolah ke swasta orang tuanya tidak mampu untuk membiayai.

”Saya tidak punya pilihan lain selain sekolah negeri. Satu-satunya sekolah negeri yang dekat dari sini itu (rumahnya, Red) hanya  SMA Negeri 1 Warunggunung. Sementara sekolah SMK (kejuruan, Red) negeri belum ada,” terang Enjum, 54, ibunda Radi kepada INDOPOS, Selasa (2/7/2019).

Radi yang tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) ini mengaku pesimistis akan dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lantaran terbentur dengan Sistem Zonasi tersebut. ”Jarak sekolah yang paling dekat dari sini hanya SMAN 1 Warunggunung sekitar empat kilometer (km), sedangkan ke SMAN 1 dan SMAN 3 Rangkasbitung atau ke SMAN 1 Cibadak berjarak hampir 10 km dari sini,” ungkap Enjum.

Perempuan yang tinggal di rumah sangat sederhana ini mengaku tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, mengingat ekonominya yang sangat terbatas. ”Boro-boro untuk ke sekolah swasta, untuk makan sehari-hari saja kami masih kekurangan,” cetus Enjum.

Meski demikan Radi masih sangat berharap dapat diterima di sekolah negeri lantaran ingin melanjutkan pendidikan. Namun karena adanya Sistem Zonasi ini dirinya hanya bisa pasrah. ”Mau bagaimana lagi, untuk ke sekolah swasta orang tua saya tidak mampu untuk membiayai,” ujarnya yang sering meraih juara kelas di SMPN 1 Warunggunung ini. 

Radi ternyata tidak sendirian, rekan sebayanya Rahmat yang juga warga Kampung Alun Alun, Desa Selaraja juga tidak diterima menjadi peserta didik dalam PPDB 2019 di SMAN 1 Warunggunung. Ini karena dia terbentur jarak kediamannya dengan SMA negeri yang ada di daerah tersebut. ”Anak saya selalu menjadi juara kelas di SMPN 1 Warunggunung. Tapi karena Sistem Zonasi seperti ini akhirnya anak saya tidak diterima di SMAN 1 Warunggunung yang berjarak sekitar 4 km dari sini,” ungkap Suryana, 40, orang tua Rahmat yang juga sopir angkutan kota (angkot) kepada INDOPOS.

Yana, sapaannya mengaku tidak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. ”Kalau ke sekolah swasta kan harus bayar uang pangkal dan SPP, belum lagi biaya ini dan itu.Tapi kalau sekolah negeri katanya gubernur sudah digratiskan,” ungkapnya.

Dia berharap ada solusi yang diberikan oleh pemerintah terhadap warga miskin yang jarak rumahnya jauh dari SMA negeri. ”Mungkin buat orang kaya tidak masalah bisa ke sekolah swasta, tapi bagi kami boro-boro untuk bayar biaya ini dan itu, untuk makan setiap hari saja pas-pasan,” tukasnya.

Yana mengaku jika anaknya tetap tidak bisa diterima di sekolah negeri, maka akan mengajarkan anaknya untuk menjadi sopir angkot seperti dirinya. ”Paling anak saya diajarin nyopir aja. Untuk masuk SMA negeri tidak mungkin, karena tidak ada sekolah negeri yang dekat. Semuanya rata-rata berjarak 5 hingga 10 km dari rumah,” katanya.

Sama halnya dengan Holil, warga Desa Kadu Agung Barat, Kecamatan Cibadak, anaknya yang selalu menjadi juara umum dan peraih rangking di SMPN 1 Warunggunung gagal masuk SMA negeri karena jarak rumahnya mencapai 6 km. Sementara untuk ke sekolah negeri di Kota Rangkasbitung juga berjarak hampir 6 km.

Padahal, lanjut Holil, anaknya pernah mewakili Kecamatan Cibadak dalam MTQ Tingkat Kabupaten Lebak. ”Sekarang percuma punya anak pintar kalau rumah jauh dari sekolah favorit. Dengan sistem seperti ini pasti tidak akan diterima. Biar punya anak bodoh, tapi kalau rumah dekat dengan sokolah favorit pasti diterima,” ujarnya yang terpaksa menyekolahkan anakya ke salah satu sekolah swasta di Rangkasbitung.

Kepala SMAN 1 Warunggunung Tuti Tuarsih saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tidak ingin melanggar Permendikbud dan Pergub terkait masalah PPDB. Ini karena sebelumnya para kepala sekolah sudah menandatangani pakta integritas. Sekolah hanya menerima calon peserta didik sesuai kemampuan dan daya tampung sekolah. ”SMAN 1 Warunggunung hanya mampu menerima enam kelas atau rombel (rombongan belajar). Itupun kita masih menggunakan dua ruangan laboratorium untuk kegiatan belajar mengajar,” jelasnya.

Tuti menambahkan, dalam kegiatan PPDB 2019 pihaknya menerima siswa dengan keterangan tidak mampu sesuai KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan PKH (Program Keluarga Harapan) sebanyak 70 orang. Jumlah itu sudah melebihi 20 persen siswa miskin yang wajib ditampung di sekolah tersebut. ”Semoga semua pihak maklum dengan kondisi ini demi kebaikan bersama,” tandasnya.

Salah seorang pakar Pendidikan di Kabupaten Lebak, Asep Komar Hidayat yang juga mantan kepala Disdikbud Lebak sangat menyayangkan adanya Sistem Zonasi, sehingga mambatasi hak anak untuk mendapatkan sekolah yang dituju. ”Sistem Zonasi adalah sebuah bentuk penyesatan dan pengekangan terhadap hak anak untuk mendapatkan sekolah yang dituju. Apalagi keberadaan SMA dan SMK negeri di Lebak belum merata di setiap kecamatan, sehingga anak yang rumahnya jauh dari sekolah negeri terancam putus sekolah,” ujarnya.

Ia mengakui mungkin tujuan dari pemerintah menerapkan Sistem Zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan. Namun untuk di Lebak, sistem tersebut belum cocok diterapkan. Pasalnya, keberadaan sekolah negeri banyak yang terpusat di Kota Rangkasbitung dan tidak merata di setiap kecamatan. ”Contoh kecil, warga yang tinggal di Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung dan Desa Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak, kemana mereka mau sekolah? Karena rata-rata jarak sekolah negeri dari kediaman mereka jauhnya 6-7 km,” kata Asep.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar kepada INDOPOS berjanji akan mamaksimalkan rungan kelas yang ada dan penambahan jumlah kursi dan rombel agar semua anak-anak Banten dapat menikmati pendidikan gratis yang menjadi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. ”Prinsipnya Pemprov Banten hadir untuk melayani masyarakat,” tegasnya.

Al Muktabar menambahkan, Pemprov Banten tidak ingin ada anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terbentur dengan Sistem Zonasi. ”Kalau perlu lakukan penambahan rombel, jangan sampai ada anak yang tidak bisa bersekolah hanya gara-gara Sistem Zonasi,” tukasnya. (yasril chaniago)

 

Komentar telah ditutup.